BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan penilaian atau grading terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG).
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea mengatakan kegiatan grading ini difokuskan pada dapur MBG yang terletak di daerah dengan jumlah dapur melewati kapasitas maksimal pelayanan kepada penerima manfaat.
"Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan," ujar Prima, dikutip pada Selasa (10/11/2026).
Prima mengatakan pertumbuhan jumlah dapur MBG perlu diimbangi dengan pengelolaan yang terukur dan berbasis pada kebutuhan di lapangan. Konsentrasi dapur yang terlalu tinggi pada suatu wilayah akan menimbulkan ketidakseimbangan distribusi layanan.
Oleh karena itu, grading menjadi instrumen untuk mengevaluasi kondisi operasional dapur MBG berdasarkan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Hasil penilaian akan menjadi dasar bagi BGN menata distribusi dapur MBG.
"Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat, sementara di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal. Penataan ini harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan," ujar Prima.
Grading tahap pertama akan dilaksanakan di Pulau Jawa mengingat konsentrasi dapur di pulau ini sudah tergolong tinggi. Grading akan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem pelayanan serta memperhatikan keseimbangan antara jumlah dapur, kapasitas produksi, jangkauan distribusi, dan jumlah penerima manfaat.
Sebagai informasi, realisasi anggaran MBG pada Januari hingga September 2026 tercatat sudah mencapai Rp153,19 triliun. Dalam rangka mendukung efisiensi anggaran, BGN menyatakan telah melakukan efisiensi senilai Rp44 triliun terhadap anggaran program MBG pada tahun ini.
Efisiensi anggaran utamanya berasal dari penyesuaian alokasi dari awalnya senilai Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun, turun Rp38 triliun.
Anggaran MBG berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)
