JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Pemerintah (PP) 41/2026 membuka ruang bagi BUMN dan anak usahanya untuk menggunakan nilai buku serta memperoleh fasilitas PPh final 0% ketika melakukan pengalihan dan perolehan lini usaha dengan kas.
Penggunaan nilai buku dan pengenaan PPh final 0% atas pengalihan dan perolehan lini usaha dengan kas merupakan fasilitas yang diberikan untuk mendukung restrukturisasi BUMN dan anak usahanya.
"Untuk transaksi pengalihan dan/atau perolehan lini usaha dengan kas antar entitas restrukturisasi dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat menggunakan nilai buku," bunyi Pasal 23 ayat (2) PP 41/2026, dikutip Minggu (22/11/2026).
Transaksi pengalihan dan perolehan lini usaha dengan kas dalam Pasal 23 ayat (2) dimungkinkan apabila:
Apabila nilai pembayaran kas yang diterima entitas yang mengalihkan lini usaha lebih besar daripada nilai buku lini usaha yang dialihkan, selisih lebih tersebut merupakan penghasilan yang dikenai PPh final sebesar 0%.
Bagi entitas yang menerima pengalihan lini usaha, selisih kurang antara nilai perolehan lini usaha dan pembayaran kas tidak boleh dibebankan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.
Sebagai contoh, PT A mengalihkan lini usaha hotel dengan nilai buku sebesar Rp100 juta kepada PT B. Dalam transaksi tersebut, PT B membayar Rp150 juta kepada PT A.
Mengingat pengalihan aset tersebut menggunakan nilai buku, PT A mencatat keuntungan pelepasan aset sebesar Rp50 juta. Atas keuntungan tersebut, dikenakan PPh final sebesar 0%.
PT B selaku penerima aset mencatat nilai perolehan sebesar Rp100 juta. Selisih kurang sebesar Rp50 juta sehubungan dengan pengalihan lini usaha hotel tidak dapat dibebankan oleh PT B sebagai pengurang penghasilan.
Dalam Penjelasan Pasal 23 PP 41/2026, pemerintah menyatakan bahwa penggunaan nilai buku dan pengenaan PPh final 0% atas pengalihan lini usaha dengan kas tidak menyebabkan penurunan basis pajak maupun double dipping fasilitas untuk transaksi yang sama.
Penurunan basis pajak dan double dipping tidak terjadi karena meskipun entitas yang mengalihkan lini usaha mengakui penghasilan atas selisih lebih pembayaran dan memperoleh fasilitas PPh final 0%, entitas penerima pengalihan tidak dapat mengakui selisih tersebut sebagai pengurang penghasilan.
Sebagai informasi, PP 41/2026 merupakan regulasi yang memuat beragam perlakuan perpajakan khusus untuk mendukung penatausahaan struktur kepemilikan serta restrukturisasi dalam tubuh Danantara.
Secara umum, PP 41/2026 memberikan fasilitas PPh final 0% untuk mendukung penatausahaan struktur kepemilikan. PP 41/2026 juga memberikan fasilitas PPh final 0%, PPN tidak dipungut, hingga penggunaan nilai buku untuk mendukung restrukturisasi BUMN dan anak usahanya.
Fasilitas pajak terkait dengan penatausahaan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN ini berlaku hingga 31 Desember 2029. (rig)
