JAKARTA, DDTCNews - DPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui rapat paripurna yang digelar hari ini, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada perwakilan pemerintah dan Komisi III DPR yang sudah menyelesaikan penyusunan RUU Perampasan Aset hingga tuntas.
"Kami atas nama pimpinan dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Komisi III DPR yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar, hati-hati, dan saksama, serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa pembahasan bisa diakses dan dicermati masyarakat," ujar Puan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan UU Perampasan Aset yang diketok palu hari ini terdiri atas 74 pasal dan berfokus pada aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Adapun tindak pidana lain yang tercakup dalam UU Perampasan Aset antara lain tindak pidana narkotika dan psikotropika; tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme; tindak pidana penyelundupan manusia; tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; tindak pidana perdagangan orang; serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Dengan demikian, tindak pidana pajak resmi dicoret dari cakupan UU Perampasan Aset. "Terkait ruang lingkup awalnya ada 13, tetapi berdasarkan masukan masyarakat ruang lingkupnya fokus ke tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," ujar Habiburokhman.
Dengan UU Perampasan Aset, aparat bisa melakukan penyitaan tanpa putusan pidana (non-conviction based forfeiture) atas aset-aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan 6 tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud di atas.
UU Perampasan Aset juga memuat klausul yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. "Kita perkuat protokol pengawasannya sehingga UU ini sulit untuk disalahgunakan. Kita bentuk pengawas independen yang ditunjuk presiden, beban pembuktian yang berimbang, dan transparansi digital," ujar Habiburokhman.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini selaku perwakilan pemerintah pun mengatakan selama ini Indonesia masih belum memiliki ketentuan yang menyeluruh mengenai perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana.
Tantangan yang selama ini kerap dihadapi dalam proses perampasan aset antara lain, pertama, upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana masih terhambat oleh aspek prosedural karena masih bergantung pada putusan pidana.
Kedua, belum optimalnya penelusuran dan pengamanan aset kejahatan. Ketiga, tidak tersedianya hukum acara penyitaan aset tanpa berdasarkan putusan pidana. Keempat, belum ada lembaga khusus yang mengelola dan mengawasi aset tindak pidana.
Oleh karena itu, diperlukan UU Perampasan Aset guna mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan modus operandi tindak pidana modern.
"RUU Perampasan Aset dibentuk agar penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan bisa dilaksanakan secara komprehensif, efektif, akuntabel, dan menjunjung tinggi HAM," ujar Rini. (dik)
