JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto berpandangan kebocoran anggaran masih terjadi pada setiap kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (pemda).
Menurut Prabowo, kebocoran utamanya terjadi akibat pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara terpisah oleh K/L dan pemda dengan harga yang berbeda, bukan secara kolektif dengan harga yang sama.
"Kebocoran dari APBN dan APBD sangat besar. Saudara-saudara sekalian belanja barang dan jasa di Indonesia sekarang tidak pakai logika. Masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten, belanja sendiri-sendiri barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda," ujar Prabowo, dikutip pada Senin (16/11/2026).
Dengan kondisi ini, Prabowo mengatakan pemerintah berencana menyatukan dan merasionalisasi proses pengadaan agar setiap barang dan jasa dengan spesifikasi yang sejenis dibeli dengan harga yang sama.
"Jadi tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, konsolidasi proses pengadaan ini bisa menghemat belanja barang dan jasa sebesar 40%. Saat ini, 30% dari belanja barang dan jasa pada APBN senilai Rp1.200 triliun hilang akibat beragam praktik markup.
"Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30% hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun," ujar Prabowo.
Sebagai informasi, rencana pemerintah mengonsolidasikan proses pengadaan telah diungkapkan oleh Prabowo pada Agustus 2026. Konsolidasi proses pengadaan dilakukan dengan mentransformasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.
Dengan badan baru dimaksud, kebutuhan barang semua K/L dan pemda akan dihimpun guna menciptakan pengadaan yang lebih kompetitif. (dik)
