JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama Danantara Asset Management (DAM) selaku holding operasional dan Danantara Investment Management (DIM) selaku holding investasi tidak dianggap sebagai entitas induk utama maupun bagian dari grup perusahaan multinasional sepanjang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) 41/2026 yang mengatur perlakuan khusus atas kewajiban pajak minimum global bagi Danantara. Berdasarkan ketentuan tersebut, BPI Danantara bersama kedua holding dapat dikecualikan dari kewajiban pelaporan pajak minimum global sepanjang memenuhi persyaratan.
"Badan, holding investasi, dan holding operasional yang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional, bukan merupakan entitas induk utama dan bukan merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional," bunyi Pasal 35 ayat (1) PP 41/2026, dikutip pada Kamis (19/11/2026).
Merujuk pada Pasal 3 PMK 136/2024 tentang pengenaan pajak minimum global, badan pemerintah termasuk kategori entitas yang dikecualikan dari pengenaan pajak minimum global.
Badan pemerintah didefinisikan sebagai entitas yang tidak menjalankan perdagangan atau bisnis serta memenuhi 4 kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PMK 136/2024, yakni:
Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (2) PP 41/2026 mengatur bahwa holding investasi dikecualikan dari pajak minimum global apabila memenuhi kriteria sebagai entitas dana investasi dan merupakan entitas induk utama.
"Holding investasi yang memenuhi kriteria sebagai entitas dana investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional dan merupakan entitas induk utama, dikecualikan dari pajak minimum global," bunyi Pasal 35 ayat (2) PP 41/2026.
Merujuk pada Pasal 3 ayat (7) PMK 136/2024, entitas dana investasi harus memenuhi sejumlah kriteria berikut:
Apabila BPI Danantara, DAM, dan DIM memenuhi kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau ayat (2) PP 41/2026, ketiga entitas tersebut dikecualikan dari kewajiban menyampaikan GloBE Information Return (GIR) dan SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE.
Dalam hal BPI Danantara, DAM, dan DIM memenuhi kriteria pengecualian tersebut, kewajiban menyampaikan GIR dan SPT Tahunan PPh GloBE dilaksanakan oleh entitas konstituen yang dimiliki secara langsung oleh BPI Danantara, DAM, atau DIM. (rig)
