BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perdagangan mengeklaim pemberlakuan kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak akan mengubah iklim usaha ataupun aktivitas ekspor yang selama ini dijalankan pelaku usaha.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan DSI hanya akan berperan sebagai perantara tunggal tanpa membatasi keleluasaan eksportir dalam berkontrak dengan pembeli di luar negeri.
"Per 1 Januari 2027, PT DSI menjadi perantara tunggal ekspor. Bapak dan Ibu eksportir tetap melakukan aktivitas ekspor seperti sekarang. Jadi, ketika eksportir bernegosiasi, transaksi antara eksportir dan buyer tetap sama. Prosedur ekspor juga tidak berubah," ujar Busan, dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Guna melaksanakan kebijakan dimaksud, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 24/2026 serta 3 regulasi teknis di bawahnya, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 15/2026, Permendag 16/2026, dan Permendag 17/2026.
Melalui revisi ini, Budi menegaskan seluruh kontrak dan dokumen kepabeanan harus disampaikan kepada DSI melalui platform bernama NADI sebelum dilaksanakannya ekspor atas tiga komoditas strategis. "Setelah perizinan ekspor dari Kemendag selesai, eksportir akan mengikuti proses clearance melalui PT DSI," ujar Busan.
Adanya kebijakan ekspor satu pintu tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang selama ini diberlakukan terhadap eksportir. Sebagai contoh, eksportir sawit tetap terikat dengan kewajiban domestic market obligation (DMO) yang selama ini berlaku.
Sebagai informasi, DSI adalah BUMN ekspor yang ditunjuk sebagai perantara tunggal dalam kebijakan ekspor satu pintu yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Terdapat 3 komoditas yang tercakup dalam kebijakan ini, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Dengan kehadiran DSI sebagai perantara tunggal, draf pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang disiapkan eksportir harus diunggah ke NADI untuk mendapatkan persetujuan dari DSI. Draf PEB yang disetujui DSI akan diteruskan ke CEISA milik DJBC. NADI ditargetkan beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.
Pemberlakuan ekspor satu pintu diharapkan bisa menutup celah underinvoicing, transfer pricing, dan repatriasi devisa hasil ekspor (DHE) yang tidak sesuai ketentuan. (dik)
