Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:30 WIB
TIPS KEPABEANAN
Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Reportase

Saat Wajib Pajak Dipermudah dengan Lapor SPT Online, Sudah Cukupkah?

A+
A-
2
A+
A-
2
Saat Wajib Pajak Dipermudah dengan Lapor SPT Online, Sudah Cukupkah?

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menunjukkan aplikasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2021 di Pendopo Indramayu, Jawa Barat, Kamis (10/3/2022). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/foc.

661. Angka ini mewakili jumlah akun yang mengunggah tagar #LupaEFIN melalui laman media sosial Twitter selama 3 hari, terhitung sejak Kamis hingga Minggu pada pekan kedua Maret 2022. Frekuensinya melonjak lebih dari 2 kali lipat dibanding pekan sebelumnya.

Sebagai pembanding, berselang seminggu lebih awal hashtag #LupaEFIN tercatat 'hanya' diunggah oleh 237 akun. Makin ke sini, #LupaEFIN makin banyak diunggah.

Tagar #LupaEFIN dipromosikan Ditjen Pajak (DJP) sebagai sarana otoritas melayani pengajuan kembali EFIN yang sudah diaktivasi.

Baca Juga: Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

EFIN, electronic filing identification number, kini mendadak menjadi barang yang paling banyak dicari oleh wajib pajak. Deret 10 angka tersebut merupakan 'kunci' bagi wajib pajak dalam bertransaksi elektronik melalui laman DJP Online.

Kenapa makin ramai saja orang mencari-cari nomor EFIN-nya? Maklum, tenggat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi, 31 Maret setiap tahunnya, kian mepet. Wajib pajak perlu nomor EFIN untuk mengatur ulang password akun DJP Online miliknya.

Namun, perlu dicatat kalau ratusan akun Twitter di atas baru mewakili layanan DJP via media sosial saja. Masih ada kanal lain yang disediakan DJP seperti telepon, live chat, atau pojok konsultasi yang dibuka di masing-masing kantor pajak. Jumlah wajib pajak yang mengakses saluran-saluran tersebut bisa dipastikan jauh lebih banyak lagi.

Baca Juga: Terbitkan Surat Edaran, DJP Perinci Aturan Pemberian Endorsement

Dikejar garis finish periode pelaporan, wajib pajak memang berbondong-bondong menyampaikan SPT Tahunannya. Pada masa seperti ini, banyak wajib pajak yang membutuhkan bantuan dari otoritas untuk mengaktivasi EFIN-nya, mengajukan nomor pokok wajib pajak (NPWP), hingga asistensi dalam mengisi lembar SPT-nya.

Padatnya traffic kanal layanan pun dikonfirmasi oleh Ditjen Pajak (DJP). Melalui contact center Kring Pajak, otoritas menyebutkan saluran layanan chat dan telepon mulai dipenuhi oleh wajib pajak yang membutuhkan pendampingan dalam pelaporan SPT Tahunan.

Saking padatnya saluran layanan, seorang wajib pajak bahkan mengaku membutuhkan waktu berhari-hari hingga pertanyaannya direspons oleh contact center DJP.

Baca Juga: DJP Jelaskan WP Badan Tak Perlu Buat NPWP Baru Jika Ada Perubahan Ini

"Apabila kesulitan dalam menghubungi Kring Pajak, kemungkinan hal tersebut disebabkan line telepon dan chat sedang penuh," sebut Kring Pajak merespons salah satu wajib pajak yang mengeluhkan sulitnya mengakses layanan konsultasi.

Layanan Serbadigital Makin Laris
Fenomena di atas memberi gambaran betapa sekarang semua-muanya serbadigital. Tingginya permintaan EFIN menunjukkan pemanfaatan layanan secara online yang disediakan DJP juga kian diminati. Makin sederhana sebuah sistem, makin banyak pula peminatnya.

Sebenarnya DJP bisa dibilang tidak terlalu terlambat dalam menunggangi arus perubahan sistem teknologi informasi. Sejak 1983, otoritas sudah beberapa kali melakukan reformasi perpajakan untuk memperbaiki proses bisnis. entu saja, tujuan akhirnya adalah mendorong kepatuhan sekaligus mendongkrak penerimaan.

