Satu Perda, Satu Versi untuk Kepastian Pajak Daerah

KEPASTIAN hukum perpajakan tidak cukup diwujudkan dengan tersedianya peraturan. Kepastian baru tercapai apabila negara menggunakan norma yang valid, versi regulasi yang tepat, dan klasifikasi objek pajak yang benar pada saat kewajiban pajak lahir.

Oleh sebab itu, pembenahan administrasi pajak daerah perlu bergerak dari sekadar harmonisasi vertikal menuju regulatory version control yang menjamin otoritas pajak dan wajib pajak membaca sumber hukum yang sama.

Hal ini penting karena pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat memaksa. UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) juga mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang serta digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, negara tidak hanya berwenang memungut, tetapi juga berkewajiban memberikan kepastian mengenai siapa yang dikenai pajak, objek yang dipajaki, tarif yang berlaku, dan norma yang menjadi dasar pemungutan.

Pada titik inilah prinsip pajak sebagai kesepakatan bersama memperoleh makna konkret: wajib pajak memenuhi kewajibannya, sedangkan negara menjamin prediktabilitas hukum.

OECD menempatkan kepercayaan kepada pemerintah, persepsi keadilan, kualitas pelayanan, dan kesadaran perpajakan sebagai faktor yang membentuk kepatuhan sukarela dalam jangka panjang (OECD, 2019). Dengan demikian, kepastian hukum bukan persoalan administratif yang terpisah dari penerimaan, melainkan salah satu fondasi kepatuhan yang berkelanjutan.

Kasus Malinau menunjukkan bagaimana persoalan regulasi dapat berdampak langsung pada besarnya pajak. Pendapat hukum yang menjadi bahan kajian menggunakan Perbup Malinau 3/2012 untuk mengenakan pajak karaoke sebesar 15%, sedangkan penghitungan alternatif dalam dokumen tersebut merujuk pada tarif 25% berdasarkan Perda Malinau 13/2011.

Atas omzet Rp274,84 juta selama 2023, dokumen tersebut menghitung realisasi penerimaan sekitar Rp41,23 juta berdasarkan tarif 15% dan potensi penerimaan sekitar Rp68,71 juta apabila digunakan tarif 25%. Selisihnya mencapai Rp27,48 juta.

Sekilas, persoalannya tampak sebagai pertentangan antara Perda dan Perbup sehingga cukup diselesaikan melalui asas lex superior derogat legi inferiori. Namun, persoalan pajak daerah tidak selalu sesederhana memilih aturan yang lebih tinggi.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah norma mana yang sebenarnya berlaku pada masa pajak yang bersangkutan. Penerapan pajak tidak dapat hanya bertumpu pada pembacaan statis “Perda versus Perbup”.

Perlu ditelusuri terlebih dahulu rantai keberlakuan norma, mulai dari peraturan asal, perubahan, aturan pelaksana, tanggal mulai berlaku, ketentuan peralihan, hingga pencabutan.

Tanpa proses tersebut, peraturan yang secara hierarkis tepat sekalipun dapat digunakan dalam versi yang keliru. Di sinilah kepastian pajak membutuhkan dimensi lain, yaitu version certainty.

Menuju Satu Versi Hukum yang Sama

Kebutuhan akan version certainty tersebut dapat diterjemahkan ke dalam 3 aspek yang perlu untuk dipastikan. Pertama, validitas, yakni menentukan apakah pungutan mempunyai dasar kewenangan yang sah serta sesuai dengan hierarki peraturan.

Prinsip ini tetap fundamental karena norma pelaksana tidak boleh menyimpang dari kerangka yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Kedua, versi, yakni menentukan apakah teks hukum yang digunakan merupakan ketentuan yang benar-benar berlaku pada saat pajak terutang. Perubahan tarif, perubahan klasifikasi objek, ketentuan peralihan, serta pencabutan harus dibaca sebagai satu perjalanan normatif, bukan sebagai dokumen yang berdiri sendiri.

Ketiga, verifikasi, yakni menentukan apakah karakter faktual kegiatan usaha memenuhi unsur objek pajak dalam norma tersebut. Persoalan ini menjadi relevan ketika suatu nomenklatur usaha mempunyai karakteristik yang beragam, misalnya pada berbagai model usaha karaoke.

Pentingnya tahap verifikasi terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XXII/2024. Dalam perkara tersebut, pelaku usaha karaoke keluarga mempersoalkan tidak adanya pembedaan karaoke keluarga dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. MK pada akhirnya menolak permohonan tersebut sehingga ketentuan tarif khusus PBJT tetap berlaku.

Dengan demikian, validitas–versi–verifikasi menjadi 3 aspek yang perlu dipastikan secara kumulatif. Kekeliruan pada salah satu tahapan dapat menghasilkan koreksi pajak yang secara matematis benar, tetapi secara normatif keliru.

Kerangka tersebut sebenarnya sejalan dengan arah konsolidasi yang sudah dibangun dalam UU HKPD. Undang-undang tersebut menyediakan fondasi untuk mengurangi fragmentasi regulasi pajak daerah.

