Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Diminta Gencar Tagih Piutang Pajak, Ini Tanggapan Dirjen Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Diminta Gencar Tagih Piutang Pajak, Ini Tanggapan Dirjen Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo. (foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Dirjen Pajak Suryo Utomo menanggapi usulan Komisi XI DPR yang meminta otoritas pajak untuk lebih gencar melakukan penagihan pajak menyusul saldo piutang pajak DJP yang sudah mencapai Rp72,36 triliun pada akhir 2019.

Suryo mengatakan DJP selalu mengupayakan penagihan piutang pajak setiap tahun. DJP juga mulai menerapkan Revenue Accounting System (RAS) secara nasional sejak 1 Juli 2020 sehingga data piutang pajak dapat update secara real time.

“Kami melakukan penagihan aktif berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP),” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (26/8/2020).

Baca Juga: Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Suryo menjelaskan penagihan piutang pajak dilakukan bertahap, diawali dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak. Jika tidak berhasil, DJP mulai melakukan pemblokiran, penyanderaan, penyitaan aset, hingga melakukan lelang atas aset yang disita tersebut.

Menurutnya, saldo piutang pajak bisa bergerak dinamis karena terjadi penambahan maupun pengurangan. Penambahan piutang pajak di antaranya disebabkan penerbitan kohir oleh DJP atau penerbitan putusan dari pengadilan pajak dan putusan dari Mahkamah Agung yang telah inkracht.

Kemudian, saldo piutang akan berkurang jika wajib pajak membayar utang atau pengadilan memutuskan mengabulkan permohonan wajib pajak dan mengurangi utangnya atau dengan kata lain DJP kalah di pengadilan pajak atau MA.

Baca Juga: Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Terkait dengan usia piutang pajak, Suryo menyebut piutang dengan usia sampai dengan 1 tahun mencapai sekitar Rp21 triliun, piutang berusia 1-2 tahun sekitar Rp12 triliun, dan piutang berusia 2-3 tahun sekitar Rp12 triliun.

Lalu, piutang berusia 3-4 tahun nilainya sekitar Rp8 triliun, usia 5 tahun sekitar Rp6 triliun, dan di atas 5 tahun mencapai Rp10 triliun. "Ini yang betul-betul kami coba maintain mana yang mau didahulukan dalam rangka penagihan aktif," ujarnya.

Menurut Suryo, DJP akan memanfaatkan data dalam RAS untuk mengategorikan piutang lancar, sedikit lancar, hingga macet. Pengelompokan itu penting karena DJP harus melakukan penagihan aktif yang dibatasi waktu sebelum akhirnya kedaluwarsa.

Baca Juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2019, BPK menyoroti saldo piutang perpajakan bruto pada neraca pemerintah pusat tahun anggaran 2019 yang mencapai Rp94,69 triliun atau naik 16,22% dari tahun sebelumnya.

Dalam LHP tersebut, BPK menilai sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan masih memiliki kelemahan, baik pada Ditjen Pajak (DJP) maupun Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

Tak ketinggalan, BPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Pada piutang perpajakan DJP, BPK menyoroti mengenai pemutakhiran sistem informasi piutang pajak. (rig)

Baca Juga: Insentif Masih Dibutuhkan, Keringanan PPN Diperpanjang Hingga Maret

Topik : piutang pajak, penagihan pajak, DJP, komisi XI DPR, LKPP 2019, dirjen pajak suryo utomo, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Ezra Dermawan

Jum'at, 28 Agustus 2020 | 10:02 WIB
saya pengusaha kecil mendapat surat pajak karena menjual ke batam tanpa memungut ppn tahun 2018-2019. Selama tahun 2018-2019, kita lapor ppn masa tidak pernah dapat teguran atau info, tiba2 pertengahan tahun 2020 dapat surat pajak. Mohon kebijaksanaan bapak/ibu di masa krisis ini.
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 16 Januari 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah

Minggu, 16 Januari 2022 | 09:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Ini 5 Masalah yang Dorong Pembaruan Sistem Administrasi Pajak Sekarang

Minggu, 16 Januari 2022 | 08:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Ini Sebab Pengusaha Minta Insentif PPN Rumah Berlaku Hingga Akhir 2022

Minggu, 16 Januari 2022 | 08:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Harta Lebih dari Rp2,7 Triliun Sudah Diungkap 4.514 Wajib Pajak

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat