JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui integrasi data dengan Ditjen Pajak (DJP) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Integrasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mendorong kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban PNBP. Penguatan integrasi data tersebut dilakukan melalui optimalisasi automatic blocking system (ABS) yang berfungsi sebagai mekanisme early warning system untuk mendeteksi dan memantau perubahan status badan usaha atau wajib bayar secara lebih cepat.
"Sinergi data yang semakin pintar ini memberikan berbagai keunggulan signifikan, antara lain mengetahui status pelaku usaha lebih awal sehingga mitigasi risiko kepatuhan dapat dilakukan sejak dini," tulis DJA dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Jumat (20/11/2026).
DJA menjelaskan penguatan ABS merupakan bagian dari upaya mengubah pola pengawasan PNBP yang sebelumnya cenderung reaktif menjadi lebih proaktif. Selama ini, salah satu tantangan pengawasan PNBP adalah keterlambatan informasi mengenai kondisi wajib bayar, terutama ketika badan usaha sedang dalam masa transisi atau akan berhenti beroperasi.
Keterlambatan informasi tersebut berpotensi menghambat proses administrasi dan penyelesaian kewajiban PNBP. Melalui integrasi data lintas instansi, pemerintah diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai status badan usaha lebih awal sehingga notifikasi dan pengingat kepada wajib bayar dapat disampaikan secara lebih cepat.
Selain meningkatkan efektivitas pengawasan, sistem tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan layanan kepada wajib bayar. Penyesuaian layanan dapat dilakukan pada waktu yang tepat agar proses pemenuhan kewajiban kepada negara berjalan lebih lancar.
Implementasi penguatan pengawasan tersebut juga telah menunjukkan hasil. Berdasarkan data hingga 1 September 2026, sebanyak 259 wajib bayar telah menyampaikan komitmen penyelesaian piutang penerimaan negara dengan nilai mencapai Rp1,76 triliun hingga akhir tahun.
DJA menyatakan akan terus mengembangkan sistem pendataan yang andal dan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan PNBP. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat pengamanan potensi penerimaan negara sekaligus meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajibannya.
Melalui PP 44/2025, pemerintah turut mempertegas penguatan mekanisme ABS untuk menagih piutang PNBP. ABS menjadi langkah terakhir yang dilakukan terhadap wajib bayar yang tidak memiliki iktikad baik dalam penyelesaian kewajiban piutang PNBP.
ABS dilakukan terhadap wajib bayar tertentu yang diperlukan untuk 'memaksa' agar patuh memenuhi kewajiban PNBP-nya. Ketentuan teknis untuk melaksanakan ABS telah diatur dalam PMK 155/2021 s.t.d.d PMK 58/2023. (dik)
