Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
PP 41/2026

PP 41/2026 Berlakukan PPh Final 0% untuk Penataan Struktur Danantara

[DDTCNews] Muhamad Wildan
Kamis, 19 November 2026 | 14.30 WIB
PP 41/2026 Berlakukan PPh Final 0% untuk Penataan Struktur Danantara
<p>ilustrasi.&nbsp;</p>

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Pemerintah (PP) 41/2026 menyediakan insentif berupa PPh final 0% untuk mendukung penatausahaan struktur kepemilikan entitas dalam tubuh Danantara.

Untuk melakukan penataan struktur kepemilikan yang melibatkan BPI Danantara, Danantara Asset Management (DAM) selaku holding operasional, Danantara Investment Management (DIM) selaku holding investasi, dan/atau entitas yang dimiliki, dilakukan pengalihan saham seri A dwiwarna dan seri B dengan cara hibah.

Penghasilan dari pengalihan saham berupa hibah atau dari penerimaan harta hibahan berupa saham dalam transaksi penataan struktur kepemilikan merupakan penghasilan yang dikenai PPh final sebesar 0%.

"Atas penghasilan dari pengalihan saham berupa hibah, yang diterima atau diperoleh badan, holding investasi, holding operasional, atau BUMN sebagai pihak yang mengalihkan saham; atau penerimaan harta hibahan berupa saham yang diterima atau diperoleh badan, holding investasi, holding operasional, atau BUMN yang merupakan induk persero sebagai pihak yang menerima saham, dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenai PPh yang bersifat final," bunyi Pasal 4 ayat (1) PP 41/2026, dikutip pada Kamis (19/11/2026).

Dasar pengenaan pajak dari pengenaan PPh final sebesar 0% atas penghasilan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PP 41/2026 menggunakan nilai buku untuk kepentingan perpajakan pihak yang mengalihkan saham.

Setelah dialihkan, harta berupa saham yang dihibahkan tidak dapat digunakan oleh pihak yang mengalihkan harta sebagai pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak.

Tidak hanya itu, pengeluaran untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PP 41/2026 juga bukanlah pengeluaran yang bisa dibiayakan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak.

Guna memperoleh insentif berupa pengenaan PPh final sebesar 0%, BPI Danantara, DAM, DIM, atau BUMN yang mengalihkan saham harus menyampaikan pemberitahuan pengenaan PPh final kepada Ditjen Pajak (DJP) maksimal 6 bulan setelah tanggal efektif pengalihan saham.

Pemberitahuan dimaksud harus memuat informasi mengenai subjek, objek, dan skema penatausahaan struktur kepemilikan; pernyataan bahwa hibah dilakukan untuk menata struktur kepemilikan; daftar saham yang dialihkan; dan daftar pemegang saham sebelum dan sesudah penatausahaan kepemilikan.

Pemberitahuan juga harus dilampiri dokumen pendukung, yakni surat pernyataan BP BUMN mengenai kesesuaian subjek, objek, dan skema penatausahaan struktur kepemilikan; salinan akta pengalihan saham; serta salinan akta pendirian dan anggaran dasar serta perubahan anggaran dasar terkait dengan penatausahaan entitas yang sahamnya dialihkan.

Perlakuan perpajakan dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam PP 41/2026 dinyatakan berlaku hingga 31 Desember 2029. Perlakuan pajak dalam PP ini diberikan sepanjang pemberitahuan disampaikan kepada DJP paling lambat 31 Desember 2029. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.