Tajuk

Agenda reformasi pajak yang tertuang dalam RUU KUP bisa menjadi momentum bagi teori kompensasi.

Ada baiknya pemerintah tidak perlu tergesa-gesa, terutama dalam menetapkan tarif pajak karbon.

Kita berharap perjanjian itu menjadi awal terbentuknya kembali pusat data pajak, yang menyatukan data kependudukan dan keuangan atau single identity number.

Indonesia perlu bersikap lebih agresif untuk mendorong terjadinya konsensus global pemajakan ekonomi digital yang ditargetkan OECD rampung paruh tahun ini.