Dibiayai Uang Pajak, Subsidi dan Kompensasi Habiskan Rp415,8 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah merealisasikan belanja subsidi dan kompensasi energi dan nonenergi sebesar Rp415,8 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat nilai tersebut meningkat 32% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp315 triliun. Realisasi belanja subsidi mencapai Rp261,4 triliun, sedangkan kompensasi sebesar Rp154,4 triliun.

"Keseluruhannya untuk subsidi dan kompensasi energi dan non-energi ada Rp415,8 triliun telah direalisasikan. Ini adalah dipakai untuk menjangkau subsidi BBM, LPG 3 Kg, listrik, pupuk, KUR," ujarnya, dikutip pada Minggu (15/11/2026).

Suahasil menyampaikan pemerintah harus mengalokasikan dana APBN lebih besar untuk membiayai subsidi dan kompensasi dibandingkan dengan tahun lalu, terutama sejak April 2026 akibat perang di Timur Tengah. Salah satu fokus pemerintah adalah menjaga harga BBM agar tidak melonjak sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Dia menjelaskan perang di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dunia yang turut meningkatkan biaya pengadaan BBM. Meski demikian, pemerintah tidak serta-merta menaikkan harga BBM yang dijual kepada masyarakat, termasuk Pertalite dan Solar.

"Selama 2024, 2025, hingga Maret 2026, harga keekonomian Pertalite hanya sedikit di atas Rp10.000 dan itu selisih harganya ditanggung oleh pemerintah. Pada April mulai meningkat, ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi. Kenapa? Tentu karena dampak perang," tuturnya.

Suahasil menegaskan selisih harga Pertalite maupun Solar ditanggung melalui APBN. Pajak yang dibayarkan masyarakat dan dunia usaha menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Oleh karena itu, bendahara negara berterima kasih kepada para pembayar pajak karena penerimaan pajak turut membantu pemerintah membiayai subsidi dan kompensasi energi.

"Selisih harganya, pertalite maupun solar, ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih kepada para pembayar pajak Indonesia karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut," kata Suahasil.

Secara keseluruhan, Kemenkeu mencatat penyaluran sejumlah komoditas bersubsidi juga meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sepanjang Januari–Oktober 2026, penyaluran BBM bersubsidi mencapai 15,24 juta kiloliter atau naik 9,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 13,91 juta kiloliter.

Sementara itu, penyaluran LPG 3 kg mencapai 6,49 juta ton atau tumbuh 2,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,35 juta ton.

Untuk subsidi listrik, jumlah penerima mencapai 43,5 juta pelanggan, meningkat 2,3% dari 42,5 juta pelanggan. Kemudian, penyaluran subsidi pupuk meningkat 9,7% menjadi 7,1 juta ton dari sebelumnya 6,5 juta ton.

Lalu, subsidi kredit usaha rakyat (KUR) telah menjangkau 4,2 juta debitur, naik 7,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 3,9 juta debitur. (rig)