BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktivasi 953 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) di 34 provinsi.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan aktivasi 953 dapur MBG ini diproyeksikan bisa menambah jangkauan program MBG kepada kurang lebih 1,5 juta penerima manfaat baru.
"Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat," ujar Arumsari, dikutip pada Kamis (5/11/2026).
Aktivasi dapur kali ini merupakan kelanjutan dari aktivasi dapur pada bulan lalu. Pada Oktober 2026, BGN telah mengaktifkan 1.460 dapur MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Arumsari mengatakan penambahan dapur tidak hanya berfokus pada perluasan. Menurutnya, penambahan dapur dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan operasional, kelengkapan fasilitas pendukung, hingga ketersediaan SDM yang menjalankan program MBG.
"Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran MBG sesuai tata kelola keamanan pangan," jelas Arumsari.
Aktivasi dapur dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta memberikan perhatian khusus kepada daerah 3T dan penerima manfaat kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren," ujar Arumsari.
Arumsari pun mengingatkan bahwa aktivasi dapur MBG dilaksanakan melalui sistem. Dengan demikian, pihak dapur tidak perlu memberi imbalan kepada siapa pun untuk memuluskan proses aktivasi dapur.
"Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," ujar Arumsari.
Sebagai informasi, realisasi anggaran MBG pada Januari hingga September 2026 tercatat sudah mencapai Rp153,19 triliun. Guna mendukung efisiensi anggaran, BGN menyatakan telah melakukan efisiensi senilai Rp44 triliun terhadap anggaran program MBG pada tahun ini.
Efisiensi anggaran utamanya berasal dari penyesuaian alokasi dari awalnya senilai Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun, turun Rp38 triliun.
Anggaran MBG berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)
