Membangun Kepastian Pajak yang Adaptif dengan Adaptive Safe Harbour

SELAMA ini, kepastian hukum dipandang sebagai salah satu fondasi dalam sistem perpajakan. Makin jelas, terukur, dan konsisten suatu aturan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memahami serta memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pendekatan tersebut relatif mudah diterapkan ketika perubahan ekonomi berlangsung secara bertahap sehingga regulasi dapat mengikuti perkembangan kegiatan usaha. Namun, kondisi tersebut tampaknya tidak berlaku untuk saat ini.

Adanya globalisasi, digitalisasi, perkembangan kecerdasan buatan, fluktuasi harga komoditas, hingga perubahan suku bunga global membuat model bisnis dan kondisi ekonomi dapat berubah dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan: apakah kepastian hukum masih bisa terjaga jika aturan yang ada kaku atau tertinggal dibandingkan dengan perkembangan kondisi usaha?

Pertanyaan tersebut menjadi makin relevan dalam sistem self-assessment Indonesia. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Agar kepercayaan itu dapat berjalan dengan baik, wajib pajak membutuhkan aturan dan parameter yang jelas sebagai dasar dalam menentukan kewajiban perpajakannya.

Persoalannya, ketika aturan atau parameter yang digunakan tidak cukup responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, wajib pajak dapat menghadapi ketidakpastian dalam menentukan perlakuan pajak yang tepat.

Pada saat yang sama, kompleksitas aturan dan kebutuhan dokumentasi dapat meningkatkan biaya kepatuhan. Alhasil, tantangannya bukan semata-mata memilih antara aturan yang pasti atau aturan yang fleksibel, melainkan menemukan mekanisme yang memungkinkan kepastian hukum tetap terjaga sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi.

Kondisi itu terlihat dalam transaksi transfer pricing. Selama bertahun-tahun, OECD mempertahankan prinsip Arm’s Length sebagai standar internasional. Namun, pada saat yang sama, OECD mengakui penerapan prinsip tersebut terkadang memerlukan analisis yang kompleks dan mahal.

Pada perkembangannya, OECD memperkenalkan safe harbour, yaitu ketentuan yang mengakomodasi penyederhanaan administrasi sekaligus memberikan kepastian bagi kelompok wajib pajak tertentu berdasarkan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan utama safe harbour bukan untuk mencari harga yang paling sempurna, melainkan mengurangi biaya kepatuhan, memberikan kepastian hukum, serta memungkinkan otoritas pajak memfokuskan sumber daya pada transaksi yang memiliki risiko lebih tinggi.

Akan tetapi, solusi tersebut tidak terlepas dari tantangan. Safe harbour yang terlalu kaku berpotensi kurang mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, membuka peluang arbitrase, serta menimbulkan risiko pajak berganda apabila penerapannya tidak lagi sejalan dengan prinsip Arm’s Length.

OECD juga menegaskan parameter safe harbour perlu ditinjau dan dipublikasikan secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi. Artinya, dalam pedoman internasional sekalipun, kepastian hukum dapat dibangun secara adaptif melalui mekanisme pembaruan berkala, bukan semata-mata melalui standar yang bersifat tetap.

Sayang, diskusi perpajakan masih kerap kali menempatkan kepastian hukum sebagai sesuatu yang harus bersifat kaku, sedangkan dunia usaha terus menghadapi perubahan kondisi ekonomi.

Oleh karena itu, hal yang lebih dibutuhkan saat ini ialah kepastian mengenai bagaimana angka pajak ditentukan, kapan parameter diperbarui, metodologi apa yang digunakan, serta bagaimana proses tersebut dilaksanakan secara konsisten.

Adaptive Safe Harbour Theory

Berdasarkan hal-hal tersebut, diperlukan sebuah kerangka konseptual yang dapat menjembatani kebutuhan akan kepastian hukum dengan dinamika perubahan ekonomi dan industri. Kerangka yang dimaksud ialah Adaptive Safe Harbour Theory (ASHT).

ASHT berangkat dari gagasan sederhana bahwa kepastian hukum tidak harus bersifat kaku dalam seluruh aspek. Sebagian parameter dapat bersifat adaptif, terutama yang berkaitan dengan perubahan benchmark ekonomi dan industri.

Sementara itu, hal yang perlu dijaga konsistensinya adalah prosedur pembentukan benchmark yang dilakukan secara transparan, konsisten, dan dapat diprediksi. Dengan kata lain, hal yang bersifat permanen bukanlah margin laba, melainkan mekanisme penetapannya.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat diterapkan melalui penyusunan peraturan menteri leuangan mengenai kepastian hukum perpajakan.

Selanjutnya, Ditjen Pajak (DJP) dapat diberikan mandat untuk menerbitkan benchmark industri setiap tahun berdasarkan data aktual yang tersedia, antara lain dari coretax, laporan keuangan, dan basis data sektoral.

Benchmark tersebut dapat berlaku selama satu tahun, menggunakan metodologi yang dipublikasikan kepada masyarakat, serta dievaluasi secara berkala. Alhasil, kepastian hukum tidak semata-mata dibangun melalui angka atau rasio yang kaku, tetapi melalui mekanisme yang adaptif dan dapat diprediksi.

Pendekatan tersebut juga memiliki beberapa implikasi. Pertama, biaya kepatuhan dapat menurun karena wajib pajak memiliki dasar yang lebih jelas dan transparan. Kedua, sengketa pajak berpotensi berkurang karena ruang interpretasi dapat dipersempit. Ketiga, persepsi keadilan dapat meningkat karena benchmark diperbarui agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi terkini.

Keempat, kepatuhan sukarela dapat lebih mudah tumbuh karena hubungan antara fiskus dan wajib pajak dibangun melalui transparansi dan kepercayaan, bukan semata-mata melalui penegakan sanksi. Hal tersebut sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menempatkan kepercayaan dan kepastian hukum sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan sukarela.

Tentu saja, pendekatan ini bukan tanpa keterbatasan. Konsep tersebut memerlukan kualitas data yang tinggi, metodologi statistik yang objektif, infrastruktur digital yang andal, serta tata kelola yang transparan.

Apabila benchmark disusun dengan metodologi yang tidak konsisten atau kurang dapat dipahami, hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian baru. Untuk itu, keberhasilan pendekatan ini sangat ditentukan oleh kualitas data, kapasitas kelembagaan, serta tata kelola administrasi perpajakan yang mendukung proses penetapannya.

Pada akhirnya, tantangan reformasi perpajakan bukan lagi sekadar memilih antara kepastian hukum atau fleksibilitas ekonomi, melainkan bagaimana membangun kepastian hukum yang tetap relevan terhadap perubahan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, kepastian tak selalu harus diwujudkan melalui parameter yang tidak berubah, tetapi dapat dibangun melalui prosedur yang transparan, metodologi yang konsisten, dan mekanisme pembaruan yang dapat diprediksi.

Dengan pendekatan tersebut, kepastian hukum dan kemampuan regulasi untuk beradaptasi tidak perlu ditempatkan sebagai dua hal yang saling bertentangan. (rig)

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2026. Lomba ini digelar sebagai bagian dari perayaan HUT ke-19 DDTC dan Satu Dekade DDTCNews. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp100 juta di sini.