EB_SPT PPh Badan 2026
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
[News] Banner Whatsapp Channel
PP 41/2026

Pemerintah Terbitkan Aturan Pajak Transaksi Danantara dan Holding BUMN

[DDTCNews] Nora Galuh Candra Asmarani
Selasa, 17 November 2026 | 12.32 WIB
Pemerintah Terbitkan Aturan Pajak Transaksi Danantara dan Holding BUMN
<p>Tampilan awal salinan Peraturan Pemerintah (PP) No. 41/2026.</p>

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 41/2026 yang mengatur perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), perusahaan induk investasi (holding investasi), perusahaan induk operasional (holding operasional), serta entitas yang dimilikinya.

Beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 19 Oktober 2026 ini diterbitkan untuk mendukung penatausahaan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN beserta anak usahanya setelah berlakunya Undang-Undang (UU) 19/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 16/2025 tentang BUMN.

"Pengaturan dalam peraturan pemerintah ini merupakan bentuk dukungan kebijakan perpajakan yang terarah terhadap transformasi dan pengelolaan BUMN dengan tetap menjaga tata kelola perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel," bunyi bagian penjelasan umum PP 41/2026, dikutip pada Selasa (17/11/2026).

Secara garis besar, PP 41/2026 mencakup 4 ruang lingkup utama. Pertama, perlakuan perpajakan dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan yang melibatkan badan, holding investasi, holding operasional, dan/atau entitas yang dimilikinya.

Salah satu ketentuannya mengatur bahwa pengalihan saham seri A Dwiwarna maupun saham seri B melalui hibah yang melibatkan badan, holding investasi, holding operasional, dan BUMN dikenai pajak penghasilan (PPh) final dengan tarif 0%.

Dasar pengenaan PPh final tersebut menggunakan nilai buku untuk kepentingan perpajakan dari pihak yang mengalihkan saham. Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas pengalihan saham tersebut akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Kedua, perlakuan perpajakan dalam rangka restrukturisasi yang melibatkan entitas restrukturisasi. Salah satu ketentuannya mengatur bahwa untuk kepentingan PPh, entitas restrukturisasi dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi.

Dari sisi pajak pertambahan nilai (PPN), penyerahan barang kena pajak (BKP) berupa aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan antarentitas restrukturisasi diberikan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut.

Ketiga, perlakuan khusus terkait kewajiban pelaporan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKPU). Salah satu ketentuannya memberikan perlakuan khusus kepada badan, holding investasi, dan holding operasional dalam menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan dokumen penentuan harga transfer (TP Doc) hingga tahun pajak 2029.

Keempat, pemenuhan kewajiban pelaporan pajak minimum global (global minimum tax). Salah satu ketentuannya mengatur bahwa badan, holding investasi, dan holding operasional yang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah atau entitas dana investasi dikecualikan dari kewajiban menyampaikan GloBE Information Return (GIR) dan SPT Tahunan PPh GloBE.

Kewajiban pelaporan tersebut dialihkan kepada entitas konstituen yang dimiliki secara langsung oleh badan, holding investasi, atau holding operasional. Adapun PP 41/2026 berlaku mulai 19 Oktober 2026. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.