LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2026

Dewan Juri Tetapkan 50 Artikel Pemenang Lomba Menulis DDTCNews 2026

[DDTCNews] Redaksi
Selasa, 10 November 2026 | 15.52 WIB
Dewan Juri Tetapkan 50 Artikel Pemenang Lomba Menulis DDTCNews 2026

JAKARTA, DDTCNews – Dewan juri menetapkan 50 artikel sebagai pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews 2026. Total hadiah yang disiapkan mencapai Rp100 juta. Lomba ini merupakan bagian dari perayaan HUT ke-19 DDTC dan satu dekade DDTCNews.

Tahun ini, DDTCNews menerima 476 naskah dengan tema Meneguhkan Pajak sebagai Kesepakatan Bersama. Dari jumlah tersebut, redaksi menyeleksi 100 artikel untuk mengikuti tahap penjurian. Artikel-artikel tersebut ditayangkan secara bertahap dari 18 Agustus hingga 23 Oktober 2026.

Penilaian melibatkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Adrianto Dwi Nugroho, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal FIA Universitas Indonesia Neni Susilawati, dan Senior Partner DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji.

Setelah melalui serangkaian penilaian dan penghitungan skor terhadap setiap artikel, dewan juri akhirnya menetapkan 50 artikel terbaik. Rencananya, seluruh artikel pemenang akan dihimpun dalam buku seri Gagasan Perpajakan 2026 yang diterbitkan DDTC.

Tiga Juara Utama

Juara 1 diraih oleh Adryan Hermawan dari Kota Bekasi, Jawa Barat, melalui artikel Banyak Badan, Satu Usaha: Menjaga Integritas Ambang PKP. Adryan mengusulkan agar omzet beberapa badan yang pada dasarnya menjalankan satu usaha dihitung bersama untuk menentukan kewajiban pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Dia memperoleh hadiah senilai Rp7 juta.

Juara 2 diraih oleh Widy Kasmawala dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, lewat artikel Menata PPN dan Royalti, Menangkap Windfall Batu Bara. Widy membahas penataan PPN dan royalti batu bara ketika kenaikan harga komoditas mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan. Dia memperoleh hadiah senilai Rp6 juta.

Juara 3 diraih oleh Hanna Octaviani dari Depok, Jawa Barat, dengan artikel Bukper dan Jalan Menuju Penegakan Hukum Pajak yang Berkeadilan. Hanna mengusulkan kriteria yang lebih objektif dan pengawasan yang lebih kuat dalam pemeriksaan bukti permulaan untuk melindungi hak wajib pajak. Dia memperoleh hadiah senilai Rp5 juta.

Lebih lanjut, Bawono menilai peserta secara umum mampu menafsirkan tema pajak sebagai kesepakatan bersama dari berbagai sudut pandang. Gagasan mereka mencakup proses perumusan kebijakan, administrasi perpajakan, hingga manfaat penggunaan uang pajak bagi masyarakat.

“Menarik melihat para peserta menginterpretasikan pajak sebagai kesepakatan bersama itu dengan berbagai cara,” katanya dalam rapat penentuan pemenang.

Sementara itu, Adrianto menyoroti gagasan peserta mengenai transparansi penggunaan uang pajak dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan penggunaannya. Menurutnya, topik tersebut cukup banyak diangkat oleh peserta lomba.

"Manfaat pajak menjadi salah satu hal yang menonjol dalam artikel lomba tahun ini. Ini juga menunjukkan masyarakat makin sadar bahwa segala macam pembiayaan negara itu sebagian besar berasal dari pajak," tuturnya.

Di sisi lain, Neni memandang judul artikel yang diangkat oleh para peserta lomba menulis sangat menarik. Sayangnya, argumentasi yang dibangun terkadang masih belum cukup kuat, terutama dari aspek kelengkapan data.

"Jadi, judulnya merefleksikan topik yang menarik banget. Namun, ternyata isinya belum cukup kuat. Teknik penulisan, logika berpikirnya, dikaitkan juga dengan data, tentu ini saya perhatikan,” ujarnya.

