Dibiayai Pajak, BGN Bakal Cek Kapasitas Produksi Dapur MBG

JAKARTA, DDTCNews - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan grading satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) diperlukan agar setiap dapur memberikan pelayanan sejalan dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam mekanisme grading dimaksud, BGN akan menilai sarana dan prasarana dapur MBG guna menjaga kualitas sekaligus keamanan MBG yang diberikan kepada penerima manfaat.

"Grading ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Penilaian tidak hanya melihat jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan," ujar Juru Bicara BGN Tysa Novenny, dikutip pada Sabtu (14/11/2026).

Pada tahap awal, grading akan menyasar dapur MBG di Pulau Jawa yang memberikan layanan kepada 2.500 penerima manfaat. Grading difokuskan di Pulau Jawa mengingat konsentrasi dapur di pulau dimaksud sudah tergolong tinggi.

Adapun aspek utama yang dinilai adalah ketersediaan dan kelayakan fasilitas operasional dapur seperti kompor dan chiller. Dengan langkah ini, BGN bisa mengetahui kapasitas dapur dalam mengolah makanan.

Bila dari kegiatan grading diketahui bahwa dapur memiliki fasilitas yang terbatas, jumlah penerima manfaat dapur dimaksud akan disesuaikan.

"Bila sebuah SPPG hanya memiliki jumlah kompor yang terbatas atau kapasitas chiller yang lebih kecil, maka jumlah penerima manfaat yang dilayani juga perlu disesuaikan. Prinsipnya, kapasitas pelayanan harus sebanding dengan kemampuan fasilitas dapur agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga," ujar Tysa.

Hasil grading akan menjadi instrumen evaluasi berbasis kondisi riil. Dengan grading ini, kapasitas pelayanan setiap dapur akan ditetapkan ulang secara lebih terukur.

Sebagai informasi, realisasi belanja MBG hingga akhir Oktober 2026 tercatat sudah mencapai Rp173,2 triliun. Dengan anggaran dimaksud, BGN telah menyalurkan MBG kepada 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 dapur MBG.

Anggaran MBG berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)