Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Sah! RUU HPP Resmi Jadi Undang-Undang

A+
A-
80
A+
A-
80
Sah! RUU HPP Resmi Jadi Undang-Undang

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan pada layar) menghadiri secara virtual Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, DDTCNews - DPR resmi mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi undang-undang.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar memimpin proses pengambilan keputusan tersebut. Dia menanyakan persetujuan pengesahan RUU HPP menjadi undang-undang kepada anggota DPR, baik yang hadir secara fisik maupun virtual.

"Saya menanyakan sekali lagi, kepada seluruh anggota dewan, apakah RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju, terima kasih," katanya dapat rapat paripurna, Kamis (7/10/2021).

Baca Juga: Tagihan Listrik Mahal, Negara Ini Berencana Pangkas Tarif PPN Jadi 5%

Pimpinan Komisi XI DPR Dolfie O.F.P. dalam laporannya menjelaskan Komisi XI bersama pemerintah telah membahas RUU HPP dengan baik. Dolfie menyebut terdapat 8 fraksi yang menyetujui RUU HPP. Satu fraksi menolak yakni PKS. Meski demikian, Fraksi PKS menyerahkan keputusan selanjutnya mengenai pengesahan RUU tersebut dalam rapat paripurna DPR.

RUU HPP sendiri terdiri atas 9 bab dan 19 pasal. RUU itu merevisi 6 undang-undang, yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), UU Cukai, UU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan UU Cipta Kerja.

Selain itu, RUU HPP juga mengatur program pengungkapan sukarela wajib pajak dan pajak karbon. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan RUU HPP menjadi undang-undang penting untuk melanjutkan langkah mereformasi perpajakan. Menurutnya, HPP juga akan membuat sistem perpajakan lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

Baca Juga: Pengusaha Hotel Minta Perpanjangan Insentif PBB, Menkeu Ini Menolak

"Kami meyakini bahwa proses pembahasan yang sangat baik ini akan menjadikan RUU HPP sebagai komponen penting dalam mereformasi perpajakan," ujarnya.

Sejumlah poin yang termuat dalam RUU HPP di antaranya program pengungkapan sukarela wajib pajak, penambahan lapisan tarif pajak penghasilan, dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Simak 'Setujui RUU HPP Disahkan Jadi UU, DPR Ungkap Poin-Poin Pengaturannya'. (sap)

Baca Juga: WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS
Topik : RUU HPP, RUU KUP, insentif pajak, PPh, PPN, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Soal Nasib Kelanjutan Insentif Fiskal, Dirjen Pajak Buka Suara

Jum'at, 24 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Pajak Karbon Ditunda Lagi? Begini Penjelasan Kepala BKF

Kamis, 23 Juni 2022 | 19:00 WIB
APLIKASI PAJAK

Kepdirjen Belum Dicabut, PKP Dapat Terus Gunakan e-Faktur Host to Host

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS