Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Diminta Gencar Tagih Piutang Pajak, Ini Tanggapan Dirjen Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Diminta Gencar Tagih Piutang Pajak, Ini Tanggapan Dirjen Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo. (foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Dirjen Pajak Suryo Utomo menanggapi usulan Komisi XI DPR yang meminta otoritas pajak untuk lebih gencar melakukan penagihan pajak menyusul saldo piutang pajak DJP yang sudah mencapai Rp72,36 triliun pada akhir 2019.

Suryo mengatakan DJP selalu mengupayakan penagihan piutang pajak setiap tahun. DJP juga mulai menerapkan Revenue Accounting System (RAS) secara nasional sejak 1 Juli 2020 sehingga data piutang pajak dapat update secara real time.

“Kami melakukan penagihan aktif berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP),” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (26/8/2020).

Baca Juga: Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Suryo menjelaskan penagihan piutang pajak dilakukan bertahap, diawali dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak. Jika tidak berhasil, DJP mulai melakukan pemblokiran, penyanderaan, penyitaan aset, hingga melakukan lelang atas aset yang disita tersebut.

Menurutnya, saldo piutang pajak bisa bergerak dinamis karena terjadi penambahan maupun pengurangan. Penambahan piutang pajak di antaranya disebabkan penerbitan kohir oleh DJP atau penerbitan putusan dari pengadilan pajak dan putusan dari Mahkamah Agung yang telah inkracht.

Kemudian, saldo piutang akan berkurang jika wajib pajak membayar utang atau pengadilan memutuskan mengabulkan permohonan wajib pajak dan mengurangi utangnya atau dengan kata lain DJP kalah di pengadilan pajak atau MA.

Baca Juga: Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Terkait dengan usia piutang pajak, Suryo menyebut piutang dengan usia sampai dengan 1 tahun mencapai sekitar Rp21 triliun, piutang berusia 1-2 tahun sekitar Rp12 triliun, dan piutang berusia 2-3 tahun sekitar Rp12 triliun.

Lalu, piutang berusia 3-4 tahun nilainya sekitar Rp8 triliun, usia 5 tahun sekitar Rp6 triliun, dan di atas 5 tahun mencapai Rp10 triliun. "Ini yang betul-betul kami coba maintain mana yang mau didahulukan dalam rangka penagihan aktif," ujarnya.

Menurut Suryo, DJP akan memanfaatkan data dalam RAS untuk mengategorikan piutang lancar, sedikit lancar, hingga macet. Pengelompokan itu penting karena DJP harus melakukan penagihan aktif yang dibatasi waktu sebelum akhirnya kedaluwarsa.

Baca Juga: APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2019, BPK menyoroti saldo piutang perpajakan bruto pada neraca pemerintah pusat tahun anggaran 2019 yang mencapai Rp94,69 triliun atau naik 16,22% dari tahun sebelumnya.

Dalam LHP tersebut, BPK menilai sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan masih memiliki kelemahan, baik pada Ditjen Pajak (DJP) maupun Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

Tak ketinggalan, BPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Pada piutang perpajakan DJP, BPK menyoroti mengenai pemutakhiran sistem informasi piutang pajak. (rig)

Baca Juga: Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Topik : piutang pajak, penagihan pajak, DJP, komisi XI DPR, LKPP 2019, dirjen pajak suryo utomo, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Ezra Dermawan

Jum'at, 28 Agustus 2020 | 10:02 WIB
saya pengusaha kecil mendapat surat pajak karena menjual ke batam tanpa memungut ppn tahun 2018-2019. Selama tahun 2018-2019, kita lapor ppn masa tidak pernah dapat teguran atau info, tiba2 pertengahan tahun 2020 dapat surat pajak. Mohon kebijaksanaan bapak/ibu di masa krisis ini.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat