Dari Pajak, BGN Klaim Sudah Efisiensi Anggaran MBG Rp44 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan telah melakukan efisiensi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp44 triliun pada tahun ini.

Efisiensi anggaran dilakukan melalui penyesuaian alokasi, efisiensi insentif yayasan, penghematan biaya operasional dapur, hingga pengembalian dana ke kas negara yang berasal dari virtual account fiktif. Efisiensi utamanya berasal dari penyesuaian alokasi dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.

"Setelah kami hitung lagi dari Rp268 triliun yang dialokasikan, setelah kami hitung, kami rasa kami cukup dengan Rp229 triliun, sehingga ada Rp38 triliun anggarannya yang kami kembalikan ke kas negara," ujar Kepala BGN Sudaryono, dikutip pada Jumat (30/10/2026).

Adapun pengurangan insentif dapur MBG dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi terhitung sejak 5 Oktober 2026 telah menimbulkan efisiensi anggaran senilai Rp3 triliun.

"Kami kembalikan dari Rp6 juta flat berapa pun omprengnya, kami kembalikan ke Rp2.000 [per porsi], dan yang dihemat dari situ adalah sekitar Rp2,5 triliun sampai Rp3 triliun. Sampai dengan akhir tahun, kami hemat, kami selamatkan," ujar Sudaryono.

Tidak hanya itu, efisiensi juga dilakukan dengan membatasi dana operasional dapur menjadi maksimal Rp3.000. Dahulu, pendanaan operasional dapur menggunakan mekanisme at cost sehingga menimbulkan pemborosan anggaran.

"Saya sudah pegang aturan baru untuk dana operasional itu up to maksimal Rp3.000, tidak lebih dari Rp3.000. Maka selisihnya dikalikan dengan sisa akhir tahun, dikalikan dengan jumlah yang kita kasih makan, maka penghematannya sekitar Rp3 triliun lagi kita bisa hemat," ujar Sudaryono.

Selain efisiensi di atas, BGN juga mengembalikan dana senilai Rp311,35 miliar dalam rangka menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait virtual account fiktif atau bermasalah.

Ke depan, BGN akan terus memperkuat tata kelola program dengan menempatkan integritas dan tanggung jawab penggunaan anggaran sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan.

"Setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya," ujar Sudaryono.

Anggaran MBG berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)