BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat anggaran yang dikucurkan untuk menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) hingga 30 November 2025 senilai Rp52,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran belanja untuk program MBG mencapai 74,6% dari pagu APBN 2025. Adapun Bendahara Negara menyiapkan anggaran MBG senilai Rp71 triliun untuk tahun ini.
"Makan bergizi gratis sampai dengan 15 Desember sudah Rp52,9 triliun atau 74,6% dari anggaran di APBN sebesar Rp71 triliun," ujarnya, dikutip pada Minggu (21/12/2025).
Lebih lanjut, Suahasil menyampaikan program MBG yang dilaksanakan di seluruh Indonesia telah disalurkan kepada 50,7 juta penerima. Porsi penerima yang mendapatkan MBG mencapai 61,16% dari target sebanyak 82,9 juta penerima.
Dia menjelaskan pengelolaan hingga distribusi MBG dilaksanakan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebanyak 17.555 yang tersebar di berbagai daerah. Berdirinya unit layanan SPPG telah menyerap sebanyak 741.985 orang pekerja.
"Memberi makan 50,7 juta anak, siswa dan ibu hamil, yang menerima penerima makan bergizi gratis setiap hari. Ini dilaksanakan oleh 17.555 SPPG dan sudah menyerap 741.985 pekerja," kata Suahasil.
Terpisah, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pengampu program MBG menargetkan bahwa program strategis pemerintah ini baru akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir Februari 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumya menilai bahwa untuk menyalurkan MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat, pemerintah membutuhkan 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 8.200 SPPG di daerah terpencil. Dia memprediksi total yang dibutuhkan sekitar 31.000-33.000 SPPG.
"Jadi akhir tahun ini mungkin kami sudah bisa melayani lebih dari 60 juta penerimaan manfaat. Kami optimistis bisa membentuk 20.000 SPPG di daerah aglomerasi dan minimal sekitar 200 di daerah terpencil," tuturnya.
Dadan menamahkan peningkatan cakupan MBG idealnya didukung oleh penambahan SPPG di seluruh daerah, terutama di wilayah aglomerasi dan daerah terpencil. Namun, dia mengungkapkan memang masih banyak kendala dalam membentuk SPPG.
"Kami inginnya akhir bulan ini, tapi saya melihat karena ini sekarang banyak kejadian, bencana alam, kemudian ada gangguan-gangguan teknis terkait dengan verifikasi dan lain-lain. Saya melihat kemungkinan besar itu akan tercapai di akhir Februari," ujar Dadan. (rig)
