BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merealisasikan belanja senilai Rp166,6 triliun untuk pembayaran manfaat pensiun sepanjang Januari-Desember 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dana tersebut dialokasikan untuk 3,73 juta orang pensiunan. Jumlah orang pensiun bertambah 100.000 pada tahun ini bila dibandingkan dengan 2024 yang sebanyak 2,63 juta orang pensiun.
"Belanja non-K/L kita yang utama adalah pembayaran pensiun. Ini sifatnya on track, termasuk untuk 100.000 orang pensiunan baru yang terus dibayarkan dari APBN," ujarnya, dikutip pada Kamis (25/12/2025).
Secara keseluruhan, Suahasil mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.116,2 triliun. Anggaran belanja yang telah digelontorkan ini porsinya 79,5% dari pagu dalam APBN 2025 yang ditetapkan senilai Rp2.663,4 triliun.
Belanja pemerintah pusat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-K/L. Pertama, belanja K/L terealisasi senilai Rp1.110,7 triliun atau 87,1% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.275,6 triliun.
Suahasil menjelaskan belanja K/L digelontorkan untuk sejumlah program yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, seperti program bansos. Selain itu, belanja K/L juga digunakan untuk melaksanakan program prioritas pemerintah.
Adapun belanja K/L yang telah disalurkan senilai Rp1.110,7 triliun terdiri atas komponen belanja pegawai senilai Rp289,8 triliun; belanja barang Rp404,5 triliun; belanja modal Rp249,6 triliun; dan belanja bansos Rp166,8 triliun.
"Kalau belanja K/L itu terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial. Kita lihat semuanya on track dan pertumbuhannya positif dibandingkan masing-masing belanja pada 2024," papar Suahasil.
Kedua, belanja non K/L terealisasi senilai Rp1.005,5 triliun atau 72,5% dari target senilai Rp1.387,8 triliun. Dana tersebut digunakan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun serta subsidi dan kompensasi. (dik)
