Ratusan Ribu WP Hapus Bupot PPh, DJP Peringatkan Segera Betulkan SPT

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat sedikitnya ada 475.698 wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan bukti pemotongan (bupot) PPh dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (12/11/2026).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan otoritas pajak telah melayangkan surat imbauan kepada ratusan ribu wajib pajak orang pribadi tersebut. Surat imbauan disampaikan melalui email resmi DJP dengan domain @pajak.go.id.

"Kami telah mengirimkan email imbauan resmi kepada 475.698 wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan bukti potong PPh dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025," ujarnya.

Inge menjelaskan email imbauan disampaikan agar wajib pajak melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali atas data penghasilan yang diperoleh dengan bukti pemotongan PPh yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Apabila setelah pengecekan ditemukan ada data yang dilaporkan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya, wajib pajak diimbau segera melakukan pembetulan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Melalui pembetulan ini, wajib pajak orang pribadi diminta melaporkan seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti potong PPh, dan informasi pajak lainnya secara benar, lengkap, dan jelas. Panduan pembetulan SPT Tahunan telah disediakan oleh DJP melalui email.

"SPT yang diisi dengan tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," tulis DJP dalam pengumumannya.

Sebagai informasi, draf SPT Tahunan pada coretax administration system turut memuat bukti potong dan penghasilan yang terkait dengan bukti potong tersebut. Kedua informasi berasal dari pihak pemotong dan terisi secara otomatis pada draf SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Coretax memang memungkinkan wajib pajak menghapus bukti potong dan penghasilan yang terkait dengan bukti potong dimaksud dari draf SPT. Namun, perlu dicatat bahwa data-data tersebut masih tersimpan pada sistem DJP dan bisa digunakan untuk keperluan pengawasan kepatuhan.

Selain kabar tersebut, terdapat ulasan tentang sejumlah wajib pajak badan harus beralih dari rezim PPh final UMKM dan menghitung PPh terutang berdasarkan ketentuan umum mulai tahun pajak 2027. Kemudian, ada pula pembahasan mengenai kualifikasi keahlian yang harus dimiliki hakim di Pengadilan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Berikut ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

DJP Bisa Minta Klarifikasi

Merujuk pada PMK 111/2025, wajib pajak yang mendapatkan surat imbauan dapat memberikan tanggapan melalui 2 cara, yaitu memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau menyampaikan penjelasan atas kewajiban perpajakan yang tercantum dalam surat imbauan.

Inge mengingatkan DJP dapat mengirimkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) apabila wajib pajak tidak melakukan pembetulan sehingga data-data yang dilaporkan masih belum mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Jika imbauan tersebut tidak ditindaklanjuti, DJP dapat mengambil langkah lanjutan berupa permintaan klarifikasi atas data yang dimaksud," kata Inge. (DDTCNews)

Hukum Perpajakan Jadi Salah Satu Kualifikasi Hakim di Pengadilan PFII

Melalui UU 6/2026, pemerintah turut mengatur kualifikasi keahlian yang harus dimiliki hakim di Pengadilan PFII. Merujuk Pasal 42 UU 6/2026, hukum perpajakan menjadi salah satu keahlian yang harus dimiliki hakim di PFII. Kualifikasi tersebut berlaku baik untuk hakim agung maupun hakim ad hoc di Pengadilan PFII.

"Hakim agung yang ditugaskan di Pengadilan PFII harus memiliki keahlian di bidang hukum komersial internasional, hukum keuangan, hukum perbankan, hukum pasar modal, hukum kepailitan, hukum perpajakan, hukum dalam bidang teknologi, perkara perdata internasional, arbitrase, dan/atau bidang lain yang terkait dengan tujuan PFII," bunyi Pasal 42 ayat (1) UU 6/2026.

Sementara itu, perincian ketentuan kualifikasi hakim ad hoc tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) UU 6/2026. Berdasarkan pasal tersebut, calon hakim ad hoc di antaranya juga harus memiliki keahlian di berbagai bidang hukum. (DDTCNews)

Mulai 2027, Sejumlah WP Badan Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final UMKM

Sejumlah wajib pajak badan harus beralih dari rezim PPh final UMKM dan menghitung PPh terutang berdasarkan ketentuan umum mulai tahun pajak 2027. Sebagaimana diatur dalam Pasal II PP 20/2026, wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma, perseroan terbatas (PT) selain perseroan perorangan, dan BUMDes masih dapat memanfaatkan PPh final UMKM sesuai dengan PP 55/2022 hingga masa pemanfaatan fasilitas berakhir.

Berdasarkan Pasal 59 PP 55/2022, wajib pajak badan berbentuk CV, firma, dan BUMDes dapat memanfaatkan PPh final UMKM paling lama 4 tahun pajak, sedangkan PT paling lama 3 tahun pajak. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, CV, firma, PT, dan BUMDes tidak lagi berhak memanfaatkan skema PPh final UMKM dan wajib memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan umum.

Berdasarkan ketentuan jangka waktu dalam PP 55/2022, PT yang telah memanfaatkan PPh final UMKM sejak tahun pajak 2024 harus beralih ke ketentuan umum mulai tahun pajak 2027. Sementara itu, CV, firma, dan BUMDes yang telah memanfaatkan PPh final UMKM sejak tahun pajak 2023 harus beralih ke ketentuan umum mulai tahun pajak 2027. (DDTCNews)

RUU Perampasan Aset Bakal Bentuk 2 Badan Khusus

RUU Perampasan Aset bakal menjadi landasan membentuk lembaga khusus bernama Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Pengelolaan Aset.

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengatakan pemisahan antara badan pengelola dan badan pengawas bertujuan memastikan barang rampasan dikelola dan dilelang secara profesional tanpa konflik kepentingan.

"Kami memisahkan antara badan pengelola dan badan pengawas. Namun wewenangnya, strukturnya, cara kerjanya, penggajiannya, semua kita serahkan kepada eksekutif dalam hal ini presiden," ujar Soedeson. (DDTCNews)

Ada Ekspor Satu Pintu lewat DSI, Mendag Jamin Bisnis Tak Terganggu

Kementerian Perdagangan mengeklaim pemberlakuan kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak akan mengubah iklim usaha ataupun aktivitas ekspor yang selama ini dijalankan pelaku usaha.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan DSI hanya akan berperan sebagai perantara tunggal tanpa membatasi keleluasaan eksportir dalam berkontrak dengan pembeli di luar negeri.

"Per 1 Januari 2027, PT DSI menjadi perantara tunggal ekspor. Bapak dan Ibu eksportir tetap melakukan aktivitas ekspor seperti sekarang. Jadi, ketika eksportir bernegosiasi, transaksi antara eksportir dan buyer tetap sama. Prosedur ekspor juga tidak berubah," ujar Budi. (DDTCNews)

Gibran Berniat Mundur dari Jabatan Wapres

Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto, kemarin. Surat disampaikan sesaat setelah Prabowo tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma dari kunjungan kerja ke Aceh.

Kepastian mengenai hal itu antara lain disampaikan oleh Menko Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. "Infonya betul, setelah Presiden mendarat dari Aceh, Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri," katanya.

Awalnya, Gibran dijadwalkan mengumumkan keputusan pengunduran dirinya pada Rabu malam. Namun, rencana tersebut batal terlaksana. Ia dikabarkan akan menyampaikan keputusan tersebut hari ini. (Kompas)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.