Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
BERITA PAJAK HARI INI

UU Perampasan Aset Disahkan, Tindak Pidana Pajak Dicoret dari Daftar

[DDTCNews] Redaksi
Jumat, 20 November 2026 | 07.30 WIB
UU Perampasan Aset Disahkan, Tindak Pidana Pajak Dicoret dari Daftar

JAKARTA, DDTCNews – DPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (20/11/2026).

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada perwakilan pemerintah dan Komisi III DPR yang sudah menyelesaikan penyusunan RUU Perampasan Aset hingga tuntas.

"Kami berterima kasih kepada Komisi III yang dalam pembahasannya bisa diakses publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa pembahasan bisa diakses dan dicermati masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan UU Perampasan Aset yang diketok palu hari ini terdiri atas 74 pasal dan berfokus pada aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Tindak pidana lain yang tercakup dalam UU Perampasan Aset antara lain tindak pidana narkotika dan psikotropika; tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme; tindak pidana penyelundupan manusia; tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

Kemudian, tindak pidana perdagangan orang; serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Adapun tindak pidana pajak resmi dicoret dari cakupan UU Perampasan Aset.

"Terkait ruang lingkup awalnya ada 13, tetapi berdasarkan masukan masyarakat ruang lingkupnya fokus ke tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," ujar Habiburokhman.

Dengan UU Perampasan Aset, aparat bisa melakukan penyitaan tanpa putusan pidana (non-conviction based forfeiture) atas aset-aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan 6 tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud di atas.

Habiburokhman menambahkan UU Perampasan Aset juga memuat klausul yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

"Kita perkuat protokol pengawasannya sehingga UU ini sulit untuk disalahgunakan. Kita bentuk pengawas independen yang ditunjuk presiden, beban pembuktian yang berimbang, dan transparansi digital," ujarnya

Selain topik di atas, terdapat ulasan mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan BPI Danantara. Ada juga bahasan terkait dengan insentif pajak untuk pasar modal, perluasan basis pajak, extra effort DJP, dan lain sebagainya.

Berikut ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

UU Perampasan Aset Diharapkan Bikin Penegakan Hukum Lebih Efektif

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menuturkan Indonesia selama ini memang belum memiliki ketentuan yang menyeluruh mengenai perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana.

Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan UU Perampasan Aset guna mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan modus operandi tindak pidana modern.

"RUU Perampasan Aset dibentuk agar penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan bisa dilaksanakan secara komprehensif, efektif, akuntabel, dan menjunjung tinggi HAM," ujarnya. (DDTCNews/Kontan)

Insentif Pajak untuk Penguatan Pasar Modal

Senior Partner DDTC Fiscal Research & Advisory Bawono Kristiaji mengatakan syarat kepemilikan saham publik sebesar 40% cukup memberatkan. Akibatnya, tidak banyak perusahaan terbuka yang menikmati insentif pengurangan tarif PPh badan.

"Ternyata kalau kita lihat, yang memanfaatkan pengurangan tarif PPh badan ini hanya sekitar 20-25% dari emiten yang melantai di bursa. Kenapa? Karena salah satu aspek yang sering dikeluhkan adalah porsi free float 40% yang ternyata cukup besar bagi perusahaan," ujarnya.

Bawono menilai pemerintah dapat mempertimbangkan pengurangan tarif PPh badan secara bertingkat (gradual) berdasarkan porsi saham publik (free float). Dengan skema ini, besaran insentif tidak hanya ditentukan berdasarkan satu tarif pengurangan (single rate). (DDTCNews)

BPI Danantara dan 2 Holding Dapat Dikecualikan dari Pelaporan GMT

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama Danantara Asset Management (DAM) selaku holding operasional dan Danantara Investment Management (DIM) selaku holding investasi tidak dianggap sebagai entitas induk utama maupun bagian dari grup perusahaan multinasional sepanjang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) 41/2026 yang mengatur perlakuan khusus atas kewajiban pajak minimum global bagi Danantara. Berdasarkan ketentuan tersebut, BPI Danantara bersama kedua holding dapat dikecualikan dari kewajiban pelaporan pajak minimum global sepanjang memenuhi persyaratan.

"Badan, holding investasi, dan holding operasional yang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional, bukan merupakan entitas induk utama dan bukan merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional," bunyi Pasal 35 ayat (1) PP 41/2026. (DDTCNews)

DPR Minta Basis Penerimaan Pajak Diperluas

DPR meminta pemerintah untuk memperluas basis penerimaan pajak dengan menyasar sektor usaha berskala besar serta menutup celah kebocoran di internal perpajakan. Hal ini penting untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak pada November–Desember 2026 sebesar Rp 514 triliun.

Anggota Komisi XI DPR Amin AK mengatakan percepatan pencapaian target pajak jangan membebani konsumen maupun pelaku UMKM. Sebaliknya, pemerintah perlu menggali potensi penerimaan dari aktivitas bisnis besar yang selama ini belum tergarap maksimal, yaitu sektor-sektor usaha besar.

"Pemerintah perlu memperluas basis pajak. Jangan hanya mengejar pajak-pajak untuk UMKM atau rakyat kecil, tetapi kejar kegiatan bisnis besar yang selama ini belum tersentuh. Saya yakin potensinya masih sangat banyak, asal pemerintah serius dan berani," ujarnya. (Kontan)

Kejar Penerimaan Pajak, DJP Siap Extra Effort

Pemerintah akan mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun di sisa dua bulan 2026 dengan menerapkan sejumlah strategi. Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan perpajakan mencapai Rp2.064 triliun atau baru mencapai 76,6% dari target Rp2.693,7 triliun.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan pemerintah melakukan sejumlah extra effort di 2 bulan terakhir 2026 guna mencapai target penerimaan pajak. Salah satunya, mengoptimalkan sektor-sektor kontributor utama penerimaan pajak, mulai dari trading, manufacturing, jasa perusahaan, transportasi pergudangan dan pengangkutan, hingga sektor ekonomi digital.

"Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional nondigital," tuturnya. (Bisnis.com)

PP 41/2026 Berlakukan PPh Final 0% untuk Penataan Struktur Danantara

Peraturan Pemerintah (PP) 41/2026 menyediakan insentif berupa PPh final 0% untuk mendukung penatausahaan struktur kepemilikan entitas dalam tubuh Danantara.

Untuk penataan struktur kepemilikan yang melibatkan BPI Danantara, DAM selaku holding operasional, DIM selaku holding investasi, dan/atau entitas yang dimiliki, dilakukan pengalihan saham seri A dwiwarna dan seri B dengan cara hibah.

Penghasilan dari pengalihan saham berupa hibah atau dari penerimaan harta hibahan berupa saham dalam transaksi penataan struktur kepemilikan merupakan penghasilan yang dikenai PPh final sebesar 0%. (DDTCNews)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.