Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

UU HPP Disahkan, Sri Mulyani Jelaskan Urgensi Reformasi Perpajakan

A+
A-
2
A+
A-
2
UU HPP Disahkan, Sri Mulyani Jelaskan Urgensi Reformasi Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kamis (7/10/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyatakan reformasi perpajakan sudah urgen untuk segera dilakukan demi menciptakan APBN yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus mengerek rasio pajak (tax ratio).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN yang sehat memerlukan penerimaan negara yang memadai. Untuk itu, rasio pajak atau perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB harus mencatatkan kinerja yang baik.

"APBN harus sehat dan berkelanjutan dengan penerimaan negara yang memadai dan risiko APBN juga harus makin terjaga dan relatif manageable," katanya dalam konferensi pers RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kamis (7/10/2021).

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih

Sri Mulyani menilai konsumsi yang terus bertumbuh dan pendapatan per kapita yang terus meningkat adalah pertanda meningkatnya basis pajak suatu negara. Meski demikian, peraturan perpajakan yang tersedia harus dirancang untuk memungkinkan kolektibilitas.

Bila tidak, sambungnya, basis pajak tersebut tak dapat direalisasikan menjadi penerimaaan. Dalam menciptakan sistem perpajakan yang baik, menkeu berpandangan sistem perpajakan haruslah netral sehingga tidak menimbulkan distorsi yang berlebihan terhadap ekonomi.

Selain itu, sistem perpajakan juga harus efisien sehingga biaya kepatuhan atau compliance cost yang minimum. Sistem perpajakan juga harus mampu menciptakan penerimaan yang stabil dan tidak prosiklikal.

Baca Juga: Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selanjutnya, sistem perpajakan harus memberikan kepastian hukum dan sederhana. Sistem perpajakan harus efektif sebagai instrumen kebijakan dan bisa menciptakan keadilan.

Terakhir, sistem perpajakan harus fleksibel dalam merespons perubahan teknologi, globalisasi, perubahan aktivitas usaha, dan bahkan merespons pandemi.

"Inilah yang membuat kami terus melihat sistem perpajakan secara teliti dan terus menerus diperbaiki. Maka pembahasan terus-menerus dengan DPR diperlukan untuk membangun sistem perpajakan yang baik," ujar Sri Mulyani. (rig)

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

Topik : menkeu sri mulyani, reformasi perpajakan, uu hpp, ruu hpp, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 10:53 WIB
SURAT EDARAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Ketua MA Rilis Surat Edaran Soal Penanganan Tindak Pidana Perpajakan

Selasa, 07 Desember 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Realisasi Belanja Pemda Baru 67 Persen, Kemendagri Beri Solusi

Selasa, 07 Desember 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Setoran Pajak 78% dari Target, Kepatuhan WP Lapor SPT Capai 88%

Selasa, 07 Desember 2021 | 09:17 WIB
JEPANG

Kerap Disalahgunakan, Fasilitas Pembebasan PPN Ini Dihapus

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP