Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Isu Terpopuler: PPh Final CV UMKM Berakhir dan DJP Terjunkan Pegawai

A+
A-
30
A+
A-
30
Isu Terpopuler: PPh Final CV UMKM Berakhir dan DJP Terjunkan Pegawai

Ilustrasi Berita Pajak Sepekan.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak badan berbentuk CV yang sejak 2018 membayar pajaknya dengan memanfaatkan skema PPh final UMKM, harus mulai melunasi pajaknya dengan ketentuan umum mulai 2022 nanti.

Topik terkait PPh final UMKM ini paling diminati pembaca DDTCNews dalam sepekan terakhir, periode 20-25 September 2021.

Seperti diketahui, skema PPh final yang memfasilitasi pelaku UMKM untuk bersiap masuk ke pembayaran pajak dengan ketentuan umum diberikan pemerintah melalui PP 23/2018.

Baca Juga: Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

"PP 23/2018 ini adalah tempat transisi, mempersiapkan wajib pajak untuk mengikuti ketentuan perpajakan secara normal khususnya pajak penghasilan," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Melalui PP 23/2018, wajib pajak dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun bisa membayar pajak menggunakan skema PPh final dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet.

Bagi wajib pajak badan berbentuk PT, pembayaran pajak menggunakan skema PPh final hanya bisa dilakukan selama 3 tahun pajak.

Baca Juga: Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Sementara bagi koperasi, CV, dan firma skema tersebut berlaku selama 4 tahun pajak. Khusus bagi wajib pajak orang pribadi, skema PPh final bisa dimanfaatkan selama 7 tahun.

Artikel lengkap mengenai pembahasan di atas, baca Siap-Siap, Tahun Depan CV Sudah Tak Bisa Pakai PPh Final UMKM.

Selain topik di atas, pembahasan mengenai hubungan wajib pajak dan fiskus masih hangat diberbincangkan warganet. Isu ini sebenarnya sempat menjadi yang terpopuler pada pekan lalu dan masih berlanjut ke pekan ini.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Seperti diberitakan pekan lalu, Ditjen Pajak (DJP) mulai aktif menerjunkan pegawainya ke lapangan untuk melakukan pengawasan berbasis kewilayahan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan ada 2 prioritas atau sasaran strategis dari kembali aktifnya fiskus terjun ke lapangan pada tahun ini.

Pertama, pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar. Kedua, upaya perluasan basis pajak atau ekstensifikasi dengan terjun langsung ke lapangan.

Baca Juga: 1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?

"Pada SE-07/PJ/2020 dijelaskan bahwa wajib pajak lainnya pada KPP Pratama terdiri atas wajib pajak lainnya yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP," katanya.

Neilmaldrin mengungkapkan data yang diperoleh dari pengawasan berbasis kewilayahan akan ditindaklanjuti. Dengan demikian, proses bisnis pengawasan berbasis kewilayahan secara langsung dan tidak langsung menambah basis data wajib pajak yang dimiliki DJP.

Artikel lengkap mengenai isu ini, baca Pegawai Kantor Pajak Aktif ke Lapangan, 2 Hal Ini yang Dikejar.

Baca Juga: UU HPP Atur PPN Final, Begini Masukan Asosiasi UMKM

Selain 2 topik di atas, masih ada sejumlah berita pilihan DDTCNews yang sayang untuk dilewatkan. Berikut daftarnya:

1. Bappebti Blokir 249 Situs Investasi Bodong, Ini Daftarnya
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali memblokir ratusan domain situs web perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tak berizin. Situs yang diblokir selama Agustus 2021 sebanyak 249 domain, rekor terbanyak sepanjang tahun berjalan.

Pemblokiran ini dilakukan melalui kerja sama Bappebti dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Masyarakat diminta lebih waspada terhadap penawaran investasi bidang PBK.

Baca Juga: DJP Sudah Sempurnakan CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan

"Saat ini banyak modus baru muncul untuk menarik masyarakat agar tergiur berinvestasi di bidang PBK tanpa perlu memperhatikan pentingnya pengetahuan tentang mekanisme trading-nya," ujar Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana.

Apa saja situs investasi bodong yang diblokir? Klik tautan pada judul di atas.

2. Mulai Aktif Terjun ke Lapangan, Pegawai Pajak Dibekali Ini oleh DJP
DJP memberikan pembekalan bagi account representative (AR) agar pengawasan berbasis kewilayahan oleh KPP Pratama berjalan optimal.

Baca Juga: Selain Gali Potensi Pajak, Data Eksternal 2020 Dipakai DJP untuk Ini

Neilmaldrin Noor mengatakan berbagai pelatihan telah dilakukan agar AR memiliki kompetensi dalam melakukan pengawasan berbasis kewilayahan.