Baca Juga: Ada 4 Status Master File Pengawasan Wajib Pajak, Anda Masuk yang Mana?

Salah satu wujud reformasi yang dilakoni adalah penyederhanaan administrasi perpajakan. Demi memperbaiki tingkat kepatuhan, pemerintah mengupayakan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, termasuk dalam membayarkan dan melaporkan SPT.

Kalau dulu pelaporan SPT Tahunan dilakukan manual, kini bisa secara online. Tak perlu datang ke kantor pajak, kewajiban menyampaikan SPT Tahunan bisa gugur hanya lewat gadget.

Kampanye pelaporan SPT Tahuan secara online cukup masif dilakukan dalam hampir 1 dekade terakhir. Momen pelaporan SPT Tahunan secara online oleh pejabat-pejabat tinggi negara selalu dijadikan bahan pemberitaan media massa arus utama setiap tahunnya.

Baca Juga: DJP Ingatkan Pembatalan Faktur Pajak Harus Dilakukan 2 Belah Pihak

Belum lama ini misalnya, Presiden Jokowi sempat mempromosikan pelaporan SPT Tahunan yang dia sebut kian mudah dilakoni. Jokowi membagikan pengalamannya saat melaporkan SPT Tahunan dengan e-filing di DJP Online.

"Caranya mudah dan tidak repot karena tidak perlu ke kantor pajak. Bisa kapan saja dan bisa dari mana saja," kata Jokowi, awal Maret 2022.

Jalan panjang simplifikasi sistem pelaporan SPT Tahunan melalui sistem elektronik sebenarnya sudah berlangsung hampir 2 dekade. Dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, pelaporan SPT Tahunan secara elektronik mulai dirintis DJP sejak 18 tahun lalu, tepatnya 2004, melalui layanan e-filing. Kebijakan ini dituangkan melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-88/PJ/2004.

Baca Juga: Ketentuan Pencatatan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Namun, saat itu e-filing baru tersedia melalui application service provider (ASP) saja. Baru pada 2014, 10 tahun kemudian, DJP meluncurkan e-filing yang bisa diakses langsung di laman resmi DJP (pajak.go.id). Jumlah pengguna layanan online ini pun naik tajam.

Pada 2012-2013, jumlah wajib pajak pengguna e-filing melalui ASP hanya sekitar 20.000-an saja. Beranjak ke 2014, bertepatan dengan peluncuran e-filing melalui DJP Online, ada lebih dari 1 juta wajib pajak memanfaatkan layanan tersebut.

Angkanya terus naik tajam hingga pada 2020 tercatat ada lebih dari 10 juta pengguna e-filing. Artinya, jumlah wajib pajak pengguna e-filing mengalami lonjakan nyaris 50.000% kali dalam kurun waktu 8 tahun.

Baca Juga: Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Peningkatan pengguna juga terjadi terhadap layanan e-form yang mulai diluncurkan pada 2017 lalu. Dari 99.218 pengguna pada 2017, kini e-form dipakai oleh lebih dari 850.000 wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya.

Makin larisnya pemanfaatan layanan online DJP berbanding terbalik dengan pelaporan SPT secara manual, atau kerap disebut dengan 'SPT kertas'.

Jumlah penyampaian SPT secara manual terus mengalami penurunan. Pada 2013, tercatat ada 27,9 juta SPT kertas yang disampaikan. Jumlah tergerus dengan sangat cepat, hingga pada 2020 tercatat hanya 1,3 juta SPT yang disampaikan secara manual. Artinya, pelaporan SPT Tahunan secara manual mengalami penyusutan lebih dari 2.100% dalam waktu 8 tahun.

Baca Juga: Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Munculnya media sosial juga menunjang pelayanan online yang ditawarkan DJP. Melalui kanal-kanal media sosial, termasuk Twitter dan Instagram, otoritas lebih mudah menjangkau wajib pajak. Lupa nomor EFIN? Bisa diajukan lewat Twitter. Bingung cara mengisi formulir SPT? Bisa saling reply di media sosial. Simpel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyampaikan reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah mencakup simplifikasi administrasi pajak. Menurut menkeu, ada 2 aspek perbaikan yang diupayakan pemerintah dalam mereformasi perpajakan yaitu lingkup administratif dan kebijakan.

