JAKARTA, DDTCNews - Realisasi belanja program makan bergizi gratis (MBG) mencapai Rp173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026. Melalui anggaran itu, pemerintah telah menyalurkan MBG kepada 58,2 juta penerima melalui 27.485 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penyaluran MBG juga diiringi dengan upaya perbaikan program melalui penguatan tata kelola, pengawasan dapur, dan peningkatan keamanan pangan.
"Ada uji coba prasmanan di sekolah, rantai pasok lokal dan sumber daya manusia (SDM) lokal digunakan. Berbagai reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan MBG," katanya, dikutip pada Minggu (15/11/2026).
Sebagai informasi, BGN menempuh berbagai langkah efisiensi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG. Langkah tersebut mencakup penyesuaian alokasi anggaran, pengurangan insentif yayasan, penghematan biaya operasional dapur, hingga pengembalian dana dari virtual account fiktif ke kas negara.
Salah satu langkah efisiensi utama adalah penurunan alokasi anggaran MBG pada 2026 dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.
"Setelah kami hitung lagi dari Rp268 triliun yang dialokasikan, setelah kami hitung, kami rasa kami cukup dengan Rp229 triliun, sehingga ada Rp38 triliun anggarannya yang kami kembalikan ke kas negara," ujar Kepala BGN Sudaryono pada bulan lalu.
Selain itu, insentif bagi dapur MBG diturunkan dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi. Kebijakan ini menghasilkan penghematan anggaran sebesar Rp3 triliun.
Sementara itu, skema pendanaan operasional dapur juga diubah dari at cost menjadi paling banyak Rp3.000 per porsi. Perubahan tersebut turut menghemat anggaran sebesar Rp3 triliun.
BGN juga telah mengembalikan dana senilai Rp311,35 miliar untuk menindaklanjuti masalah virtual account fiktif yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (rig)
