JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari–Oktober 2026 senilai Rp1.796,8 triliun. Penerimaan pajak tumbuh 23,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.459,0 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak nasional hingga Oktober 2026 sudah mencapai 76,2% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
"Penerimaan pajak Rp1.796,8 triliun, atau 76,2% dari [target] APBN," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).
Suahasil memerinci bahwa penerimaan pajak tersebut terdiri atas PPh nonmigas senilai Rp893,19 triliun atau tumbuh 16,6%. Pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan penguatan administrasi pajak.
Kemudian, realisasi PPN dan PPnBM tercatat mencapai Rp793,55 triliun atau tumbuh 39,1%. Kinerja penerimaan ini sejalan dengan penguatan konsumsi dalam negeri dan daya beli yang kuat.
Selanjutnya, PPh migas tercatat mencapai Rp48,88 triliun atau tumbuh 84,7%, seiring dengan naiknya harga minyak bumi. Adapun penerimaan PBB tercatat Rp20,52 triliun atau turun 3,7%.
Sementara itu, penerimaan pajak lainnya tercatat Rp7,1 triliun atau terkontraksi 9%, sedangkan penerimaan dari deposit pajak mencapai Rp33,6 triliun atau terkontraksi 49,8%.
"Pajak lainnya turun, deposit pajak ini turun, bukan karena orang gak bayar pajak, tapi karena penggunaan account deposit pajak lainnya semakin mengecil. Artinya, wajib pajak kita telah membayarkan pajak langsung kepada item-item pos penerimaan pajak, tidak lagi banyak menggunakan account deposit pajak yang belum teridentifikasi nanti pajaknya apa," papar Suahasil.
Suahasil menambahkan bahwa Ditjen Pajak (DJP) masih perlu mengejar penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun hingga akhir 2026.
"Bukan pekerjaan yang mudah, dan masih ada Rp514 triliun yang harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," kata bendahara negara.
