Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Ada PP Baru Soal Pembebasan PPN untuk Badan Internasional

A+
A-
2
A+
A-
2
Ada PP Baru Soal Pembebasan PPN untuk Badan Internasional

Tampilan depan salinan PP 47/2020. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan/atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kepada badan internasional kini dapat diberikan berdasarkan perjanjian.

Perjanjian yang dimaksud adalah kesepakatan dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban antara pemerintah Indonesia dan badan internasional. Ketentuan ini tertuang dalam PP 47/2020.

“Pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah … dapat diberikan berdasarkan: a. asas timbal balik; atau b. perjanjian,” demikian bunyi penggalan Pasal 3 ayat (1) beleid tersebut, dikutip pada Rabu (26/8/2020).

Baca Juga: Tagihan Listrik Mahal, Negara Ini Berencana Pangkas Tarif PPN Jadi 5%

Beleid ini berlaku 60 hari sejak diundangkan pada 18 Agustus 2020. Berlakunya beleid ini sekaligus mencabut aturan terdahulu, yaitu PP 47/2013. Dalam beleid terdahulu, pembebasan PPN dan PPnBM kepada badan internasional hanya diberikan berdasarkan asas timbal balik.

Sementara itu, guna menyelaraskan dengan Pasal 16B UU PPN, pemberian pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada badan internasional serta pejabatnya kini dapat didasarkan pada perjanjian internasional atau kelaziman internasional.

Secara lebih terperinci, pembebasan PPN dan/atau PPnBM berdasarkan perjanjian tersebut diberikan kepada badan internasional serta pejabat badan internasional yang dalam perjanjiannya terdapat ketentuan mengenai pemberian pembebasan PPN dan/atau PPnBM.

Baca Juga: Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Namun, apabila tidak terdapat perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan badan internasional atau di dalam perjanjian tidak ada ketentuan mengenai pembebasan PPN dan/atau PPnBM maka pemberian pembebasan dapat didasarkan pada kelaziman internasional.

Contoh kelaziman internasional antara lain jika ada badan internasional yang melakukan kegiatan proyek di beberapa negara termasuk Indonesia. Apabila pada salah satu negara tersebut badan internasional itu mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dan/atau PPnBM, badan internasional tersebut dapat diberikan fasilitas dengan dasar kelaziman internasional.

Adapun pemberian pembebasan PPN dan/atau PPnBM berdasarkan perjanjian atau kelaziman internasional tersebut ditetapkan oleh menteri keuangan. Penetapan tersebut dapat diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi dari menteri di bidang kesekretariatan negara.

Baca Juga: Realisasi Insentif PPnBM Mobil dan PPN Rumah Minim, Begini Kata DJP

Dalam memberikan rekomendasi pembebasan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara mempertimbangkan batas minimum pembelian, kewajaran, serta kepatutan jumlah dan jenis barang.

Selanjutnya, menteri keuangan berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dapat menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN dan/atau PPnBM.

Saat PP 47/2020 mulai berlaku, terhadap badan internasional yang telah mendapatkan pembebasan atau telah mendapatkan pengembalian PPN dan/atau PPnBM, masih tetap diberikan pembebasan sampai dengan berlakunya penetapan menteri keuangan tentang pembebasan PPN dan/atau PPnBM. (kaw)

Baca Juga: Aturan Teknis Natura & PPN Segera Terbit, Dirjen Pajak Sampaikan Ini

Topik : PP 47/2020, Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, PPN, PPnBM

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 Juni 2022 | 15:32 WIB
ANALISIS PAJAK

Menuju Sistem PPN yang Modern dengan Full Taxation

Senin, 13 Juni 2022 | 13:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Insentif Pajak Sudah Lebih dari Kebutuhan Masyarakat

Senin, 13 Juni 2022 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ditjen Pajak Lebih Fleksibel Beri Fasilitas PPN, Begini Alasannya

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS