Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp14,07 Triliun, PPN PMSE Paling Dominan

[DDTCNews] Aurora K. M. Simanjuntak
Sabtu, 21 November 2026 | 12.00 WIB
Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp14,07 Triliun, PPN PMSE Paling Dominan
<table style="width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Ilustrasi.</p> </td> </tr> </tbody> </table>

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp14,07 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Penerimaan pajak tersebut berasal dari pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) senilai Rp10,69 triliun, pajak atas aset kripto Rp341,61 miliar, pajak fintech Rp1,09 triliun, dan pajak yang dipungut pihak lain melalui sistem informasi pengadaan pemerintah (SIPP) senilai Rp1,95 triliun.

"DJP terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital," ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam keterangan resmi, Sabtu (21/11/2026).

Lebih lanjut, Bimo melaporkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital menembus Rp60,1 triliun sejak pertama kali dihimpun pada 2020 hingga 31 Oktober 2026.

Penerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE yang menjadi kontributor terbesar, yakni Rp46,36 triliun. Kemudian, disusul oleh pajak SIPP sebesar Rp6,02 triliun, pajak atas transaksi fintech sebesar Rp5,5 triliun, serta pajak atas transaksi aset kripto sebesar Rp2,23 triliun.

Secara terperinci, PPN PMSE terdiri atas setoran sebesar Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, dan Rp10,69 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.

Bimo menyampaikan hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Sementara itu, DJP tidak melakukan penunjukan baru maupun perubahan data pemungut PPN PMSE pada Oktober 2026.

Selanjutnya, pajak atas transaksi aset kripto terdiri atas setoran PPh Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.

Jumlah tersebut berasal dari setoran sebesar Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,74 miliar pada 2025, serta Rp341,61 miliar sepanjang Januari–Oktober 2026.

Berikutnya, penerimaan pajak fintech mencapai Rp5,5 triliun hingga Oktober 2026. Capaian tersebut berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 triliun.

Setoran pajak fintech tercatat sebesar Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp1,09 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.

Terakhir, penerimaan dari pajak SIPP senilai Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026 terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN sebesar Rp5,57 triliun.

Setoran pajak SIPP tercatat sebesar Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, dan Rp1,95 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.

Bimo menegaskan otoritas pajak terus memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.

"DJP terus memperkuat sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam," tutupnya. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.