JAKARTA, DDTCNews - Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berpandangan penerimaan negara seharusnya disokong oleh sumber daya alam (SDA), bukan pajak.
Menurut Muhaimin, hasil pengelolaan SDA sesungguhnya bisa digunakan untuk menutup utang pemerintah dan mengurangi peranan pajak dalam penerimaan negara sepanjang SDA dimaksud dikelola dengan benar.
"Mestinya pendapatan negara tidak hanya mengandalkan pajak. Sebetulnya 2 provinsi saja SDA-nya dikelola benar, maka bisa menutup utang dan mengurangi pendapatan dari pajak," ujar Muhaimin, dikutip pada Sabtu (21/11/2026).
Muhaimin mengatakan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan restart untuk menanggulangi ketimpangan kekayaan. Ketimpangan dipandang sebagai masalah lama yang tidak kunjung bisa diselesaikan hingga hari ini.
Menurutnya, saat ini lebih dari 60% kekayaan di Indonesia hanya dikuasai oleh 50 orang. "Hanya 50 orang yang menguasai lebih dari 60% kekayaan Indonesia. Hanya 50 orang, yang kaya itu-itu saja, yang lain jauh [di bawah]," ujar Muhaimin.
Guna mewujudkan restart tersebut, pemerintah akan meningkatkan peran negara dalam pengelolaan SDA. Dia menyebut Prabowo sudah memerintahkan agar 70% SDA dikuasai oleh negara, sedangkan 30% sisanya boleh dikuasai oleh swasta.
Peningkatan peran negara dalam pengelolaan SDA diharapkan bisa mengurangi peranan pajak dalam penerimaan negara. "Indonesia kaya lagi, pajak tidak terlalu penting, yang penting kekayaan alam segera nyaur utang dan membiayai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara ini," ujar Muhaimin.
Muhaimin mengatakan pengaturan ulang porsi pengelolaan SDA ini dimungkinkan mengingat Prabowo sudah menunjuk Suyudi Ario Seto sebagai kapolri baru yang menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
"Pak Prabowo minta 70% dikuasai negara, 30% dikuasai swasta supaya kekayaan tidak menumpuk di 50 orang. Itu sudah perintah, bahkan perintahnya sudah di tingkat kapolri, karena kapolrinya baru. Kalau kapolrinya enggak baru, enggak bisa jalan ini," ujar Muhaimin.
Sebagai informasi, pajak merupakan jenis penerimaan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan negara. Pada APBN 2026, target penerimaan pajak ditetapkan senilai Rp2.357,7 triliun atau 74,7% dari target pendapatan negara senilai Rp3.153,6 triliun. (dik)
