Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

UU HPP Disahkan, Penerimaan Pajak Siap Lari Kencang?

A+
A-
5
A+
A-
5
UU HPP Disahkan, Penerimaan Pajak Siap Lari Kencang?

Menkumham Yasonna Laoly (kiri) menyerahkan dokumen ke Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kanan) dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

KURANG dari 4 bulan sejak draf diserahkan ke DPR, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akhirnya resmi menjadi undang-undang. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar bahkan sampai 3 kali meminta persetujuan dan mengetuk palu sebagai tanda pengesahan UU HPP.

Tak bisa dimungkiri, UU HPP ini memiliki peran penting dalam rangkaian reformasi perpajakan di Indonesia ke depan. Tantangan perpajakan juga makin besar sehingga pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan, termasuk soal kebijakan.

Seusai pengesahan UU HPP, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menjelaskan urgensi reformasi perpajakan di Indonesia. Menurutnya, reformasi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) sehingga APBN dapat berkelanjutan.

Baca Juga: Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

"APBN harus sehat dan berkelanjutan dengan penerimaan negara yang memadai dan risiko APBN juga harus makin terjaga dan relatif manageable," katanya dalam konferensi pers. Simak pula 'UU HPP Disahkan, Sri Mulyani Jelaskan Urgensi Reformasi Perpajakan'.

Bukan tanpa sebab rasio pajak menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan pada hasil survei Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Indonesia merupakan negara dengan kinerja rasio pajak terendah ketiga dari 24 negara se-Asia dan Pasifik.

Berdasarkan pada data yang dipublikasikan OECD dalam laporan Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021, rasio pajak Indonesia tercatat mencapai 11,6%. Capaian tersebut hanya lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja rasio pajak Laos dan Bhutan.

Baca Juga: Pembebasan Pembayaran PPh Badan Diperpanjang Sampai 31 Oktober 2021

Tidak hanya itu, rasio pajak Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata rasio pajak di 30 negara Afrika. Menurut catatan OECD, rata-rata rasio pajak negara-negara Afrika saat ini mampu mencapai 16,6%.

Selain rasio pajak, pandemi Covid-19 juga membuat agenda reformasi pajak makin mendesak. Hal ini dikarenakan pandemi membuat kebutuhan belanja pemerintah meningkat pesat, mulai dari kebutuhan belanja vaksin, bantuan sosial, hingga insentif pajak untuk dunia usaha.

Sebaliknya, setoran pajak justru tergerus seiring dengan melemahnya aktivitas ekonomi. Pemerintah kemudian meningkatkan utang untuk menutup kebutuhan belanja. Imbasnya, defisit APBN terpaksa melampaui batas 3% dari PDB sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara.

Baca Juga: 5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Pemerintah memproyeksikan defisit APBN bisa kembali ke 3% pada 2023. Tentunya dengan catatan jika rangkaian reformasi perpajakan, termasuk pengesahan UU HPP, berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Perubahan ketentuan

SEPERTI layaknya UU Cipta Kerja, UU HPP merevisi aturan perpajakan pada beberapa undang-undang, mulai dari UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hingga UU Cukai. Simak 'Jabarkan Poin-Poin Kebijakan UU HPP, DJP Rilis Pernyataan Resmi'.

Dari UU PPh, ketentuan yang disepakati pemerintah dan DPR untuk direvisi di antaranya lapisan tarif PPh orang pribadi. Dalam UU HPP, penghasilan kena pajak (PKP) lebih dari Rp5 miliar bakal dikenai 35% dari sebelumnya 30%. Ketentuan ini berlaku mulai tahun pajak 2022.

Baca Juga: Tahan Kenaikan Pajak Atas Capital Gain, Pemerintah Fokus Beri Insentif

Pemerintah juga menetapkan tarif PPh badan sebesar 22% pada 2022. Awalnya, tarif PPh badan pada tahun depan ditetapkan 20%. Namun, dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR, tarif PPh badan akhirnya disepakati untuk tetap 22%.

"Pengaturan ulang tarif PPh badan sebesar 22% ini dalam rangka mendukung penguatan basis pajak," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP.

Dalam UU HPP, pemerintah dan DPR juga menyepakati untuk merevisi ketentuan Pasal 32A UU PPh terkait dengan perjanjian perpajakan dengan negara mitra. Usulan untuk merevisi Pasal 32A tersebut tidak datang dari pemerintah, tetapi dari DPR.

Baca Juga: Pajak Karbon Bakal Dikenakan pada Individu? Begini Penjelasan Kemenkeu

Untuk PPN, pemerintah dan DPR menyepakati pengurangan daftar pengecualian PPN. Barang-barang kebutuhan pokok seperti sembako ditetapkan sebagai barang kena pajak, tetapi akan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan.

"Akan diberikan fasilitas dibebaskan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tidak akan membayar PPN atas konsumsi barang dan jasa tersebut," tutur Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Simak 'Begini Penjelasan Menkumham Soal Fasilitas PPN untuk Kebutuhan Pokok'.

Selain itu, tarif PPN juga disepakati pemerintah dan DPR untuk naik secara bertahap menjadi 11% dari 10% pada 1 April 2022. Sementara itu, usulan pemerintah terkait dengan skema PPN multitarif tidak dimasukkan dalam UU HPP.

Baca Juga: Ingin Keluar dari Daftar Tax Haven, Hong Kong akan Revisi Aturan Pajak

Ketentuan sanksi juga tidak luput dari revisi. Pemerintah dan DPR menyepakati untuk menurunkan sanksi denda keberatan dari 50% menjadi 30% dan denda banding menjadi 60% dari sebelumnya 100%. Ketentuan ini berlaku saat tanggal UU HPP diundangkan.