Selain 3 juara utama, dewan juri menetapkan 47 juara harapan. Juara harapan 1–3 masing-masing memperoleh Rp3,5 juta, harapan 4–5 Rp3 juta, harapan 6–7 Rp2,5 juta, dan harapan 8–9 Rp2 juta.

Sementara itu, juara harapan 10–27 masing-masing memperoleh Rp1,75 juta, sedangkan harapan 28–47 memperoleh Rp1,25 juta. Setiap pemenang juga memperoleh sertifikat elektronik. Pajak atas hadiah ditanggung oleh pemenang. Keputusan dewan juri bersifat final.

PeringkatJudul (Sesuai dengan yang dipublikasikan di DDTCNews)NamaHadiah*
Juara 1Banyak Badan, Satu Usaha: Menjaga Integritas Ambang PKPAdryan HermawanRp7 juta
Juara 2Menata PPN dan Royalti, Menangkap Windfall Batu BaraWidy KasmawalaRp6 juta
Juara 3Bukper dan Jalan Menuju Penegakan Hukum Pajak yang BerkeadilanHanna OctavianiRp5 juta
Harapan 1Membangun Arsitektur Partisipasi Publik dalam Kebijakan PajakJamesRp3,5 juta
Harapan 2Tax Policy Consultation Ledger, Jejak Publik dalam Kebijakan PajakBudi YantoRp3,5 juta
Harapan 3Menggagas PPh UMKM yang Mempertimbangkan Biaya AktualDestiny WulandariRp3,5 juta
Harapan 4Menjangkau Ekonomi Atensi melalui Digital Harm LevyNicole AmelieRp3 juta
Harapan 5Menurunkan Ambang Batas PKP dengan Transisi yang Lebih BertahapD.A. Arista Widya SariRp3 juta
Harapan 6Piagam Algoritma Pajak: Menutup Celah tanpa Mengorbankan KeadilanWilson ArafatRp2,5 juta
Harapan 7Empat Pembenahan untuk Memperkuat Kepastian Hukum PajakPardomuan GultomRp2,5 juta
Harapan 8Mengubah NPPN dari Angka Tetap ke Rentang KewajaranRizqa LahuddinRp2 juta
Harapan 9Metrik Friksi Kepatuhan, Mengukur Kesulitan WP untuk Menjadi PatuhAhmad FahdiRp2 juta
Harapan 10Mewujudkan Personalized Tax Administration melalui CoretaxHendri SopianRp1,75 juta
Harapan 11Tax Certainty Index dan Gagasan Insentif Nonfiskal IndonesiaPutra Dewangga Candra SetaRp1,75 juta
Harapan 12Regulasi yang Mudah Dipahami, Fondasi Kesepakatan PajakArya Prana PurbaRp1,75 juta
Harapan 13Mengoptimalkan Pajak atas Sewa Rumah tanpa Menekan Pasar HunianLuqman HakimRp1,75 juta
Harapan 14Digital Downtime Safe Harbor, Pengaman saat Sistem Pajak BermasalahMuhammad Zainudin AkbarRp1,75 juta
Harapan 15Dari Finlandia ke Coretax: Menghadirkan Suara Wajib PajakShinta AmaliaRp1,75 juta
Harapan 16Integrasi Pendapatan dan Belanja untuk Memperkuat Moral PajakRizky Hadi RachmantoRp1,75 juta
Harapan 17Menata Pengelolaan Belanja Perpajakan yang Transparan dan BerdampakRizmy Otlani NovastriaRp1,75 juta
Harapan 18Mengapa Indonesia Perlu National Tax Trust Index?Muhamad Akbar AditamaRp1,75 juta
Harapan 19Membangun Transparansi Pajak Dua Arah lewat CoretaxAris Suko WibowoRp1,75 juta
Harapan 20Merancang Tax Credit untuk Zakat PerusahaanAhmad Misbakhul MunirRp1,75 juta
Harapan 21Peta Tax Buoyancy untuk Memperkuat Kebijakan Pajak DaerahAgnesya MaharaniRp1,75 juta
Harapan 22OTOV, Menutup Celah Informasi untuk Pengawasan Berbasis RisikoDevani Amelia PratiwiRp1,75 juta
Harapan 23Koreksi Transfer Pricing, Siapa yang Harus Membuktikan Lebih Dulu?Danandjaja Rosewika Toriq BudihardjaRp1,75 juta
Harapan 24Membangun Daya Saing Investasi di Era Pajak Minimum GlobalMoh Iqbal Fakhrur RosyidRp1,75 juta
Harapan 25Bagaimana Jika Wajib Pajak Bisa Memilih Alokasi Pajaknya?Joanne Cynthia HutabaratRp1,75 juta
Harapan 26AI dan Satelit untuk Pengawasan Pajak yang Lebih SetaraRheza Auliya RahmanRp1,75 juta
Harapan 27Memperluas Pemungutan Transaksi Digital Tanpa Mengorbankan AkurasiAgatha Bagus IlhamyRp1,75 juta
Harapan 28Split Payment, Mengamankan Penerimaan PPN Sejak TransaksiIwan HendriyantoRp1,25 juta
Harapan 29Membangun Early Engagement dalam Pengawasan Transfer PricingSupriyadiRp1,25 juta
Harapan 30Citizen Tax Jury untuk Penguatan Partisipasi dalam Kebijakan PajakDiana Laurencia SidaurukRp1,25 juta
Harapan 31Pajak Anda untuk Apa? Menggagas Transparansi lewat CoretaxI Putu Premaditya Gosri PerdanaRp1,25 juta
Harapan 32Membangun Kepastian Pajak yang Adaptif dengan Adaptive Safe HarbourReza AdrinataRp1,25 juta
Harapan 33Menelaah Kekhawatiran akan Pajak dalam Sensus EkonomiImmanuel Nicholas Fransepta SamosirRp1,25 juta
Harapan 34Dari PMK 37/2025 Menuju Pertukaran Data Pedagang DigitalArief SyahrizaRp1,25 juta
Harapan 35Menata Risk-Based Audit yang Transparan dan ProporsionalI Kadek Veri SudiartanaRp1,25 juta
Harapan 36Reinventing Trust: Menata Ulang Hubungan Otoritas dan Wajib PajakPredi M SinagaRp1,25 juta
Harapan 37Menata SPP-TDLN: Menutup Celah Pajak Tanpa Membuka Celah SengketaKristianus Jimy PratamaRp1,25 juta
Harapan 38Dari Penyatuan Atap Menuju Keseragaman Tafsir PajakRezeky Farma Natanael NaibahoRp1,25 juta
Harapan 39Menggagas Model Cooperative Compliance Bertingkat di IndonesiaSandika Ilham MuhammadRp1,25 juta
Harapan 40Menjaga Hak Wajib Pajak di Tengah Penggunaan AI oleh FiskusDeddy Eko HeryantoRp1,25 juta
Harapan 41Satu Perda, Satu Versi untuk Kepastian Pajak DaerahBaren SipayungRp1,25 juta
Harapan 42Menimbang Pengenaan Pajak atas Beban Pencemaran Air oleh IndustriNugrahana Fitria RuhyanaRp1,25 juta
Harapan 43Menyiapkan AEOI-IPI dengan Partisipasi Publik yang BermaknaJoshua Ivan Winaldy SimanungkalitRp1,25 juta
Harapan 44Memperkuat Pro Bono Perpajakan dan Ombudsman untuk Bangun KepercayaanAgam PanduRp1,25 juta
Harapan 45SP2DK: 14 Hari untuk Menjawab, Cukupkah Ditutup dengan ‘Selesai’?Jonathan Anggiat PahotanRp1,25 juta
Harapan 46Fungsi Reaksi Pajak: Kebijakan Adaptif Tanpa Mengejutkan Dunia UsahaPramuji Handra JadiRp1,25 juta
Harapan 47AI di Coretax, Dari Portal Pajak Menjadi Pendamping UMKM Naik KelasMichael KusumaRp1,25 juta

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.