DJP: WP yang Hapus Bukti Potong dari SPT Tahunan 2025 Bisa Ikut PSA

BOGOR, DDTCNews - Wajib pajak orang pribadi yang menerima email blast terkait dengan penghapusan bukti potong dari SPT Tahunan 2025 dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pengurangan tersebut diberikan atas sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU KUP akibat kekurangan pembayaran pajak yang timbul dari pembetulan SPT Tahunan.

"Itu masuk Pasal 8 ayat (2) UU KUP karena dia memiliki tambahan pembayaran. Dia masuk ke klaster pengawasan," katanya, dikutip pada Jumat (13/11/2026).

Wajib pajak orang pribadi yang membetulkan SPT Tahunan 2025 dan melunasi kekurangan pembayaran pajak paling lambat pada 31 Desember 2026 dapat memperoleh pengurangan sanksi administratif sebesar 100%.

"Kalau memang misalnya paling lambat 31 Desember, dia akan masuk ke 100%. Dia boleh masuk ke sana," ujarnya.

Sebagai informasi, DJP baru saja mengirimkan email blast kepada wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti potong ketika melaporkan SPT Tahunan 2025. Penghapusan bukti potong tersebut berpotensi menyebabkan SPT Tahunan yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Dalam hal terdapat penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan sehingga mengakibatkan SPT Tahunan yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembetulan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku," imbau DJP dalam pengumumannya.

Dari sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti potong, sebanyak 475.698 wajib pajak menerima email imbauan dari DJP.

Email tersebut dikirim kepada wajib pajak orang pribadi dengan bukti potong nonfinal berstatus valid dan sudah dilaporkan penerbit, dengan jumlah bukti potong yang dihapus lebih dari Rp100.000.

"Nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut potensinya terindikasi senilai Rp2,01 triliun. Ini yang kami kirim nudging. Tidak semua kami kirim, yang kami kirim adalah yang bukti potongnya di atas Rp100.000," tutur Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.

Melalui email blast tersebut, DJP mendorong wajib pajak untuk membetulkan SPT Tahunan 2025 dengan pendekatan persuasif tanpa ancaman. (rig)