Penurunan besaran sanksi sesungguhnya tidak tercantum pada rancangan awal UU HPP. Pemerintah kala itu hanya mengusulkan pasal baru yang mengatur tentang pengenaan sanksi denda sebesar 100% atas putusan peninjauan kembali (PK) yang dimenangkan oleh DJP.

"Penurunan sanksi diharapkan akan meningkatkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor.

Baca Juga: Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun

UU HPP juga turut mengatur soal program pengungkapan sukarela wajib pajak yang diadakan pada periode 1 Januari—30 Juni 2022. Dalam program tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati dua skema pengungkapan sukarela wajib pajak. Simak 'Pengungkapan Sukarela, Dirjen Pajak: Akses Informasi Sudah Kami Dapat'.

Selanjutnya, UU HPP mengatur pengenaan pajak karbon pada 2022. Pemerintah berwenang untuk menetapkan tarif, melakukan perubahan tarif, dan mengatur kembali dasar pengenaan pajak melalui regulasi setingkat peraturan menteri keuangan (PMK).

Namun, beleid tersebut hanya bisa berlaku setelah pemerintah berkonsultasi dengan DPR. Selain itu, objek pajak karbon juga bisa ditambah pemerintah. Opsi untuk menambah objek pajak karbon diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah (PP).

Baca Juga: Kata DJP Soal Pencabutan Permohonan Keberatan & Banding Saat Ikut PPS

UU HPP juga mengatur perubahan UU Cukai dengan menerapkan prinsip ultimum remedium atau sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam menangani pelanggaran di bidang cukai. Pemerintah juga menyisipkan satu pasal baru, yaitu Pasal 40B.

Tak ketinggalan, penerapan nomor induk kependudukan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi diatur dalam UU HPP. Pemerintah meyakini ketentuan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran pajak. Simak 'Ketentuan Penggunaan NIK Sebagai NPWP Orang Pribadi di UU HPP'.

Meski demikian, ketentuan tersebut sesungguhnya tidak tertuang dalam draf awal RUU HPP yang diajukan pemerintah. Merujuk pada Daftar Inventarisasi Masalah RUU HPP, aturan penggunaan NIK sebagai NPWP datang dari usulan Fraksi PDIP, PAN, dan PPP.

Baca Juga: Ultimum Remedium Pidana Pajak Diperluas Hingga Tahap Persidangan

Kinerja penerimaan pajak

Lantas, apakah UU HPP akan langsung mengerek penerimaan? Perlu diingat tidak semua ketentuan dalam UU HPP tersebut dapat langsung menyumbang penerimaan. Beberapa perubahan ketentuan dalam UU HPP baru akan berlaku mulai 2022.

Ketentuan yang dimaksud di antaranya perubahan ketentuan UU PPh, perubahan ketentuan UU PPN, dan program pengungkapan sukarela wajib pajak. Pemerintah memperkirakan tambahan penerimaan pajak dari UU HPP pada tahun depan sekitar Rp130 triliun

Selain itu, UU HPP juga belum menyentuh ketentuan antipenghindaran pajak seperti general anti-avoidance rule (GAAR). Ketentuan GAAR sendiri sebenarnya sempat diusulkan pemerintah, tetapi gagal masuk dalam UU HPP.

Baca Juga: Sanksi Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP Direvisi

Meski demikian, pemerintah telah mematok target kenaikan rasio pajak hingga 2025. Tahun depan, rasio pajak diperkirakan naik menjadi 9,22% dari proyeksi tahun ini sebesar 8,56%. Tahun berikutnya, target rasio pajak dipatok 9,29% dan menjadi 10,12% pada 2025.

Kendati UU tidak langsung memberikan dampak terhadap penerimaan pajak, UU HPP dinilai menjadi modal kuat pemerintah dalam masa pemulihan ekonomi yang diprediksi akan berlangsung pada tahun depan.

“Dengan adanya aturan ini, Indonesia sudah menyiapkan langkah ke depan untuk proses pemulihan perekonomian. Pemulihan ekonomi memang harus diiringi dengan pemulihan penerimaan pajak,” jelas Manager DDTC Fiscal Research Denny Visaro.

Baca Juga: Otoritas Tambah Diskon Pajak Atas Sumbangan, LSM Panen Untung

Selain itu, lanjut Denny, UU HPP ini juga mempertegas kembali agenda reformasi perpajakan yang terus berlangsung. Terobosan kebijakan perpajakan memang diperlukan di tengah tantangan stagnansi rasio pajak Indonesia dalam jangka waktu menengah.

Simak berbagai ulasan mengenai UU HPP pada laman berikut. Simak pula kumpulan infografis seri UU HPP di sini. (kaw)

Baca Juga: Ada 9 Yurisdiksi Masuk Daftar Non-Kooperatif Pajak UE, Ini Lengkapnya
Topik : ruu hpp, uu hpp, fokus, round-up, tax ratio, penerimaan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Haris

Rabu, 13 Oktober 2021 | 21:46 WIB
Ini menjadi semangat baru dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Adanya UU HPP yang telah disahkan sangat diandalkan dalam penerimaan negara dan membangkitkan semangat perekonomian nasional. Tentunya, dengan pengawasan dan pengendalian ketentuan-ketentuan oleh Otoritas Pajak.
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Program Pengungkapan Sukarela?

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:30 WIB
UU HPP

UU HPP Atur PPN Final, Begini Masukan Asosiasi UMKM

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak