PROGRAM PEMERINTAH

Dari Pajak, Program Prioritas Prabowo Makan Anggaran Rp752,7 Triliun

Aurora K. M. Simanjuntak
Minggu, 21 Desember 2025 | 19.00 WIB
Dari Pajak, Program Prioritas Prabowo Makan Anggaran Rp752,7 Triliun
<p>Ilustrasi.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyerap anggaran APBN senilai Rp752,7 triliun sepanjang Januari-November 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pagu yang digelontorkan tersebut porsinya mencapai 81,2% dari target yang ditetapkan tahun ini senilai Rp927,2 triliun.

"Program prioritas pemerintah yang kami laporkan secara rutin setiap bulan, sekarang ini sudah 81,2% terlaksana atau Rp752,7 triliun," katanya, dikutip pada Minggu (21/12/2025).

Suahasil melaporkan beberapa program pemerintah yang bersifat reguler, penyerapan anggarannya sudah mencapai 90% atau mendekati target menjelang tutup tahun. Namun, ada pula program yang realisasi belanjanya cenderung rendah, seperti program sekolah rakyat dan sekolah unggul garuda.

Dia menerangkan program sekolah rakyat dan sekolah unggul garuda baru dalam tahap pembangunan infrastruktur awal. Jadi, tidak semua pagu yang disiapkan tahun ini akan diserap sepenuhnya, karena pembangunan akan berlanjut hingga tahun depan.

"Mana lagi yang relatif rendah, yaitu program yang sifatnya tinggal bayar. Contoh, pembangunan bendungan, irigasi, sarana dan prasarana, juga preservasi jalan dan jembatan. Ini banyak dilaksanakan oleh Kementerian PU, dan rata-rata sudah dikerjakan, tapi menunggu administrasi pencairan untuk pembayaran," kata Suahasil.

Secara keseluruhan, program prioritas pemerintah yang sudah menyerap pagu Rp752,7 triliun terdiri atas 4 pos pengeluaran. Pertama, belanja yang bertujuan untuk penguatan dan proteksi daya beli.

Ini mencakup pelaksanaan program keluarga harapan yang sudah menyerap anggaran senilai Rp28,1 triliun; PIP/KIP kuliah atau beasiswa lainnya Rp25,3 triliun; kartu sembako/BNPT Rp41,7 triliun.

Kemudian, BLTS Kesra Rp25,3 triliun; bantuan iuran PBI JKN Rp44,8 triliun; tunjangan profesi guru/dosen non PNS senilai Rp20,7 triliun; dan program perumahan Rp33,9 triliun.

Kedua, pelayanan publik. Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp52,9 triliun; cek kesehatan gratis dan revitalisasi 32 rumah sakit senilai Rp6 triliun; dan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggul garuda Rp2,3 triliun.

Ketiga, belanja untuk stabilisasi harga dan produksi. Realisasi anggaran untuk subsidi non energi, KUR, dan pupuk mencapai Rp72,4 triliun; subsidi dan kompensasi energi Rp345,1 triliun; pembangunan lumbung pangan Rp12,7 triliun; bulog dan cadangan pangan Rp22,1 triliun.

Keempat, sarana dan prasarana publik dan produktivitas. Ini terdiri dari program renovasi/revitalisasi sekolah terealisasi senilai Rp16,4 triliun; bendungan, irigasi, pemeliharan sarpras SDA Rp14,3 triliun; preservasi jalan dan jembatan Rp11,7 triliun; dan program kampung nelayan, pergaraman nasional dan budidaya ikan nila salin Rp2,1 triliun. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.