Pasal 94 UU HKPD mensyaratkan jenis pajak dan retribusi, subjek, wajib pajak, objek, dasar pengenaan, saat terutang, wilayah pemungutan, hingga tarif seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Perda sebagai dasar pemungutan di daerah.

Selain mengonsolidasikan substansi dalam satu Perda, undang-undang tersebut juga membangun mekanisme pengawasan sebelum dan setelah Perda berlaku. Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai pajak dan retribusi harus dievaluasi oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan sebelum ditetapkan.

Setelah berlaku, Perda juga dapat dievaluasi untuk menguji kesesuaiannya dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.

Pada sektor hiburan, Pasal 58 ayat (2) UU HKPD menetapkan PBJT atas diskotek, karaoke, kelab malam, bar, serta mandi uap/spa dalam rentang 40% sampai dengan 75%, sedangkan tarif konkretnya ditetapkan melalui Perda.

Namun demikian, konsolidasi substansi dalam satu Perda belum otomatis menjamin setiap institusi menggunakan versi regulasi yang sama setelah terjadi perubahan.

Celah inilah yang perlu dijawab pada tingkat administrasi. Oleh karena itu, pembaruan berikutnya seharusnya tidak berhenti pada harmonisasi normatif. Pemerintah membutuhkan Register Tarif Pajak Daerah Terkonsolidasi sebagai satu sumber resmi yang memperlihatkan status hukum setiap tarif secara kronologis.

Register tersebut sekurang-kurangnya perlu menghubungkan objek pajak, tarif, dasar pasal, Perda sumber, seluruh perubahan, tanggal efektif, ketentuan peralihan, Perkada pelaksanaan, serta status keberlakuannya. Dengan sistem demikian, petugas pajak, bagian hukum, auditor, pelaku usaha, dan masyarakat dapat merujuk pada teks konsolidasi yang sama.

Agar register tidak berhenti sebagai pusat dokumentasi, penggunaannya juga perlu menjadi bagian dari penerapan pajak. Sebelum penetapan maupun koreksi dilakukan, perlu dipastikan apakah dasar hukumnya valid, versi norma sesuai dengan masa pajak, dan fakta kegiatan usaha memenuhi klasifikasi objeknya.

Petugas setidaknya perlu memastikan 3 hal: apakah dasar hukumnya valid, apakah versi norma sesuai dengan masa pajak, dan apakah fakta kegiatan usaha memenuhi klasifikasi objeknya.

Gagasan tersebut tidak menggantikan mekanisme evaluasi Perda yang telah diberikan UU HKPD. Sebaliknya, register berfungsi sebagai infrastruktur administratif untuk memastikan hasil evaluasi, perubahan, serta pencabutan norma benar-benar terbaca pada tingkat implementasi.

Kebutuhan tersebut juga sejalan dengan perkembangan administrasi pajak modern. OECD menunjukkan administrasi pajak semakin menempatkan kejelasan informasi, pelayanan, pengelolaan risiko, dan kepastian implementasi sebagai unsur penting dalam hubungan antara otoritas dan pembayar pajak (OECD, 2025).

Dengan demikian, digitalisasi hukum pajak daerah seharusnya tidak hanya berarti memindahkan PDF ke laman JDIH, tetapi juga membuat status keberlakuan hukum dapat dibaca secara operasional.

Kepastian mengenai aturan dan versinya pada akhirnya juga berkaitan dengan pembagian risiko ketika terjadi kekeliruan. Pertanyaannya kemudian, siapa yang harus menanggung konsekuensi apabila kesalahan justru bersumber dari administrasi pemerintah?

Wajib pajak yang sengaja menyembunyikan omzet tentu berbeda secara normatif dengan wajib pajak yang menghitung kewajibannya berdasarkan tarif yang dipublikasikan atau diterapkan secara resmi oleh pemerintah.

Karena itu, kebijakan ke depan dapat mempertimbangkan perlindungan atas kepercayaan yang wajar terhadap informasi resmi. Prinsip tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus pajak yang secara hukum terutang.

Sebaliknya, prinsip itu dapat menjadi parameter untuk membedakan ketidakpatuhan wajib pajak dengan kesalahan yang timbul akibat inkonsistensi atau ketidakjelasan tindakan administratif pemerintah.

Dengan pendekatan tersebut, penegakan pajak tetap dapat dilakukan secara tegas terhadap ketidakpatuhan tanpa memindahkan seluruh risiko kekeliruan administrasi pemerintah kepada masyarakat.

Pada akhirnya, pajak sebagai kesepakatan bersama membutuhkan lebih dari sekadar imbauan kepatuhan. Kesepakatan memperoleh legitimasi ketika kedua pihak memenuhi kewajibannya. Masyarakat membayar sesuai dengan hukum, sedangkan negara memastikan hukum tersebut pasti, dapat diketahui, dan diterapkan secara konsisten.

Oleh sebab itu, pembenahan pajak daerah perlu bergerak dari sekadar “satu Perda” menuju “satu Perda, satu versi, dan satu tafsir operasional”. Harmonisasi menentukan norma mana yang memiliki kedudukan lebih tinggi, sedangkan regulatory version control memastikan norma yang tepat digunakan pada waktu yang tepat. (rig)