BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ketua MPR Ahmad Muzani menyinggung arah pembangunan Indonesia dalam pidato Sidang Tahunan MPR 2025. Salah satu topik yang diangkat antara lain kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi.
Ahmad menilai Presiden Prabowo Subianto selama masa pemerintahannya telah berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara besar dan kuat yang bukan hanya sanggup bertahan, tetapi kompetitif dan berdaulat di pentas dunia.
“Arah pembangunan kembali diletakkan pada kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi,” katanya dalam Sidang Tahunan MPR 2025, Jumat (15/8/2025).
Ahmad menambahkan program-program hilirisasi, pembangunan wilayah perbatasan, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan UMKM menjadi motor penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global.
Dia juga turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini bukan sekadar memberi makan, tetapi sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa. Program ini juga telah menjadi penggerak ekonomi lokal dan instrumen pemerataan ekonomi.
Terkait dengan Koperasi Merah Putih, Ahmad menilai program tersebut merupakan alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi. Gerakan strategis ini untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak kepada rakyat kecil.
Tak ketinggalan, dia juga turut menyoroti program Sekolah Rakyat. Dia menilai program tersebut bisa menjadi jawaban untuk mengatasi pemerataan pendidikan. Sekolah ini hadir khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan yang berkualitas.
“Sekolah Rakyat menjadi jalan keluar yang membuka kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tutur Ahmad.
Selain itu, Ahmad juga menyoroti isu-isu lain seperti penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), implementasi Pasal 33 UUD, dan lain sebagainya. Berikut pidato lengkap ketua MPR dalam Sidang Tahunan MPR 2025:
Pada hari minggu tanggal 17 Agustus, kita seluruh bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaan ke-80. Kita akan kembali mengibarkan Sang Saka Merah Putih dengan penuh haru dan hormat di seluruh penjuru Tanah Air. Namun tahun ini peringatan ini berbeda dan lebih istimewa.
Kita akan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80— sebuah angka yang bukan hanya besar secara matematis, tetapi juga monumental dari segi sejarah.
Delapan dekade lalu, Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan oleh dwitunggal proklamator kita, yakni Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia.
Ini adalah sebuah deklarasi tegas, bahwa bangsa Indonesia ingin berdiri di atas kaki sendiri, dengan harga diri dan kemanusiaan yang utuh.
Momen peringatan kemerdekaan, bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi juga tentang merenungkan perjalanan bangsa kita dari masa ke masa, serta menetapkan langkah-langkah baru untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang.
Sidang Majelis dan hadirin yang berbahagia,
Nasionalisme bukan hanya slogan. Bung Karno pernah mengingatkan:“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.”
Namun beliau juga menekankan, bahwa penghormatan itu bukan semata dalam bentuk monumen dan upacara, tetapi dalam kemauan kolektif untuk terus melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa.
“Kemerdekaan itu bukan pencapaian akhir, melainkan pintu menuju kerja keras dan pembaruan tiada henti.” Itulah yang diingatkan oleh Bung Hatta tentang kemerdekaan kita.
Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini, kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit pesan tersebut, yaitu untuk menjadikan Indonesia negara besar dan kuat yang bukan hanya sanggup bertahan, tetapi kompetitif dan berdaulat di pentas dunia.
Arah pembangunan kembali diletakkan pada kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi.
Program-program hilirisasi, pembangunan wilayah perbatasan, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan UMKM menjadi motor penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global. Kita patut bersyukur atas pencapaian Pemerintah yang layak dicatat dan mulai dirasakan manfaatnya.
Makan Bergizi Gratis, program ini bukan sekadar memberi makan, tetapi sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa. Kita tahu, gizi buruk dan stunting adalah tantangan serius.
Melalui program ini, Pemerintah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pada makanan bergizi, sehingga mereka bisa tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Lebih daripada itu, program ini telah menjadi penggerak ekonomi lokal dan instrumen pemerataan ekonomi.
Demikian juga dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih adalah alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi. Gerakan strategis ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak kepada rakyat kecil.
Sekolah Rakyat adalah jawaban strategis untuk mengatasi pemerataan pendidikan. Sekolah ini hadir khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan yang berkualitas. Sekolah Rakyat menjadi jalan keluar yang membuka kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Program pemeriksaan kesehatan gratis, merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk memastikan setiap rakyat memiliki hak atas tubuh yang sehat. Dengan pemeriksaan kesehatan gratis, dapat mencegah penyakit sejak dini dan memastikan masyarakat mendapatkan perawatan yang layak. Dengan kata lain, kita telah melangkah di jalur yang benar.
Sidang Majelis yang berbahagia,
Pada momentum peringatan ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata kita hidup di dunia yang masih penuh dengan penderitaan dan kehilangan. Di tengah kebahagiaan kita, jutaan manusia di belahan bumi lain justru kehilangan hak-hak dasarnya: hak untuk hidup, hak untuk memiliki rumah, bahkan hak untuk menyambut masa depan.
Saat ini, kita menyaksikan ketegangan yang meningkat di berbagai belahan dunia, seperti di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel.
Kita juga menyaksikan konflik berkepanjangan dan kebiadaban yang memenuhi unsur genosida di Gaza, Palestina. Hampir seratus ribu nyawa melayang—mayoritas mereka adalah perempuan dan anak-anak—dan rumah sakit serta sekolah hancur lebur, menyisakan puing-puing keputusasaan.
