Teks Lengkap Pidato Prabowo Soal RAPBN 2027 dan Nota Keuangannya

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta nota keuangannya kepada DPR. RAPBN 2027 dirancang ekspansif dengan tetap menjaga disiplin fiskal.

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan belanja negara pada 2027 direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun dan pendapatan negara ditargetkan senilai Rp3.426 triliun. Dengan postur tersebut, defisit anggaran akan senilai Rp671,2 triliun atau setara dengan defisit 2,40% terhadap PDB, lebih rendah dari defisit APBN 2026 sebesar 2,68% PDB.

"Defisit ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang," katanya saat menyampaikan RAPBN 2027 beserta nota keuangannya di Gedung DPR, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6% pada 2027, dengan inflasi dijaga pada kisaran 2,5%. Adapun nilai tukar rupiah diasumsikan senilai Rp17.500 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$75 per barel.

Dari sisi kesejahteraan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6%-6,5% dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30%-4,87%. Rasio gini juga ditargetkan membaik menjadi 0,362-0,367.

Prabowo mengatakan RAPBN 2027 akan difokuskan pada 8 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Kedelapan agenda tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Prioritas tersebut akan didukung penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan sejumlah agenda strategis. Salah satunya adalah rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis.

Menurutnya, bursa tersebut diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen komoditas, tetapi juga ikut menentukan harga komoditas yang dihasilkan.

"Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia," ujarnya.

Pemerintah menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Prabowo mengatakan pemerintah juga akan membangun Indonesia reference price untuk komoditas utama ekspor. Dengan demikian, produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor diharapkan dapat bertransaksi dalam sistem yang transparan dan kredibel.

Tak hanya itu, terdapat agenda lain yang juga disampaikan Prabowo, yakni rencana pemerintah membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta tertentu yang dibutuhkan Indonesia. Dia mengatakan Indonesia memiliki banyak diaspora yang berkarier di berbagai bidang, seperti ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, hingga atlet.

Sebagian dari mereka, lanjutnya, terpaksa mengambil kewarganegaraan negara lain karena tuntutan karier, keluarga, atau pengabdian di luar negeri.

"Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air," ucap Prabowo.

Dia mengatakan pemerintah akan mengajukan perubahan UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk menerapkan membuka ruang kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta istimewa yang dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional.

Berikut pidato lengkap Prabowo saat menyampaikan RAPBN 2027 beserta nota keuangannya kepada DPR.

Pertama, saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerja sama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN.

APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita.

Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan pupuk, membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat menyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya.

Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit.

Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia.

Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita.

Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air,

Kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia.

Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali.

Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan.

Belanja negara tumbuh kuat 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi.

Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.

Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.

Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan,

Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 13 Juli 2026, salah satu rating agensi internasional yang tersohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB dengan outlook stabil.

Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia. Indonesia tetap berada pada kategori investment grade.

S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relative, prudent, dan sustainable dibandingkan negara-negara setara.

Ini bukan kata pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita.

Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita, dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor.

Mereka secara khusus menilai positif peran dan Dantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam memberantas praktik-praktik underinvoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktik penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat pakar-pakar dari barat.

Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating justru memberi rating AAA stable yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan panda bonds untuk Republik Indonesia.
Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali.

Kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi kerja keras dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan.

Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan,

Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat.

Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat.

Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat.

Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu.

RAPBN Tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun di APBN 2026.

Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi.

Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang.

Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di APBN tahun 2026, yaitu Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68% produk domestik bruto.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%.

Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per dolar AS. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan US$75 per barel.

Lifting minyak kita targetkan 610.000 per hari dan lifting gas 954.000 setara minyak per hari.

Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0%-6,5% dari target APBN 2026, 6,5%-7,5%.

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30%-4,87%, turun dari 4,44%-4,96% di tahun 2026.

Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362-0,367 dari target tahun ini 0,377-0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575.

Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten.

Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan.

Saudara-Saudara sekalian,

Angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita.

Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaruan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita, perlu kita pastikan berhasil.

Saya minta agar Saudara-Saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar Saudara-Saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya.

Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran.

Sebagai contoh di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai Rp27.987 triliun. Jika pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB.

Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil.

Selain itu, pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) juga akan kita lakukan dari hasil Sensus Ekonomi 2026 ini. Karena itu sensus ekonomi ini sangat penting.

Saudara-Saudara sekalian,

Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan.

Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.

Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi. Seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten/kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia.

Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026.

Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun.

Kita bisa bayangkan US$20 miliar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita.

Sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif (IFP) yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan, di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali, ini real. Rp150 juta, kita beli dengan harga Rp26 juta, termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal.

Karena itu, saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati.

Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai K/L, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai.

Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, spesifikasi akan distandardisasi, volume akan disatukan, proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel.

Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu.

Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, puskesmas yang bisa kita renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik.

Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan,

Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia.

Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit.

Di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat.

Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar, dan tertinggal harus mendapat lebih.

Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 514 laboratorium kesehatan masyarakat atau labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030.

Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara, dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai. Supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit.

Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah [ketuban] harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik. Karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota.

Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara. Bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana.

Kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota, kita harus memiliki rumah sakit yang canggih, yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin.

Langkah awal kita, kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini saya melaporkan dari 66 rumah sakit tersebut 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh.

Rencana kita juga di setiap gerai Koperasi Merah Putih akan ada klinik, di mana rakyat bisa mendapat layanan kesehatan melalui jarak jauh.

Tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi: kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita.

Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. 481 kabupaten dan kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Ini kita akan upayakan lebih banyak lagi.

Saudara-Saudara sekalian,

Bila perlu, kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktik di sini untuk waktu-waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus menunggu 4 presiden sesudah saya.

Saudara-Saudara sekalian,

Rakyat kita menuntut berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif.

Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat.

Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi, kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman.

Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2027 dan 2028, dan harus selesai paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita.

Kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, dan layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak.

Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini, semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP.

IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan long distance learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota-ibu kota provinsi.

Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan.

Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita: pendidikan adalah hak semua anak Indonesia.

Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis.

Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis.

Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harta kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia karena justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain.

Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini?

Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan batik yang mau dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini.

Saya katakan di sini, saya yakin Saudara-Saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, enggak usah beli! Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, ya, biar kita minum sendiri.

Tetapi tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga terlalu tinggi, itu juga enggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia.

Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini.

Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Saya berterima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya berterima kasih, dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDI-P. Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini marhaenisme PDI-P.

Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia reference price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang, dan ruang penipuan yang semakin sempit.

Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal.

Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya.

Dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia.

Kita ingin Indonesia jadi tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan mempercepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya.

Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di Majelis yang terhormat ini. Kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif, dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping lebih baik.

Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur, sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi.

Pemerintah akan mempermudah kerja sama. Pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan akan kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia.

Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang mereka sebut National Monetization Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara, modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru.

Sebagai contoh, kalau ada bandara, ada airport yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak?

Sebagai contoh, sekarang ada integrasi antara perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Itu akan kita rintis.

Selanjutnya kita telah mulai dan akan membangun 100 ribu megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya.

Tahun ini kita akan membangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun.

Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil, kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita.

Idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 megawatt. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa dapat PLTS 1 megawatt.

Menko Perekonomian telah menghitung, dengan PLTS 100 gigawatt, negara akan menghemat setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak impor BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa.

Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau pusat finansial internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta dan begitu bisa kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri.

PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia.

Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII.

Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi.

Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal derivatif, bursa karbon, bulion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi.

PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba, fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan.

Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia.

Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai.

Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund (DDMF). Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang.

DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek, dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN.

Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh pada proyek mobil nasional. Kita rencanakan mobil nasional kita, kita produksi secara massal di akhir tahun 2028.

Fasilitas sudah dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita luncurkan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja, dua perusahaan swasta besar telah bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik.

Kita juga harus membangun giant sea wall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan, jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang, tanpa perlu menunggu bencana. Giant sea wall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda.

Giant sea wall kita di pantai utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektare yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut.

Selain itu, giant sea wall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa.

BRIN telah menghasilkan terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant sea wall ini. Proyek giant sea wall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunannya. Ini waktu yang lama, saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini.

Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura.

Kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan.

Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu hari ini kita umumkan, kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia.

Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan untuk rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional, beserta rantai pasok, baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purna jualnya.

Kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus.

Saya ulangi ya, setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi keluarga mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang.

Selain itu, pengurangan impor energi, dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia.

Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan, saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola profesional kelas dunia.

Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air.

Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif, terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara.

Saudara-Saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan,

Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat.

Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset BUMN akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFII akan menarik modal dan talenta global.

DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan dwikewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita, dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia.

Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat.

Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin.

Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban.

Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri. Terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat. Mengabdi kepada bangsa. Memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat.

Tugas pemerintah yang paling utama: melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain, ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan, pemerintah di semua tingkatan.

Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

Kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi, penipuan, markup, penggembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan buat satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga.

Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja.

Saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota, jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru, daripada seremoni upacara-upacara.

Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat, itu wajib.

Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati,

Demikian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik, dan hidayah kepada kita sekalian. Memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta.

Sekali merdeka, tetap merdeka! Sekali berdaulat, terus berdaulat! Merdeka!

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.