Naik Pangkat, ASN dan TNI/Polri Bakal Wajib Kantongi KSWP dan SKF

BOGOR, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyepakati perjanjian kerja sama dengan beberapa menteri dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak para aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Iwan Djuniardi mengatakan dalam kerja sama ini pemerintah akan menerapkan konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dalam proses kenaikan pangkat. Langkah ini merupakan strategi nudging dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak.

"Kita nudging dengan penerapan KSWP untuk misalkan kenaikan pangkat, untuk pendidikan, dan sebagainya. Kita juga ingin masukkan materi pajak ke dalam corporate university-nya pemerintah dan TNI/Polri," ujar Iwan, dikutip pada Jumat (13/11/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan surat keterangan fiskal (SKF) juga akan menjadi syarat kenaikan golongan atau pangkat. Dengan langkah ini, ASN dan anggota TNI/Polri bakal terdorong melaksanakan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Untuk promosi dan eselonisasi itu nanti harus punya SKF. Tidak bisa naik golongan dan pangkat kalau belum melaksanakan kewajiban pajak. Nanti akan di-launching oleh menteri terkait termasuk menteri keuangan," ujar Bimo.

Sebagai informasi, KSWP adalah proses yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. Dengan proses ini, pemerintah memastikan wajib pajak sudah memenuhi kewajiban pajaknya.

Melalui KSWP, wajib pajak akan memperoleh keterangan status wajib pajak. Keterangan tersebut bisa memuat status valid atau tidak valid. Wajib pajak akan memperoleh status valid bila nama dan NPWP sudah sesuai dengan data dalam sistem informasi serta wajib pajak sudah menyampaikan SPT Tahunan untuk 2 tahun pajak terakhir.

Adapun SKF adalah informasi yang diberikan oleh DJP mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.

SKF diberikan bila wajib pajak sudah menyampaikan SPT Tahunan dalam dua tahun pajak terakhir, tidak memiliki utang pajak atau memiliki utang tetapi telah memperoleh izin menunda atau mengangsur pajak, dan tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana pajak. (dik)