Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Pengawasan Wajib Pajak Diperkuat, DJP Gandeng Pemerintah Daerah

A+
A-
9
A+
A-
9
Pengawasan Wajib Pajak Diperkuat, DJP Gandeng Pemerintah Daerah

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menggandeng pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak. Topik tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (27/8/2020).

Kemarin, Rabu (26/8/2020), DJP secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan 78 pemerintah daerah. Kerja sama mengenai optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kerja sama ini dijalin setelah DJP melakukan uji coba (piloting) kolaborasi dengan 7 pemerintah daerah tingkat kota pada 2019. Melalui uji coba ini, sudah ada pengawasan bersama terhadap 1.184 wajib pajak.

Baca Juga: Begini Sederet Perubahan dan Terobosan pada UU Bea Meterai

“Pada posisi kita menemukan informasi tentang kewajiban perpajakan seseorang yang belum tertunaikan, kita dapat melakukan aktivitas untuk melakukan pengawasan lebih. Fungsi inilah yang betul-betul kami sangat harapkan pada waktu mendesain atau menyusun kerja sama,” ujar Suryo.

DJP berharap dapat menerima sumber data yang penting untuk pengawasan kepatuhan pajak antara lain data kepemilikan dan omzet usaha, data izin mendirikan bangunan, data usaha pariwisata, data usaha pertambangan, data usaha perikanan, dan data usaha perkebunan. Sebaliknya, pemerintah daerah juga akan menerima data dari DJP untuk kepentingan pengawasan daerah.

Selain mengenai kerja sama dengan pemerintah daerah, ada pula bahasan terkait dengan respons pemerintah atas temuan kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada pula bahasan mengenai reformasi pajak jilid III.

Baca Juga: 2 Faktor Ini Bikin Kinerja Kepatuhan Formal 2020 Meningkat

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Kesamaan Data yang Dilaporkan Wajib Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kerja sama dengan 78 pemerintah daerah menjadi kesempatan yang baik untuk mulai memperkuat pertukaran data dan informasi. Selain itu, pengawasan bersama terhadap wajib pajak juga bisa dijalankan lebih baik.

Dia memberi contoh pengusaha hotel dan restoran. Pengusaha itu merupakan subjek pajak di pusat dan daerah. Dengan demikian, pengawasan bersama bisa dijalankan untuk memastikan kesamaan data yang dilaporkan wajib pajak untuk pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga: Perpanjangan Masa Pemberian Insentif Pajak Covid-19 Jadi Terpopuler

“Apa yang dilaporkan kepada kami semestinya sama dengan apa yang dilaporkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ada di daerah. Jadi, bagaimana kita melihat para pelaku usaha ini dalam dua dimensi yang berbeda. Namun demikian, aktivitas yang dijalankan adalah sama,” jelas Suryo. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Kontribusi PAD Rendah

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan porsi pendapatan asli daerah (PAD) dalam pendapatan daerah pemerintah kabupaten/kota rata-rata hanya 13%. Kinerja ini terbilang rendah jika dibandingkan dengan kontribusi PAD pemerintah provinsi yang rata-rata saat ini sudah mencapai 30%-40% dari total pendapatan daerah.

“Alhasil, APBD kabupaten/kota lebih banyak disokong dana perimbangan. Kita perlu dorong kontribusi PAD melalui kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah yang ditandatangani hari ini," katanya. Simak artikel ‘DJPK Sebut Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Masih Rendah, Ini Sebabnya’. (DDTCNews)

Baca Juga: Kode Verifikasi e-Filing Tak Kunjung Masuk Email? Coba Pakai SMS OTP
  • Implementasi RAS

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus berupaya membenahi sistem pengendalian intern mengenai penatausahaan piutang perpajakan. Salah satunya dengan mengimplementasikan Revenue Accounting System (RAS) secara nasional mulai 1 Juli 2020.

Dengan demikian, dia berharap ke depannya, Badan Pemerika Keuangan (BPK) tidak lagi memberikan temuan mengenai penatausahaan piutang perpajakan pada Ditjen Pajak (DJP) serta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). (DDTCNews)

  • Integrasi dengan Data Piutang Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan pada saat ini, RAS baru mendokumentasikan piutang pajak yang berdasarkan surat ketetapan dari DJP. Namun, dia menyebut data piutang pajak di pengadilan pajak juga akan segera terkoneksi dengan RAS.

Baca Juga: Kode Verifikasi e-Filing DJP Online Tak Diterima? Mention Kring Pajak

"Insyaallah ke depan putusan dari pengadilan pajak dapat segera kita integrasikan dengan sistem informasi yang ada di DJP melalui Revenue Accounting System," katanya. Simak pula artikel ‘Diminta Gencar Tagih Piutang Pajak, Ini Tanggapan Dirjen Pajak’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Implementasi Taxpayer Account

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan aplikasi taxpayer account akan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembaruan sistem inti administrasi pajak atau core tax. Selain kemudahan pelayanan, otoritas berupaya memastikan terpenuhi hak-hak wajib pajak.

Aplikasi ini akan mulai diuji coba secara penuh pada tahun depan dan prosesnya akan memakan waktu satu sampai dengan dua tahun. Target realistis implementasi taxpayer account setidaknya akan bisa dimanfaatkan wajib pajak pada 2022.

Baca Juga: Lapor SPT, Kode Verifikasi Tak Masuk ke Email? Coba Langkah Ini

"Setidaknya taxpayer account ini bisa diakses sebelum 2024. Kami sedang melakukan proses ini satu hingga dua tahun ke depan,” katanya. Simak artikel ‘Reformasi Pajak Jilid III, Taxpayer Account Diluncurkan Sebelum 2024’. (DDTCNews)

  • Pembebasan PPN

Pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan/atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kepada badan internasional kini dapat diberikan berdasarkan perjanjian.

Perjanjian yang dimaksud adalah kesepakatan dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban antara pemerintah Indonesia dan badan internasional. Ketentuan ini tertuang dalam PP 47/2020. Simak artikel ‘Ada PP Baru Soal Pembebasan PPN untuk Badan Internasional’. (DDTCNews)

Baca Juga: Lengkap, Pernyataan Resmi DJP Soal Insentif Pajak dalam PMK 239/2020
  • Revisi UU Bea Meterai

Komisi XI DPR berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai pada masa sidang kali ini. Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan RI telah menyepakati pembentukan panitia kerja (Panja) untuk membahas revisi UU Bea Meterai tersebut. Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara telah ditunjuk sebagai ketua Panja.

"Dari sisi pembahasan kami sudah mulai dari periode sebelumnya. Sekarang tinggal kita carry over. Kami [Komisi XI] sepakat mau selesaikan pada masa sidang ini. Kalau bisa lebih cepat lagi karena dari 7 klaster tinggal 2 klaster lagi yang belum tuntas,” kata Amir. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Masa Insentif PPh 0% Tambahan Penghasilan Nakes Diperpanjang
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pengawasan pajak, Ditjen Pajak, DJP, DJPK, pemda
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Raya Bumi Pramudya

Jum'at, 28 Agustus 2020 | 09:24 WIB
dp capek pengawasan, mending yg jalanin bisnis wajib pajak para petugas pajak aja. pengusaha diem aja.
1
artikel terkait
Selasa, 12 Januari 2021 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 12 Januari 2021 | 10:20 WIB
KONSULTASI
Selasa, 12 Januari 2021 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 11 Januari 2021 | 18:16 WIB
KINERJA KANWIL DJP
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH: