JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menyalurkan belanja transfer ke daerah (TKD) senilai Rp653,2 triliun kepada pemerintah daerah (pemda) selama Januari–Oktober 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan angka tersebut setara dengan 90% dari total anggaran TKD setelah revisi, yakni senilai Rp726,2 triliun. Pagu TKD awalnya ditetapkan sebesar Rp693 triliun, lalu ditambah untuk penanganan bencana di Sumatera serta kebutuhan nonbencana.
"Di APBN 2027, TKD ini kita naikkan lagi ke angka Rp735 triliun. Sementara itu, untuk penyelesaian tahun ini, penyaluran transfer sampai dengan Oktober telah disalurkan Rp653,2 triliun atau 90%," ujarnya, dikutip pada Senin (16/11/2026).
Suahasil menyampaikan TKD digelontorkan antara lain melalui pos dana transfer umum senilai Rp437,8 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membayar gaji 5,3 juta ASN daerah, iuran 3 juta peserta JKN, dan 1,08 juta peserta Jamsostek.
TKD juga disalurkan melalui pos dana transfer khusus senilai Rp140,4 triliun. Dana tersebut dikucurkan untuk 43,7 juta siswa penerima bantuan operasional sekolah (BOS), serta 1,04 juta siswa yang mengikuti program pendidikan kesertaraan.
Selain itu, dana transfer khusus juga digunakan untuk pemasangan 32.495 sistem penyediaan air minum (SPAM), perbaikan jalan sepanjang 531,2 kilometer, 5,96 juta siswa PAUD, pemberian tunjangan bagi 1,68 juta guru, serta penguatan 124 rumah sakit umum daerah (RSUD).
Terakhir, TKD disalurkan melalui dana desa, dana insentif, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan senilai Rp75,4 triliun. Dana tersebut diberikan untuk 75.172 desa, 30.132 koperasi merah putih, dan 737.704 penerima manfaat berupa bantuan langsung tunai (BLT).
Suahasil mengatakan TKD merupakan instrumen penting untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui APBD. Tidak hanya APBD, dia menjamin masyarakat daerah juga memperoleh manfaat konkret dari berbagai program prioritas yang didanai APBN.
"Manfaat yang diterima oleh seluruh masyarakat kita bukan hanya yang lewat APBD, tetapi juga yang melewati program prioritas APBN," ucapnya.
Menkeu mencontohkan sederet program prioritas yang didanai APBN antara lain berupa program subsidi, cetak sawah, makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, kartu sembako, serta sekolah rakyat.
Menurutnya, APBD dan APBN merupakan satu kesatuan intervensi dari negara kepada rakyat. Dia mencatat total anggaran TKD plus belanja pemerintah pusat untuk program prioritas, termasuk di daerah, mencapai Rp2.086,4 triliun pada 2026.
"Ini angkanya [alokasi pagu] naik terus dari 2025 ke 2026. Tahun ini belanja pemerintah pusat [dana APBN] Rp1.360 triliun, tahun depan diestimasi Rp1.445 triliun," tutup Suahasil. (dik)
