Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

DJPK Sebut Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Masih Rendah, Ini Sebabnya

A+
A-
1
A+
A-
1
DJPK Sebut Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Masih Rendah, Ini Sebabnya

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menyoroti kinerja pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah yang masih kurang optimal, terutama dari pos pajak daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan pemerintah daerah yang dimaksud adalah dari kabupaten/kota. Menurutnya, porsi PAD dalam pendapatan daerah pemerintah kabupaten/kota rata-rata hanya 13%.

Catatan tersebut terbilang rendah jika dibandingkan dengan kontribusi PAD pemerintah provinsi yang rata-rata saat ini sudah mencapai 30%-40% dari total pendapatan daerah.

Baca Juga: Serupa UU Ciptaker, UU HKPD Izinkan Pemerintah Ubah Tarif Pajak Daerah

“Alhasil, APBD kabupaten/kota lebih banyak disokong dana perimbangan. Kita perlu dorong kontribusi PAD melalui kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah yang ditandatangani hari ini," katanya, Rabu (26/8/2020).

DJPK, Ditjen Pajak (DJP), dan 79 pemerintah daerah mengadakan perjanjian kerja sama yang meliputi kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan, perizinan, hingga dukungan peningkatan kapasitas perpajakan di daerah.

Astera berharap pendampingan dan dukungan kapasitas ini bisa memperbaiki persoalan menahun di daerah. Contoh, soal tugas dan fungsi pemungutan pajak daerah yang hanya dilaksanakan oleh pejabat eselon III.

Baca Juga: Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Tak hanya itu, ia menilai masih banyak daerah yang belum memiliki regulasi pajak sesuai dengan best practice. Banyak pula daerah yang masih belum memiliki basis data yang baik sehingga tidak mampu memungut pajak daerah secara optimal.

“Kalau semua masalah itu bisa diatasi dan kapasitas otoritas pajak daerah bisa ditingkatkan, maka PAD bisa diharapkan meningkat," ujar Astera.

Dia juga meyakini kerja sama tersebut akan menguntungkan DJP. Menurutnya, DJP akan lebih mudah bekerja sama dengan pemda dalam rangka memahami kegiatan ekonomi di daerah dan melakukan pengawasan bersama atas wajib pajak tertentu. (rig)

Baca Juga: Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Topik : DJPK, penerimaan pajak daerah, pendapatan asli daerah, PAD, DJP, pertukaran data, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Rabu, 26 Agustus 2020 | 21:30 WIB
basis data yang tidak optimal menunjukan perlunya standarisasi data secara digital seperti yang dibangun beberapa daerah atau dengan jenis pajak pusat. digitalisasi menjadi PR besar bagi otoritas daerah untuk membangun intergrasi data antara pemerintah dengan WPD
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah

Minggu, 16 Januari 2022 | 09:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Ini 5 Masalah yang Dorong Pembaruan Sistem Administrasi Pajak Sekarang

Minggu, 16 Januari 2022 | 08:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Ini Sebab Pengusaha Minta Insentif PPN Rumah Berlaku Hingga Akhir 2022

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya