Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dari Pajak, Sisa Anggaran Rp10 T untuk BPJS Kesehatan Segera Cair

[DDTCNews] Aurora K. M. Simanjuntak
Sabtu, 21 November 2026 | 09.00 WIB
Dari Pajak, Sisa Anggaran Rp10 T untuk BPJS Kesehatan Segera Cair
<p>Menteri Keuangan Suahasil Nazara.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyuntikkan anggaran tambahan senilai Rp20 triliun untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, Rp10 triliun di antaranya sudah dicairkan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sisa anggaran Rp10 triliun akan dicairkan paling lambat pada awal Desember. Dia memastikan seluruh tambahan anggaran tersebut disalurkan sebelum akhir tahun guna memperkuat keuangan BPJS Kesehatan dalam menjalankan program jaminan kesehatan nasional (JKN).

"Sudah direalisasikan Rp10 triliun, nah Rp10 triliun lagi akan kita realisasikan pada November atau awal Desember ini, yang pasti sebelum akhir tahun," ujarnya, dikutip pada Sabtu (21/11/2026).

Suahasil menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN sebesar Rp47 triliun dalam APBN 2026.

Menjelang akhir tahun, pemerintah kemudian menambahkan anggaran sebesar Rp20 triliun sehingga total anggaran PBI JKN pada 2026 menjadi sebesar Rp67 triliun.

Menurut Suahasil, anggaran tambahan tersebut ditujukan untuk membantu kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Pasalnya, BPJS Kesehatan memiliki kewajiban membayar fasilitas pelayanan kesehatan (faskes), seperti kepada rumah sakit dan klinik, yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN.

"Ini untuk membantu keuangannya BPJS Kesehatan, karena kan mereka melakukan pembayaran kepada fasilitas-fasilitas kesehatan," katanya.

Ketika ditanya apakah penambahan anggaran tersebut berkaitan dengan isu kenaikan iuran peserta PBI JKN yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, Suahasil tidak memberikan jawaban secara gamblang.

Dia hanya menegaskan bahwa anggaran yang bersumber dari APBN mengalami kenaikan. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut dapat digunakan mendukung BPJS Kesehatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada faskes.

"Ini karena anggaran dari APBN-nya 'kan naik," katanya singkat.

Sebagai informasi, sejak program PBI JKN diluncurkan pada 2014, iurannya ditetapkan sebesar Rp19.225 per orang dan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Besaran iuran PBI JKN kemudian meningkat menjadi Rp23.000 per orang pada 2016, dan naik lagi menjadi Rp42.000 per orang pada 2020 dan bertahan hingga saat ini.

Anggaran tambahan yang disediakan untuk membiayai peserta PBI JKN bersumber dari APBN. Sebagaimana diketahui, pajak merupakan sumber pendapatan APBN yang paling dominan, yakni mencapai 70%. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.