"Beberapa pelatihan yang diberikan antara lain pelatihan sistem informasi geografis, pelatihan penguasaan wilayah dengan optimalisasi media internet, dan pelatihan manajemen pengawasan kewilayahan," ujar Neilmaldrin.

Melalui pengawasan berbasis kewilayahan, nantinya AR akan mendapatkan pembagian wajib pajak berdasarkan zona pengawasan dari setiap AR. Melalui langkah ini, ujar Neilmaldrin, AR akan lebih fokus dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak di zona pengawasannya.

Baca Juga: Cara Bikin Kode Billing PPh Pasal 21 Lewat M-Pajak

3. DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Pemungutan PPN Pulsa & Kartu Perdana
DJP menerbitkan aturan baru mengenai cara pelaksanaan pemungutan PPN atas penjualan pulsa dan kartu perdana melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-18/PJ/2021.

Merujuk pada PER-18/PJ/2021, peraturan baru tersebut ditetapkan untuk memberikan penegasan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/2021 yang mengatur pengenaan PPN dan PPh Pasal 22 atas penyerahan pulsa dan kartu perdana.

Pada Pasal 3 ayat (2), ditegaskan PPN yang terutang atas penyerahan pulsa oleh distributor pulsa tingkat kedua dan distributor selanjutnya hanya dipungut sebanyak 1 kali oleh distributor tingkat kedua.

Baca Juga: Wujud Keadilan Beban Pajak dalam UU HPP

Untuk diketahui, distributor pulsa tingkat kedua adalah penyelenggara distribusi yang memperoleh pulsa dari distributor pulsa tingkat pertama dalam suatu tahun pajak.

"Atas penyerahan pulsa dan kartu perdana yang telah dipungut PPN oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya tidak memungut dan menyetor PPN," bunyi Pasal 3 ayat (3).

4. Ditjen Pajak: Hanya WP Badan yang Pungut PPh Pasal 22 Pulsa
Masih menyambung artikel pilihan nomor 3 di atas, DJP memerinci wajib pajak distributor pulsa yang diwajibkan untuk memungut PPh Pasal 22 atas penjualan pulsa.

Baca Juga: Mendag Negara G-20 Berkumpul, UMKM Jadi Sorotan

Pasal 5 ayat (1) PER-18/PJ/2021 menyebutkan hanya distributor pulsa tingkat kedua berbentuk wajib pajak badan yang wajib memungut PPh Pasal 22 atas penjualan pulsa.

"Penyelenggara distribusi tingkat kedua yang memungut PPh Pasal 22 ... merupakan wajib pajak badan," bunyi Pasal 5 ayat (1) PER-18/PJ/2021, dikutip Rabu (22/9/2021).

Distributor pulsa tingkat kedua ditetapkan menjadi pemungut PPh Pasal 22 terhitung sejak tanggal perolehan pulsa dan kartu perdana dari distributor pulsa tingkat pertama.

Baca Juga: Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final? WP Badan UMKM Dapat Manfaatkan Ini

PPh Pasal 22 ditetapkan mulai terutang pada saat diterimanya pembayaran atau diterimanya deposit oleh distributor pulsa tingkat kedua.

5. DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan
Wajib pajak dapat menyampaikan laporan kepada DJP jika mengalami kendala dalam mengakses layanan.

Melalui unggahan pada akun Instagram, otoritas menegaskan pelaporan bisa dilakukan melalui layanan pengaduan. DJP sebelumnya menyebut pelaporan bisa disampaikan melalui surat elektronik (email) [email protected] atau [email protected]

Baca Juga: ‘Prioritas Pengawasan Wajib Pajak yang Diuntungkan di Tengah Pandemi’

"Jika menemui kendala atau ada yang tidak berkenan atas layanan DJP, #KawanPajak bisa melaporkannya melalui layanan pengaduan DJP," tulis DJP dalam unggahannya.

6. Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
DDTCNews kembali menggelar Debat Pajak. Topik yang diangkat kali ini berkaitan dengan pajak karbon.

Anda bisa berpartisipasi dengan klik judul di atas. Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan komentar terbaik dan telah menjawab beberapa pertanyaan survei akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Baca Juga: Integrasi NIK dan NPWP, DJP: Tidak Otomatis Bayar Pajak

Tenang, pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Senin, 11 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Kamis, 14 Oktober 2021. (sap)

Topik : berita pajak sepekan, ditjen pajak, pegawai pajak, PPh final, UMKM, PPN pulsa

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 14 Oktober 2021 | 16:53 WIB
UU HPP

Ada PPN Final, UMKM Tetap Tak Wajib Pungut PPN

Kamis, 14 Oktober 2021 | 16:38 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pengawasan Pajak, DJP Sebut Semua Dilakukan Sesuai dengan Data

Kamis, 14 Oktober 2021 | 14:33 WIB
UU HPP

Ditjen Pajak Sediakan Laman Khusus UU HPP, Cek di Sini!

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?