AMBON, DDTCNews - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memutuskan untuk memperpanjang masa berlaku pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga akhir tahun.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon Enrico Matitaputty mengatakan masa berlaku pemutihan diperpanjang guna merespons tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan program tersebut.
"Ketika kita melihat dan mengevaluasi, ternyata pada semua lokasi masyarakat sangat banyak datang untuk menyelesaikan kewajibannya," katanya, dikutip pada Minggu (22/11/2026).
Sebelum masa pemutihan diperpanjang, tercatat sebanyak 2.154 wajib pajak telah memanfaatkan program tersebut dengan melunasi tunggakan PBB.
Dengan perpanjangan masa pemutihan PBB hingga akhir Desember 2026, Enrico meminta masyarakat yang masih memiliki tunggakan segera melunasinya. Melalui program tersebut, wajib pajak di Kota Ambon dapat melunasi PBB tahun pajak 2014 hingga 2026 tanpa dikenai sanksi.
Enrico juga mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pembayaran PBB. "Jangan sampai tunggakan menumpuk dulu baru dibayar. Nanti ketika membutuhkan untuk pengurusan berbagai keperluan, masyarakat baru mulai mencari cara untuk melunasinya," ujarnya.
Ke depan, BPPRD Kota Ambon akan terus mendorong kepatuhan pajak dengan mempermudah pembayaran PBB. Salah satunya melalui penyediaan loket pembayaran di kawasan perumahan, pusat perbelanjaan, dan lokasi strategis lainnya.
Melalui layanan tersebut, masyarakat tidak perlu mengunjungi kantor Pemkot Ambon untuk melaksanakan kewajiban pembayaran PBB.
"Jadi, masyarakat diberikan kemudahan untuk membayar pajak. Tidak perlu lagi datang ke kantor pemkot dan mengantre, tetapi bisa langsung membayar di loket pelayanan yang kami buka," ujar Enrico seperti dilansir laskarmaluku.com.
Pembayaran pajak oleh masyarakat akan digunakan oleh Pemkot Ambon untuk membiayai pembangunan serta berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (rig)
