JAKARTA, DDTCNews - Dalam momentum Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta menjaga kredibilitas dan disiplin fiskal.
Suahasil menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga berkomitmen menggunakan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta melindungi masyarakat. Tidak hanya itu, menurutnya, negara juga harus mampu membiayai berbagai agenda pembangunan dan pelayanan publik.
"Anggaran harus menjadi layanan yang berfungsi, pembangunan yang bermanfaat, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Inilah makna amanah kita sebagai Nagara Dana Rakca, penjaga dan pengelola keuangan negara," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (30/10/2026).
Lebih lanjut, Suahasil meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk menuntaskan pelaksanaan APBN 2026, kemudian mempersiapkan APBN 2027 agar dapat mendukung agenda pembangunan.
Untuk mendukung pelaksanaan APBN, menkeu memberikan 4 arahan kepada seluruh jajaran Kemenkeu. Pertama, meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil melalui pemanfaatan data, evaluasi program, dan efisiensi penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
"Kita harus memahami bahwa setiap keputusan fiskal membawa dampak nyata bagi masyarakat," ucap Suahasil.
Kedua, memperkuat kolaborasi dalam semangat Kemenkeu Satu, baik antarunit kerja maupun bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan.
Ketiga, menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap keputusan dengan mengutamakan kepentingan publik, menjaga keterbukaan informasi, serta menghindari konflik kepentingan.
Keempat, meningkatkan kapasitas institusi dan kompetensi pegawai melalui pembelajaran berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan gagasan dan inovasi dalam pelayanan.
Selain memberikan arahan kepada seluruh jajaran unit vertikal Kemenkeu, Suahasil kembali mengingatkan ada 3 peran utama APBN dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mendukung pembangunan, dan melindungi masyarakat.
Pertama, APBN untuk menumbuhkan ekonomi melalui belanja pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur, serta memberikan dukungan fiskal bagi aktivitas investasi, produksi, dan ekspor. Oleh karena itu, setiap alokasi anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak ekonomi lebih besar.
Kedua, APBN harus mampu melindungi masyarakat, terutama ketika menghadapi kenaikan harga, gangguan pekerjaan, maupun bencana. Di sisi lain, dia juga ingin memastikan seluruh dukungan yang bersumber dari APBN diberikan secara tepat sasaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketiga, APBN harus dikelola secara kredibel dan bertanggung jawab. Penguatan pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang berhati-hati menjadi landasan untuk menjaga kesinambungan fiskal.
"Setiap upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus diiringi dengan disiplin fiskal yang terjaga," tegas menkeu.
Terakhir, Suahasil memandang momentum HORI ke-80 juga perlu dimaknai sebagai pengingat bahwa kemerdekaan harus diwujudkan melalui kemampuan negara mengelola perekonomian, membangun lembaga keuangan sendiri, dan memperoleh kepercayaan rakyat.
"Sekarang, 80 tahun kemudian, tantangan yang kita hadapi telah berubah. Namun, perjuangannya tetap sama. Kedaulatan ekonomi dan keuangan bukan hanya tentang memiliki mata uang dan lembaga keuangannya sendiri, tetapi juga tentang kemampuan negara menggunakan seluruh instrumennya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera," tutupnya.
