DJP Kejar Tambahan Pajak Rp500 Triliun, Ini Sederet Strateginya

BOGOR, DDTCNews - Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan Ditjen Pajak (DJP) masih perlu menghimpun penerimaan pajak tambahan senilai Rp500 triliun untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini.

Bimo mengatakan Ditjen Pajak (DJP) menerapkan beragam kebijakan dan menempuh langkah administratif untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun ini.

"Ada kebijakan [PPh Pasal 22] marketplace, pengurangan sanksi administratif, global minimum tax, SPP-TDLN, itu merupakan kebijakan-kebijakan yang kami lakukan untuk bisa mengoptimalkan penerimaan sampai dengan akhir tahun di level kebijakan," katanya, Kamis (12/11/2026).

Terkait dengan PPh Pasal 22 marketplace, pemerintah telah mewajibkan 4 marketplace untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas peredaran bruto para pedagang mulai 1 Oktober 2026.

Melalui penerapan pajak minimum global (global minimum tax/GMT), wajib pajak yang tergabung dalam grup perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal €750 juta pada sedikitnya 2 dari 4 tahun fiskal sebelumnya dapat tercakup dalam ketentuan GloBE mulai tahun pajak 2025.

Wajib pajak yang tercakup dalam ketentuan GloBE pada tahun 2025 harus membayar pajak tambahan pada akhir tahun pajak 2026 apabila tarif pajak efektif yang dihitung berdasarkan ketentuan GloBE kurang dari 15%.

Mengenai pengurangan sanksi administratif (PSA), DJP mendorong wajib pajak untuk segera melunasi pokok pajak pada tahun ini. Sesuai dengan KEP-239/PJ/2026, terdapat pengurangan sanksi sebesar 100% bagi wajib pajak yang melakukan pelunasan pokok paling lambat pada akhir tahun ini.

"Pada level administrasi, ada behavioural nudging yang mengingatkan wajib pajak, kemudian menyentuh subconscious mind dari wajib pajak, tidak hanya berkomunikasi sebagai enforcer," ujar Bimo.

Secara terperinci, terdapat 475.698 wajib pajak yang menerima email blast karena terindikasi sengaja menghapus bukti potong dari SPT Tahunan 2025 untuk menghindari timbulnya pajak kurang bayar.

Para wajib pajak tersebut diminta melakukan pembetulan SPT dan melunasi kekurangan pembayaran pajak sesuai dengan kewajibannya.

Selain itu, Bimo menuturkan DJP terus melakukan fungsionalisasi proses bisnis untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Menurutnya, langkah tersebut sudah memberikan hasil yang signifikan di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta KPP Madya.

"Dari hasil fungsionalisasi itu naik aktivitas maupun kualitas eksekusi untuk pengawasan sekitar 65%, dari mulai Agustus 2025 sampai Agustus 2026 kemarin yang kami assess. Kemudian, dari sisi audit itu naik sekitar 25%," tuturnya. (rig)