Politik luar negeri Indonesia harus tetap berpihak pada perjuangan kemanusiaan—termasuk dukungan tegas dan konsisten bagi kemerdekaan bangsa Palestina.
Kita telah membuktikan komitmen ini melalui Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, yang menjadi monumen internasional dan sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Oleh karena itu, MPR menyambut baik ikhtiar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang selalu menyerukan perdamaian dalam forum internasional tentang tata kelola dunia baru, termasuk dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina.
Sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN, kita mendorong untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang damai dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara anggotanya.
Kita meyakini bahwa dialog dan diplomasi adalah cara terbaik untuk membina hubungan di ASEAN, termasuk untuk menyelesaikan konflik Kamboja dan Thailand.
Indonesia tidak lahir hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai inspirasi bagi bangsa lain yang memperjuangkan kemerdekaan dan martabat kemanusiaan.
Tekad luhur ini telah dirumuskan dalam konstitusi dengan visi kemanusiaan yang mulia dan menggetarkan dari Bapak/Ibu pendiri bangsa kita, yang kemudian ditegaskan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945, yaitu:“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.”
Sidang Majelis dan hadirin yang berbahagia,
Badan Pengkajian MPR, dengan didukung Komisi Kajian Ketatanegaraan telah menyelesaikan rumusan awal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Pada tanggal 6 Agustus 2025, dalam Rapat Gabungan yang dihadiri oleh Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, Badan Pengkajian MPR telah menyampaikan hasil rumusan awal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Terkait dengan hal tersebut, kami mengajak kepada segenap lembaga-lembaga negara, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, memberikan masukan terkait dengan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara.
Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,
Peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni. Peringatan ini menjadi ruang refleksi dan evaluasi moral-konstitusional.
MPR mengajak semua elemen bangsa meneguhkan kembali komitmen terhadap agenda pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001.
MPR mengapresiasi upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menindak kasus-kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas. Ini langkah awal yang patut didukung secara konsisten oleh semua pihak.
Sebab korupsi bukanlah sekadar kejahatan hukum atau finansial. Ia adalah pengkhianatan terhadap ruh kemerdekaan dan demokrasi. Ia merusak legitimasi negara dan menghancurkan harapan generasi masa depan. Ia menodai ruh kebangsaan kita sendiri.
Etika kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 harus diwujudkan dalam perilaku politik yang jujur, pemerintahan yang bersih, hukum berkeadilan, serta budaya ilmu dan ekologi yang berkelanjutan.
Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,
Tanggal 18 Agustus adalah Hari Konstitusi. Hari ketika UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara kita, tak lama setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan.
Peringatan ini adalah saat yang tepat untuk menghayati bahwa Konstitusi kita bukanlah sekedar dokumen hukum, melainkan konstitusi yang hidup yang memastikan kita tetap bersatu sebagai satu bangsa yang utuh.
Sebagai konstitusi yang hidup, UUD kita, harus terus dikaji supaya ia tetap relevan sepanjang zaman.
Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,
Indonesia adalah bangsa yang kaya raya. Namun, sebuah bangsa yang besar tidak akan membiarkan kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aktualisasi pelaksanaan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bukan sekadar janji, tetapi sebuah komitmen untuk kembali kepada ruh konstitusi kita.
Dengan memprioritaskan kemandirian ekonomi dan mengelola sumber daya alam untuk kepentingan nasional, Pemerintah berupaya mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33 tersebut.
Inilah mengapa para pendiri bangsa kita merumuskan sebuah pasal yang luar biasa visioner, yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar kita.
Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan, MPR saat ini memiliki 3 (tiga) peran utama, yaitu sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat.
Sebagai Rumah Kebangsaan, MPR adalah wadah bagi seluruh elemen bangsa untuk berkumpul, berdialog, dan menyuarakan aspirasi. Di sinilah berbagai perbedaan disatukan dan titik temu ditemukan demi kepentingan bersama.
Selanjutnya, sebagai Pengawal Konstitusi, MPR berfungsi menjaga dan memastikan nilai-nilai konstitusional terus hidup serta diterapkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dan, sebagai Penjaga Kedaulatan Rakyat, MPR berupaya memastikan setiap kebijakan negara selalu berpihak kepada rakyat, karena rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini.
Oleh karena itulah, sebagai representasi seluruh elemen bangsa, MPR memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga arah dan moral kebangsaan.
Basis kekuatan Indonesia adalah ikatan-ikatan persatuan, kerukunan, gotong royong, dan kebersamaan sebagai satu kesatuan bangsa.
MPR memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan memelihara ikatan kebangsaan ini. MPR bukan penafsir hukum-positif, melainkan penjaga napas konstitusi agar tetap hidup dan membumi.
Caranya dengan terus membudayakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Oleh karena itu, konsistensi dalam mengamalkan Empat Pilar bukan hanya menjadi kewajiban, namun menjadi benteng yang membuat kita tetap kokoh menghadapai berbagai tantangan dan dinamika global.
Di situlah letak daya tahan kita sebagai bangsa. Di situlah fondasi Indonesia Maju. Dan di situlah semangat kita untuk terus melangkah dan bertahan sampai kini dan yang akan datang.
