Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
KEBIJAKAN PAJAK

UU APBN 2027 Segera Terbit, Suahasil Jamin Pelaksanaan Tepat Waktu

[DDTCNews] Aurora K. M. Simanjuntak
Kamis, 19 November 2026 | 18.00 WIB
UU APBN 2027 Segera Terbit, Suahasil Jamin Pelaksanaan Tepat Waktu
<p>Menteri Keuangan Suahasil Nazara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hma</p>

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027 agar dapat dimulai tepat waktu pada 1 Januari 2027.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan target yang telah disepakati dituangkan dalam UU 26/2026 tentang APBN Tahun Anggaran 2027. Dalam UU tersebut, defisit APBN 2027 ditetapkan sebesar 2,4% dari produk domestik bruto (PDB).

"UU APBN 2027 dengan postur besar seperti ini, yang paling penting adalah sebagai dasar dari disiplin fiskal, yaitu defisit di 2,4% dari PDB," ujarnya dalam Financial Forum 2026, Kamis (19/11/2026).

Berdasarkan postur APBN 2027 yang telah disepakati pemerintah bersama DPR, belanja negara untuk pertama kalinya menembus Rp4.000 triliun, yakni mencapai Rp4.106,26 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara pada 2027 ditetapkan sebesar Rp3.435,1 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran mencapai Rp671,16 triliun atau 2,4% dari PDB.

"Bapak Presiden telah menyampaikan seperangkat target-target asumsi dasar ekonomi makro 2027 dengan postur APBN yang akhirnya telah disepakati dan disahkan oleh DPR, dan telah dituangkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2026, lumayan nomor cantik," ucap Suahasil.

Suahasil juga menegaskan terdapat 3 prinsip utama dalam pelaksanaan APBN, baik pada 2026 maupun 2027.

Pertama, APBN digunakan untuk menumbuhkan perekonomian dengan cara memperkuat penerimaan negara, mengarahkan belanja pada program prioritas serta memberikan dukungan fiskal yang tepat dan terarah.

Kedua, APBN digunakan untuk melindungi masyarakat, antara lain melalui program perlindungan sosial (perlinsos), subsidi dan kompensasi, serta program prioritas untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, menjaga kredibilitas APBN agar tetap dipercaya masyarakat, dunia usaha, serta investor domestik dan asing. Suahasil juga meyakini APBN akan tetap fleksibel dalam merespons perubahan, disiplin dalam menjaga kredibilitas, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat.

"Saat ini Kementerian Keuangan dan seluruh kementerian yang lain sedang mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027, dan semoga kita bisa laksanakan on time mulai 1 Januari," tutup Suahasil.

Perlu diketahui, UU APBN 2027 telah ditandatangani oleh Presiden, tetapi belum resmi diterbitkan. Pemerintah juga masih menyusun peraturan presiden (perpres) mengenai perincian APBN 2027, termasuk alokasi anggaran dan target pendapatan.

Sebelumnya, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto menargetkan perpres mengenai perincian APBN 2027 rampung paling lambat akhir November 2026. Hal ini diperlukan agar proses pelaksanaan anggaran, termasuk penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), dapat berjalan sesuai jadwal.

Dalam siklus penganggaran, penyerahan DIPA biasanya dilakukan setelah perincian APBN selesai. Dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan anggaran bagi kementerian/lembaga.

"Jadi, UU APBN sudah ditandatangani oleh bapak presiden dan saat ini kami dalam proses untuk penyiapan rincian APBN atau Perpres-nya, di mana di dalam UU APBN disebutkan paling lambat 30 November ini harus sudah selesai Perpres rincian APBN tersebut," tutur Sudarto. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.