Pajak Anda untuk Apa? Menggagas Transparansi lewat Coretax

CORETAX hadir sebagai wajah baru administrasi perpajakan Indonesia setelah bertahun-tahun sistem lama dinilai rumit dan kurang ramah pengguna. Sayangnya, tampilan yang disajikan saat ini masih terasa kaku dan sarat istilah teknis yang lebih mudah dipahami oleh mereka yang telah lama berkecimpung di dunia perpajakan.

Padahal, wajib pajak sebagai pengguna utama Coretax datang dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar atau orang pribadi yang baru memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) hingga pengusaha yang sibuk menjalankan bisnisnya.

Ketika user interface (UI) terasa asing dan membingungkan, dapat muncul jarak psikologis antara masyarakat dan negara. Padahal, pajak seharusnya menjadi ruang kolaborasi antara warga dan pemerintah di Tanah Air ini.

Pengembangan Coretax ke depan tidak semestinya hanya berorientasi pada digitalisasi proses administrasi perpajakan. Coretax juga dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kontribusi wajib pajak sekaligus memperkuat hubungan antara pajak yang dibayarkan dan manfaat yang diterima masyarakat.

Salah satu terobosan yang bisa dihadirkan dalam Coretax adalah menampilkan informasi mengenai posisi wajib pajak, misalnya ketika termasuk dalam kelompok 10% pembayar pajak terbesar, atau menjelaskan penggunaan pajak berdasarkan alokasi anggaran belanja negara.

Pendekatan semacam ini dapat memanfaatkan rasa pencapaian dan pengakuan sosial untuk mendorong partisipasi sukarela wajib pajak. Informasi mengenai tingkat kepatuhan berdasarkan wilayah atau kategori usaha juga dapat memicu semangat kompetisi yang positif antarwajib pajak.

Informasi tersebut tentu perlu dirancang dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data wajib pajak. Oleh karena itu, Coretax dapat menghadirkan visualisasi secara personal, termasuk mengenai pajak yang dibayarkan beserta dampaknya terhadap pembangunan.

Misalnya, dengan menampilkan informasi seperti, “Pajak yang Anda bayar setara dengan biaya pembangunan 0,1 kilometer jalan di Kota Yogyakarta.” Daerah disesuaikan dengan domisili wajib pajak. Informasi semacam ini dapat meningkatkan transparansi sekaligus menumbuhkan rasa memiliki atas kontribusi yang diberikan.

Sebagai ilustrasi lain, pembayaran pajak Rp101 juta dapat ditampilkan setara dengan biaya pendidikan bagi 5 siswa SMP. Visualisasi semacam ini membuat nominal pajak lebih mudah dipahami sekaligus membantu wajib pajak melihat makna konkret dari kontribusinya setelah melaporkan SPT Tahunan.

Hal semacam ini berpotensi mengubah motivasi masyarakat dari sekadar menghindari denda akibat tidak melaporkan SPT Tahunan menjadi dorongan untuk turut berkontribusi secara sukarela, bahkan melalui rasa fear of missing out (FOMO). Terlebih, generasi muda, khususnya Gen Z, tumbuh dalam budaya digital yang lekat dengan validasi sosial dan tren menunjukkan pencapaian.

Bukan tidak mungkin jika suatu hari nanti muncul tren baru di media sosial, yakni menunjukkan besaran pajak yang dilaporkan seseorang beserta dampak dan kontribusinya. Tren itu bisa muncul di media sosial, seperti TikTok, Instagram, hingga LinkedIn, sama seperti pencapaian pribadi lain yang biasa dibagikan di sana.

Dengan pendekatan tersebut, pengalaman setelah membayar atau melaporkan pajak tidak lagi berakhir pada bukti penerimaan elektronik. Wajib pajak juga memperoleh pengalaman yang menunjukkan bahwa mereka telah berkontribusi dan dapat mengetahui gambaran alokasi penggunaan kontribusinya.

Inspirasi dari HMRC: Transparansi Setelah Pelaporan

Britania Raya menerapkan pendekatan yang sejalan dengan gagasan menghadirkan informasi bermakna setelah pelaporan pajak. Otoritas pajak Inggris, HM Revenue & Customs (HMRC), menyediakan Annual Tax Summary bagi wajib pajak.

Dokumen tersebut antara lain menampilkan penghasilan kena pajak, tarif yang digunakan untuk menghitung pajak terutang, dan perincian tentang bagaimana pemerintah membelanjakan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.

Informasi tersebut memberikan gambaran kepada wajib pajak mengenai penggunaan kontribusinya dalam membiayai berbagai fungsi pemerintahan dan layanan publik (HM Revenue & Customs, 2024). Informasi seperti ini jauh lebih baik dibandingkan tanda terima pelaporan yang hanya mengonfirmasi bahwa SPT sudah dilaporkan.

Pendekatan tersebut relevan karena transparansi informasi dapat berkaitan dengan kepercayaan wajib pajak. Riset HMRC menunjukkan bahwa paparan terhadap informasi yang lebih positif dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Model HMRC memperkirakan sekitar 13% wajib pajak orang pribadi yang menjalankan self assessment berpotensi bergeser ke tingkat kepercayaan yang lebih tinggi seiring dengan membaiknya informasi yang mereka terima (HM Revenue & Customs, 2025).

Kepercayaan yang meningkat pada gilirannya dapat menjadi modal penting dalam mendorong kepatuhan sukarela. Dengan demikian, pelaporan pajak mulai dipandang sebagai bagian dari hubungan timbal balik yang jelas manfaatnya.

Meski begitu, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa penyajian informasi yang menarik belum tentu secara otomatis meningkatkan kepatuhan, terutama jika kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak masih rendah.

Berbagai inovasi Ditjen Pajak (DJP) memang telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik dalam pelaporan maupun pembayaran. Namun, kemudahan tersebut belum tentu diikuti dengan peningkatan kepatuhan apabila kesadaran wajib pajak masih rendah (Mardlo, Z. A., 2023).

Artinya, gagasan menghadirkan elemen yang lebih menarik dalam Coretax perlu diiringi dengan konsistensi pelayanan dan transparansi penggunaan uang pajak. Dengan demikian, dorongan untuk berkontribusi, termasuk melalui FOMO, dapat tumbuh dari kepercayaan, bukan sekadar efek visual sesaat.

Menghadirkan administrasi pajak yang berorientasi pada wajib pajak berarti menempatkan pengalaman wajib pajak sebagai bagian penting dalam perancangan sistem. Coretax memiliki peluang untuk menunjukkan bagaimana teknologi perpajakan dapat terasa lebih dekat, relevan, dan bahkan membanggakan bagi masyarakat.

Pengalaman Inggris menunjukkan bahwa penyajian informasi personal yang bermakna dapat turut membangun kepercayaan sebagai salah satu modal penting dalam mendorong kepatuhan sukarela.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2026. Lomba ini digelar sebagai bagian dari perayaan HUT ke-19 DDTC dan Satu Dekade DDTCNews. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp100 juta di sini.