Aspek administratif terdiri dari penguatan institusi dan sumber daya manusia, integrasi sistem TIK dan basis data perpajakan, simplifikasi atau penyederhanaan administrasi, penajaman pengawasan dan praktik ekstensifikasi-intensifikasi perpajakan, serta penguatan penegakan hukum.

Baca Juga: Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

“Reformasi perpajakan ini fokus pada penyelarasan sistem perpajakan agar sesuai dengan best practices dan mampu mengantisipasi dinamika faktor sosial ekonomi dalam jangka menengah-panjang,” kata Sri Mulyani di depan anggota parlemen pada medio 2021 lalu.

Simplifikasi mendongkrak kepatuhan
Kalau saja teknologi itu sosok manusia, otoritas pajak barangkali perlu berterima kasih berulang kali kepadanya. Betapa tidak, berbagai kemudahan dan penyederhanaan yang ditawarkan membuat animo pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak ikut meningkat. Artinya, tingkat kepatuhan formal wajib pajak mengalami perbaikan.

Sesuai dengan prinsip pemungutan pajak self assesment yang dianut Indonesia, perbaikan kepatuhan formal tentu berkorelasi erat dengan peningkatan kepatuhan materiel. Ujungnya, penerimaan pajak ikut terdongkrak.

Baca Juga: Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak tercatat terus menanjak dari tahun ke tahun. Lonjakan cukup tinggi terjadi pada 2014, bersamaan dengan dirilisnya layanan e-filing di laman resmi Ditjen Pajak (DJP Online). Saat itu, rasio kepatuhan formal dalam pelaporan SPT Tahunan naik menjadi 59,12%, dari 56,21% pada tahun sebelumnya.

Secara berangsur, rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh oleh wajib pajak terus meningkat. Terakhir, pada 2021 tingkat kepatuhan formal dalam pelaporan SPT Tahunan mencapai 84%, dengan lebih dari 15,9 juta wajib pajak melaporkan SPT-nya.

Seluruh perbaikan ini erat kaitannya dengan penyederhanaan administrasi perpajakan, sejalan dengan asas ease of administration yang disampaikan oleh Adam Smith. Salah satu indikator yang menunjang kemudahan administrasi ini adalah kenyamanan dan kemudahan prosedur bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Makin mudah prosedur, makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga: Contoh Pemotongan PPh 26 Tidak Final karena WPLN Berubah Menjadi WPDN

Managing Partner DDTC Darussalam menyebutkan bahwa simplifikasi merupakan salah satu racikan utama dalam proses reformasi perpajakan yang berlangsung saat ini. Darussalam meyakini berbagai terobosan di bidang teknologi informasi terkait dengan administrasi perpajakan bisa menjadi jawaban atas tantangan rumitnya peraturan perpajakan yang dinamis dan cukup rumit.

"Berbagai terobosan di bidang teknologi informasi administrasi perpajakan tentu bisa menjadi ‘obat penawar’. Penetrasi informasi yang lebih direct, pelayanan yang prima, implementasi AI, serta berbagai fitur-fitur yang ditawarkan memberikan kesederhanaan," ujar Darussalam.

Dia juga mengingatkan bahwa era transparansi pajak sudah di depan mata. Artinya, ruang bagi wajib pajak untuk bermain atas ketidakpatuhan makin sempit. Dengan administrasi perpajakan yang lebih sederhana, harapannya kepatuhan ikut meningkat.

Baca Juga: WP Non-Efektif Ingin Lakukan Perubahan Data? Aktifkan Dulu NPWP-nya

Bicara soal kepatuhan, DJP sebenarnya menyiapkan kesempatan kedua bagi wajib pajak yang belum dan/atau belum sepenuhnya patuh. Kesempatan kedua yang dimaksud diberikan melalui program pengungkapan sukarela (PPS) yang berlangsung selama 6 bulan, dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Pemerintah mengeklaim kebijakan PPS menjadi bagian dari program peningkatan kepatuhan wajib pajak serta menjadi salah satu substansi dari reformasi administrasi dan kebijakan pajak.

Simplifikasi (Harus) Terus Berlanjut
Upaya penyederhanaan administrasi perpajakan, termasuk soal pelaporan SPT Tahunan masih berlanjut. Bahkan bisa dibilang, simplifikasi administrasi perpajakan memang harus dilanjutkan dan disempurnakan.

