Fokus

gambar-1.png

Menyongsong Penerapan TCF, Ubah Pendekatan Konfrontasi ke Kolaborasi

Tax control framework mulai menjadi bagian penting dalam pendekatan cooperative compliance. Lalu, siapa yang perlu bersiap dan apa tantangan penerapannya di Indonesia?
gambar-1.png

Restitusi Pajak: Hak yang Dibayangi Narasi Beban Fiskal

Pemerintah mulai khawatir dengan angka restitusi yang meningkat. Mekanismenya bakal diperketat. Apakah makna restitusi kini bergeser? Pantaskah hak wajib pajak dibatasi?
gambar-1.png

Peluit Nyaring Defisit: Pengelolaan Fiskal Harus Lebih Realistis

Defisit anggaran 2025 diumumkan 2,92%, nyaris menembus batas aman 3%. Belanja yang jor-joran tidak dibarengi dengan penerimaan cemerlang. Bagaimana pemerintah harus bersikap?
gambar-1.png

Siapkan Diri Lapor SPT Tahunan Lewat Coretax

Tahun 2026 menjadi era baru bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. Pelaporannya akan sepenuhnya lewat coretax system. Apa yang perlu disiapkan?
gambar-1.png

Bersiap Hadapi Pensiun, Pahami Skema Pajaknya

Indonesia menghadapi aging society pada 2045 mendatang. Kesadaran untuk memiliki tabungan hari tua perlu ditumbuhkan. Namun, ada aspek pajak di dalamnya. Seperti apa pajaknya?
gambar-1.png

Meluruskan Cara Pandang Soal Belanja Perpajakan

Belanja perpajakan masih asing bagi publik. Pemerintah menarasikannya dengan menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan secara tahunan. Apakah itu cukup?
gambar-1.png

Memetakan Potensi Pajak Atas Influencer: Gemerlap atau Gelap?

Profesi influencer tumbuh dengan pesat di media sosial dengan potensi penghasilan yang jumbo. Perlukah pemerintah memberi perhatian lebih untuk mengoptimalkan pajaknya?
gambar-1.png

Mencermati Penerapan Penghasilan Tak Kena Pajak, Saatnya Rekalkulasi?

Konsep PTKP diberlakukan untuk mewujudkan keadilan bagi wajib pajak dalam menghitung pajak terutang. Kini nyaris 1 dekade sejak penyesuaiannya terakhir. Perlukah ditinjau ulang?
gambar-1.png

Menyambut Pemimpin Baru, Menjaga Konsistensi Reformasi Pajak

Estafet kepemimpinan Ditjen Pajak kini gilirannya dipegang Bimo Wijayanto. Bagaimana semestinya publik melihat pergantian wajah DJP 1? Perlukah ada gebrakan baru?