Lantik 15 Pejabat Eselon II di Lingkungan Kemenkeu, Ini Pesan Suahasil

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Suahasil Nazara kembali melantik 15 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pejabat yang dilantik terdiri atas 3 pejabat Sekretariat Jenderal, 2 pejabat Ditjen Anggaran, 6 pejabat Ditjen Perbendaharaan, 1 pejabat Ditjen Perimbangan Keuangan, 2 pejabat Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, serta 1 pejabat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

"Saya meminta seluruh pejabat eselon II, eselon III, administrator, fungsional, semua menguasai substansi, mengidentifikasi persoalan, mampu mengambil keputusan, serta memastikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang memberikan manfaat nyata," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (13/11/2026).

Selain 15 pejabat tersebut, menteri keuangan juga melantik 3 orang pejabat non eselon pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Suahasil menegaskan bahwa seluruh pejabat Kemenkeu harus menjalankan mandat sebagai penjaga dan pengelola keuangan negara. Hal ini penting untuk mewujudkan APBN yang mampu memacu ekonomi, melindungi masyarakat, dan tetap kredibel.

Dia juga menegaskan setiap pejabat Kemenkeu dituntut untuk mampu menerjemahkan arah kebijakan menjadi langkah konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tak hanya itu, Suahasil juga mendorong seluruh jajaran Kemenkeu untuk memperkuat koordinasi lintas unit, terutama dalam menuntaskan pelaksanaan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027.

Penguatan koordinasi merupakan aspek penting mengingat tiap unit Kemenkeu memiliki mandat yang berbeda. Suahasil menilai seluruh fungsi Kemenkeu tetap saling berkaitan sehingga memerlukan pertukaran data, kolaborasi, dan penyelesaian persoalan secara bersama.

"Melalui penguatan kinerja, koordinasi, dan profesionalisme seluruh jajaran Kemenkeu, kami harap Kemenkeu makin mampu menjalankan pengelolaan keuangan negara secara kredibel dan memastikan APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tuturnya.

Suahasil juga memberikan pesan khusus kepada tiap-tiap pejabat yang baru saja dilantik. Kepada pejabat di lingkungan Setjen, dia meminta penguatan dukungan manajemen, reformasi kelembagaan, serta pengelolaan SDM berbasis kompetensi dan sistem merit.

Dia juga berharap BPPK makin memperkuat perannya sebagai Corporate University melalui pengembangan kompetensi, manajemen talenta, serta kajian dan riset yang mendukung pengambilan keputusan.

Kepada pejabat DJA, Suahasil meminta untuk meningkatkan kualitas penganggaran yang berorientasi pada hasil dan prioritas pembangunan, dengan tetap menjaga disiplin fiskal.

Menurutnya, DJA perlu mengevaluasi sekaligus memperkuat kinerja anggaran agar belanja negara dapat memberikan manfaat optimal. Selain itu, dia ingin DJA mengoptimalkan PNBP dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.

Selanjutnya, Suahasil juga menekankan pentingnya sinergi antara DJA dan DJPK dalam pengelolaan APBN dan APBD sebagai satu kesatuan instrumen intervensi negara kepada masyarakat.

Sementara itu, DJPK diminta untuk memahami persoalan dan kebutuhan daerah, meningkatkan kualitas transfer ke daerah, serta mendorong inovasi pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Kepada pejabat DJPb, Suahasil mendorong perlunya transformasi pengelolaan perbendaharaan melalui digitalisasi, optimalisasi pengelolaan kas negara, pembayaran tepat waktu, serta penguatan fungsi Regional Chief Economist.

Kemudian, dia berpesan kepada pejabat DJKN untuk terus mengelola kekayaan negara secara produktif, tertib dan akuntabel guna mendukung pembangunan serta pelayanan publik. Dia ingin pemanfaatan dan pengelolaan BMN, piutang negara, penilaian, dan pelayanan lelang dilaksanakan secara optimal.

Terakhir, kepada pejabat DJPPR, Suahasil menekankan pentingnya strategi pembiayaan APBN yang hati-hati, efisien, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pengelolaan portofolio utang serta penguatan mitigasi risiko.

"Setiap keputusan pembiayaan, menurutnya, perlu mempertimbangkan biaya, risiko, dan dampaknya terhadap ruang fiskal jangka panjang di tengah dinamika ekonomi global," katanya. (rig)