BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjelaskan persyaratan penerima bantuan subsidi upah (BSU) 2026.
Penerima BSU akan memperoleh bantuan Rp300.000 per bulan selama 3 bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri mengatakan BSU diberikan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja.
"Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil," katanya, dikutip pada Senin (9/11/2026).
Indah menjelaskan persyaratan penerima BSU 2026 diatur dalam Permenaker 10/2022 s.t.d.t.d. Permenaker 16/2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya. Pekerja yang berhak menerima BSU harus memenuhi sejumlah kriteria.
Pertama, merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kedua, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Ketiga, pekerja menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, bagi pekerja di daerah yang memiliki upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah penerima BSU mengacu pada upah minimum provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Upah yang menjadi dasar penentuan penerima BSU merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Kemenaker juga menetapkan bahwa BSU tidak diberikan kepada pekerja yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif.
Selain itu, pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai BSU 2026, pekerja dapat diakses melalui laman resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id atau pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500-630.
Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan anggaran Rp11,97 triliun untuk menyalurkan BSU 2026 kepada 13,30 juta pekerja.
Anggaran tersebut berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)
