JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Bimo Wijayanto optimistis Ditjen Pajak (DJP) mampu mengejar kekurangan penerimaan pajak senilai Rp514 triliun dalam 2 bulan terakhir 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai outlook penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.310,8 triliun.
Hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut setara 76,2% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, serta 77,76% dari outlook pemerintah.
"Optimistis, untuk menjaga APBN yang kredibel kami siap," ujarnya, dikutip pada Rabu (18/11/2026).
Bimo pun menegaskan DJP akan melaksanakan extra effort untuk mengamankan penerimaan pajak dalam 2 bulan terakhir pada 2026.
Dia memaparkan ada beberapa strategi yang akan dilakukan DJP, yaitu mengoptimalkan penerimaan pajak dari berbagai sektor usaha, termasuk industri manufaktur, perdagangan, dan transportasi. Cara yang ditempuh antara lain melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
"Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya dan kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional nondigital," kata Bimo.
Selain itu, DJP akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha ekonomi digital. Dia juga ingin memastikan pelaku usaha digital memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.
Selanjutnya, DJP akan mengandalkan penerapan kebijakan pemungutan PPN melalui SPP-TDLN sebagaimana diatur dalam PMK 49/2026, serta pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyedia marketplace sebagaimana diatur dalam PMK 37/2025.
"Tentunya, kami tetap menjaga basis kepatuhan pajak melalui pengawasan pembayaran masa, kemudian tindakan-tindakan enforcement, audit, penyelidikan bukti permulaan, penagihan, sekaligus juga upaya-upaya super extra effort yang lain," tambah Bimo.
Ditambah lagi, DJP akan memperkuat kerja sama pertukaran informasi dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) untuk kepentingan perpajakan.
Selain itu, DJP akan mengoptimalkan coretax system, terutama untuk melakukan kroscek data serta mengidentifikasi ketidaksesuaian antara data yang dimiliki otoritas dengan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.
"Data yang kami dapat dari pihak ketiga akan kami gunakan untuk menguji data-data yang ada di coretax kami. Ini akan kami optimalkan terus selama 2 bulan terakhir ini," kata Bimo.
Sebagai informasi, DJP pada tahun ini ditargetkan mengumpulkan penerimaan pajak senilai Rp2.357,7 triliun. Namun, berdasarkan outlook pemerintah, penerimaan pajak diproyeksikan hanya mencapai Rp2.310,8 triliun atau mengalami shortfall pajak Rp46,9 triliun. (dik)