Baca Juga: Untuk Database dan Pengawasan, Ini 4 Status Master File Wajib Pajak

Terbaru, DJP menutup salah satu saluran pelaporan SPT Tahunan yakni e-SPT. Penutupan dilakukan per 28 Februari 2022 lalu. Kini praktis kanal pelaporan SPT Tahunan 'tersisa' 3 yakni e-filing, e-form, dan saluran yang disediakan penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP).

Otoritas berdalih penutupan e-SPT merupakan bagian dari perbaikan layanan pelaporan SPT Tahunan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menyebutkan alasan utama penghapusan e-SPT adalah peningkatan efisiensi pelaporan dan kualitas data perpajakan.

Manager DDTC Fiscal Research & Advisory Denny Visaro menambahkan tujuan utama simplifikasi adalah memudahkan wajib pajak untuk patuh. Buntutnya, menurunkan biaya kepatuhan. Namun, Denny mengakui simplifikasi dalam sistem pajak bukan hal yang mudah.

Baca Juga: DJP Beberkan Tambahan Penerimaan Pajak dari Implementasi UU HPP

Mengutip Jeffrey Partlow (2013), upaya simplifikasi pajak memiliki risiko berbenturan dengan pemenuhan prinsip sistem pajak itu sendiri, seperti efisiensi dan keadilan. Artinya, dalam konteks tertentu, kompleksitas dalam kebijakan pajak memang tak terhindarkan.

"Oleh karena itu, simplifikasi memerlukan kehati-hatian dan lebih mengedepankan aspek kemudahan berbasis teknologi. Selain itu, simplifikasi memang sebaiknya tidak dilakukan semata-mata untuk secara langsung mendongkrak penerimaan," kata Denny.

Denny menekankan, spirit dalam simplifikasi pajak haruslah membangun budaya kepatuhan secara sukarela agar pajak menjadi lebih dekat pada masyarakat. Dalam hal ini, dia menilai pemerintah sudah berada dalam arah yang tepat dengan cara tersebut.

Baca Juga: Kriteria Wajib Pajak yang Harus Menyelenggarakan Pencatatan

"Dengan adanya sistem inti administrasi pajak, di mana setiap data wajib pajak semakin terintegrasi, kita dapat mengantisipasi berbagai simplifikasi lebih lanjut yang dibutuhkan masyarakat," kata Denny.

Kendati begitu, ada catatan penting untuk pemerintah. Simplifikasi pada hakikatnya hanya salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya lainnya seperti edukasi dan peningkatan literasi perpajakan masih berperan sebagai kunci jangka panjang dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk patuh pajak.

Pemerintah perlu memahami kembali bahwa tax intermediaries atau penyedia jasa perpajakan perlu berpartisipasi lebih luas dalam mengemban peran penting tersebut. Dengan spirit yang sama, masyarakat dapat dibawa untuk lebih sadar akan peran penting pajak sehingga kepatuhan secara sukarela dapat dibangun. Ya, kepatuhan pajak sebaiknya muncul dari kesadaran masyarakat sendiri, bukan semata-mata karena 'lapor SPT-nya gampang'. (sap)

Baca Juga: Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Sudah 88 Persen, Ini Perinciannya



Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : SPT Tahunan, lapor SPT, Ditjen Pajak, formulir SPT, wajib pajak, SP2DK, EFIN, e-SPT, e-Form, e-Filing, round up, fokus

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 29 November 2022 | 15:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penagihan terhadap Para Penanggung Pajak atas WP Orang Pribadi

Selasa, 29 November 2022 | 12:30 WIB
KP2KP BONTOSUNGGU

Wajib Pajak Diundang ke Kantor Pajak, Ternyata karena Belum Lapor SPT

Selasa, 29 November 2022 | 11:00 WIB
PER-04/PJ/2020

Jika Kondisi Ini Terjadi, Tempat Pendaftaran NPWP Harus Ditentukan DJP

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

berita pilihan

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Minggu, 04 Desember 2022 | 13:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Minggu, 04 Desember 2022 | 12:00 WIB
KP2KP BENTENG

Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:00 WIB
KP2KP PINRANG

Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Minggu, 04 Desember 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala